Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dalam Kabupaten Muara Enim.
6.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spirihral, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehinggga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga nega-ra, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8.Setiap Orang adalatr orang perseorangan atau badan.
(3)
9.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan
10.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga unhrk menjamin seluruh ralqrat agff dapat memenuhi kebuhrhan dasar hidupnya yang layak.
1 1. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebuhrhan dasarnya.
12.Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatrr hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
15.Tenaga Kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penangan€rn masalah sosial dan/atau seseorang yang bekeda, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten maupun swasta yang ru€rng lingkup kegiatannya dibidang Kesejahteraan Sosial.
16.Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah Kabupaten mallplrn swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekedaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekedaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
(4)
17.Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dibidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah Kabupaten atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara dan/atau berkelanjutan yang diberikan kepada PMKS dengan maksud agar PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
2O. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.
21.Kelompok Minoritas adalah golongan sosial yang jumlah warg€mya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat sehingga didiskriminasi oleh golongan lain yang lebih besar.
22.Disabilitas adalah keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik seseorang dalam jangka wakf,u lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
23.Ketunaan Sosial adalah kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral dan etika yang berlaku di masyarakat.
Bagran Kedua Asas, Maksud dan Tujuan