(1)Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati serta bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Dinas.
(2)Kornisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten.
(3)Komisi Irigasi Kabupaten mempunyai tugas:
a . merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi; (11)
b.merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air Irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
c.merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
d . memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan berlrigasi;
e.merumuskan rencana tata tanarn yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanarnan, serta rencana pembagian dan pemberian air;
f.merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
g.memberikan masukan dala.m rangka evaluasi pengelolaan aset lrigasi;
h . memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan lrigasi dan peningkatan jaringan Irigasi;
1.memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
J. membahas dan memberi pertimbangan mengatasi permasalahan daerah Irigasi dalam akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alarn lain;
k.memberikan masukan dan pertimbangan dalarn proses penyusunan peraturan terkait Irigasi;
1.memberikan masukan dan pertimbangan dalarn upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi;
dan m . melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dila.kukan selarna 1 (satu) tahun. (12)
(4)Untuk melaksanak:an tugas sebagaimana dimak:sud pada ayat (3), Komisi Irigasi Kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, P3A, Poktan, GP3A dan Gapoktan dengan pengguna jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya.
(5)Penetapan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas komisi irigasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat Petani