DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 09 Tahun 2019

Nomor: 09
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai asas, maksud dan tujuan, penanganan PMKS; tanggung jawab dan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraannya; dan Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daeralr tentang Penyelenggara.an Kesejahter€lan Sosial; Mengingat : L. Pasat 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.undang-undang Nomor 28 Tahun r9s9 tentang pembentukan Daerah ringkat II Kotapr4ia di Sumatera selatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gs9 Nomor 73, Tambatran Iembaran Negara Nomor 1821);
3.undang-undang Nomor 11 Tahun 2oog Tentang Kesejahteraan sosial (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a967l;
4.undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2ols tentang perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ols Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor s679l;

(2)Dengan Persettrjuan Bersama DEWAN PERIVAKII..A,N RAIffAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM Menetapkan: dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KESE.IAHTERAAN SOSIAL. TENTANG PEI{YELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dalam Kabupaten Muara Enim.
6.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spirihral, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehinggga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga nega-ra, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8.Setiap Orang adalatr orang perseorangan atau badan.

9.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan
10.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga unhrk menjamin seluruh ralqrat agff dapat memenuhi kebuhrhan dasar hidupnya yang layak. 1 1. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebuhrhan dasarnya.
12.Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatrr hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
15.Tenaga Kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penangan€rn masalah sosial dan/atau seseorang yang bekeda, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten maupun swasta yang ru€rng lingkup kegiatannya dibidang Kesejahteraan Sosial.
16.Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah Kabupaten mallplrn swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekedaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekedaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

17.Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dibidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah Kabupaten atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara dan/atau berkelanjutan yang diberikan kepada PMKS dengan maksud agar PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. 2O. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.
21.Kelompok Minoritas adalah golongan sosial yang jumlah warg€mya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat sehingga didiskriminasi oleh golongan lain yang lebih besar.
22.Disabilitas adalah keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik seseorang dalam jangka wakf,u lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
23.Ketunaan Sosial adalah kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Bagran Kedua Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berasaskan:

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;

(5)
1. d.keterpaduan;
2. e.kemitraan;
3. f.keterbukaan;
4. g.akuntabilitas;
5. h.partisipasi;
6. i.profesional; dan
7. j.berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelengg€rraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berhrjuan :

a.meningkatkan taraf kesejahteraarl, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
b.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
c.meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteradn Sosial;
d.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
e.meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga serta berkelanjutan; dan
f.meningkatkan kualitas man4iemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:
1. a.perseorangan;
2. b.keluarga;
3. c.kelompok; dan/atau
4. d.masyarakat.
(6)(21 Penyelenggiaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.disabilitas;
4. d.keterpencilan;
5. e.korban perdagangan manusia;
6. f.korban terorisme;
7. g.ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
8. h.korban bencana; dan/atau
9. i.korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB III

PMKS Bagran Kesatu Keluarga

Pasal 6

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

a.Rehabilitasi Sosial;
b.Jaminan Sosial;
c.Pemberday€ran Sosial; dan/atau
d.Perlindungan Sosial. Bagran Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 7

(1)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurrf a, dimaksudkan unhrk memulihkan dan mengembangftart kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
(2)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara persuasil, motivatif dan koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
(7)
(3)Rehabilitasi Sosial sebageimana dimaksud pada ayat (21 diberikan dalam bentuk :
1. a.motivasi dan diagnosis psikososial;
2. b.perawatan dan pengasuhan;
3. c.pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. d.bimbingan mental spiritual;
5. e.bimbingan fisik;
6. f.bimbingan sosial dan konseling;
7. g.pelayanan aksesibilitas;
8. h.bantuan dan asistensi sosial;
9. i.bimbingan resosialisasi;
10. j.bimbingan lanjut; danlatau
11. k.rujukan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial diatur dengan Perahrran Bupati. Bagran Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 8

(l)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurrf b, dimaksudkan untuk:

a.menjamin fakir miskin, anak yatim piahr terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
b.menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

(2)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf a diberikan dalam benhrk asuransi Kesejatrteraarr Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
(3)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelar{utan. (a)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kemampuan keuangan Kabupaten.
(8)

Pasal 9

(1)Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dimaksudkan unttrk :
1. a.memberdayakan seseorang, kelutrBd, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agff mampu memenuhi kebuhrhannya secara mandiri; dan/atau
2. b.meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahter€an Sosial.
(2)Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
1. a.peningkatan kemauan dan kemampuan;
2. b.penggalian potensi dan sumber daya Kesejahteraan Sosial;
3. c.penggalian nilai-nilai dasar;
4. d.pemberian akses; dan/atau
5. e.pemberian bantuan usaha.
(3)Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.diagnosis dan pemberian motivasi;
2. b.pelatihan keterampilan;
3. c.pendampingan;
4. d.pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
5. e.peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
6. f.supervisi dan advokasi sosial;
7. g.penguatan keserasian sosial;
8. h.penataan lingkungan; dan/atau
9. i.bimbingan lanjut.
(4)Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huntf b dilakukan dalam bentuk:
1. a.diagnosis dan pemberian motivasi;
2. b.penguatan kelembagaan masyarakat;
3. c.kemitraan dan penggal€u-tgan dana; dan/atau
4. d.pemberian stimulan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaafl Sosial diahrr dengan Peraturan Bupati. (e)

Pasal 10

(1)Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agff kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(2)Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanalcan melalui:
1. a.Bantuan Sosial;
2. b.advokasi sosial; dan/atau
3. c.banhran hukum. Pasal L1 (1,) Bantuan Sosial sebogaimana dimaksud dalam Pasal humf a, dimaksudkan agar seseora.ng, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan sosial dapat tetap hidup secara wqiar.
(2)Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat sementara dan/atau berkelanjutan dalam benhrk:
1. a.bantuan langsung;
2. b.penyediaan aksesibilitas; dan/atau
3. c.penguatan kelembagaan. 1O ayat (2) kelompok kerentanan
(1)bersifat

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…