DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengelolaan air irigasi, pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan aset irigasi, pembiayaan, alih fungsi lahan beririgasi, koordinasi pengelolaan sistem irigasi, pengawasan, larangan dan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, penyidikan, sanksi pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kekayaan alam yang terbarukan mempunyai peranan penting bagi hajat hidup orang banyak meliputi air, tanah, dan udara yang pengelolaannya harus dikuasai oleh negara dan dikontrol oleh rakyat agar memberikan kontribusi yang nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
b.bahwa unsur-unsur kekayaan alam hayati dan ekosistemnya pad~ dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan merupakan salah satu unsur yang akan berakibat terganggunya ekosistem;
c.bahwa pengelolaan Irigasi memiliki dampak yang besar terhadap aspek sosial, ekologi, dan ekonomi bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
d.bahwa Irigasi merupakan salah satu faktor pendukung bagi teIWUjudnya ketahanan pangan nasional;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah ter akhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

(3)Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM Menetapkan dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.
5.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, tennasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
6.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa dan Irigasi tambak.
8.Sistem Irigasi meliputi prasarana Irigasi, air Irigasi, manajemen lrigasi, kelembagaan pengelolaan lrigasi, dan sumber daya manusia pengelola Irigasi.
9.Jaringan lrigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi.

10.Jaringan Irigasi primer adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utarna, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
11.Jaringan Irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
12.Jaringan lrigasi tersier adalah jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
13.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi.
14.Penyediaan air lrigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah lrigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
15.Pengaturan air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air Irigasi.
16.Pemberian air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
17.Penggunaan air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
18.Petani pemakai air Irigasi adalah seseorang yang melakukan kegiatan budidaya pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, tanaman industri semusim yang menggunakan air dari jaringan Irigasi.
19.Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.

20.Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingk:at P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan / petak tersiser atau desa yang dibentu.k secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani pemakai air, termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
21.Gabungan perkumpulan petani pemakai arr yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air Irigasi dan jaringan Irigasi pada daerah layanan jaringan Irigasi blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah Irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
22.Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air atau yang selanjutnya disingk:at IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untu.k memanfaatkan air Irigasi dan jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah lrigasi.
23.Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/petemak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
24.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
25.Komisi Irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air atau gabungan perkumpulan petani pemakai air (P3A/ GP3A) tingkat daerah Irigasi dan wakil pengguna jaringan lrigasi pada kabupaten.

26.Hak guna pakai air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
27.Pembangunan jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan Irigasinya.
28.Pengembangan jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan Irigasi baru dan/ atau peningkatan jaringan lrigasi yang sudah ada.
29.Peningkatan jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah Irigasi.
30.Pengelolaan jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan lrigasi di daerah Irigasi.
31.Operasi jaringan lrigasi adalah upaya pengaturan arr Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
32.Pemeliharaan jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
33.Rehabilitasi jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan lrigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan lrigasi seperti semula.
34.Pengamanan jaringan lrigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan lrigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.

35.Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran dan/ atau bangunan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling saluran.
36.Pencegahan adalah upaya yang clilakukan sebelum terjacli pelanggaran.
37.Pengelolaan aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstrnktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset Irigasi secara efisien.

Pasal 2

Irigasi dikelola berdasarkan asas :

a.Partisipatif;
b.berwawasan lingkungan; C. kelestarian;
d.keseimbangan sosial;
e.efisien dan efektif;
f.kemanfaatan umum;
g.keterpaduan dan keserasian;
h.keadilan;
i.kemanclirian; J. transparansi; dan
k.akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Irigasi dikelo1a untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi di Kabupaten secara efisien, efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat petani.
(2)Irigasi clikelola untuk menjamin ketersecliaan Sumber Air, menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan guna mencapai hasil pertanian yang optimal.
(1)
(8)

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI Pengembangan dilaksanakan

Pasal 4

pengelolaan Sistemdan oleh Pemerintah Kabupaten Irigasi dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamak:an kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

(2)Dalam menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat petani /P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai dari pernikiran awal/perencanaan, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan Peningkatan jaringan Irigasi.
(3)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
1. a.sumbangan pemikiran awal; b . gagasan; C. waktu;
2. d.tenaga;
3. e.material; dan
4. f.dana.
(4)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem lrigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.
(5)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha atau diselenggarakan dengan memperhatikan perseorangan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta Masyarakat petani, untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
(9)
(6)Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan sistem Irigasi dengan berdasarkan keandalan air Irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhatikan aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keandalan air.
(7)Kegiatan pembangunan yang memperhatikan aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keandalan air sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa:
1. a.pemanfaatan dan pengembangan situ; b . pembangunan waduk;
2. c.waduk lapangan;
3. d.bendung;
4. e.pompa dan jaringan drainase yang memadai;
5. f.pengendalian mutu air; dan
6. g.pemanfaatan kembali air drainase.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Kabupaten untuk daerah Irigasi dengan luasnya kurang dari 1000 (seribu) hektar.
2. b.Pemerintah Desa untuk Jaringan Irigasi tersier dan/ a tau kuarter dalam 1 (satu) desa dan/ atau bangunan lrigasi yang dibangun oleh Desa dan tidak bersifat lintas Desa.
(2)Pemerintah Kabupaten dapat saling bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi pada jaringan Irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(10)Umum Pasal 6 ( 1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan Irigasi dibentuk kelembagaan pengelolaan Irigasi di Kabupaten.
(2)Kelembagaan pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.Komisi Irigasi;
2. b.organisasi P3A, GP3A, IP3A, Poktan, Gapoktan; dan
3. c.Dinas dan perangkat daerah terkait yang membidangi lrigasi di Kabupaten.
(3)Kelembagaan pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

( 1) Organisasi P3A dibentuk oleh petani pemakai air secara musyawarah dalam 1 (satu) daerah lrigasi.

(2)Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) P3A dan/ atau l (satu) Poktan dalam 1 (satu) daerah Irigasi, dapat dibentuk GP3A dan/ atau Gapoktan.

Pasal 8

(1)Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati serta bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Dinas.
(2)Kornisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten.
(3)Komisi Irigasi Kabupaten mempunyai tugas: a . merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
(11)
1. b.merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air Irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
2. c.merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan; d . memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan berlrigasi;
3. e.merumuskan rencana tata tanarn yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanarnan, serta rencana pembagian dan pemberian air;
4. f.merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
5. g.memberikan masukan dala.m rangka evaluasi pengelolaan aset lrigasi; h . memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan lrigasi dan peningkatan jaringan Irigasi;
  1. 1.memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan; J. membahas dan memberi pertimbangan mengatasi permasalahan daerah Irigasi dalam akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alarn lain;
6. k.memberikan masukan dan pertimbangan dalarn proses penyusunan peraturan terkait Irigasi;
  1. 1.memberikan masukan dan pertimbangan dalarn upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan m . melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dila.kukan selarna 1 (satu) tahun.
(12)
(4)Untuk melaksanak:an tugas sebagaimana dimak:sud pada ayat (3), Komisi Irigasi Kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, P3A, Poktan, GP3A dan Gapoktan dengan pengguna jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya.
(5)Penetapan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas komisi irigasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

Partisipasi masyarakat petani dilaksanakan berdasarkan pnns1p:

a.sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
b.kebutuhan, kemampuan, kemandirian, dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat petani / P3A /GP3A/Poktan/Gapoktan di daerah Irigasi yang bersangkutan;dan
c.bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi untuk meningkatkan rasa mem.iliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem Irigasi.

Pasal 11

(1)Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan masyarakat petani/ P3A/ GP3A/ Poktan/ Gapoktan untuk pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi. (131
(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem [rigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait di Kabupaten.
(3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pendirian organisasi agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.
(4)Pemerintah Kabupaten menetapkan strategi dan program pemberdayaan masyarakat petani/ P3A dan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi.
(5)Lingkup pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi aspek :
(6)
1. a.sosial;
2. b.ekonomi; C. teknis;
3. d.kelembagaan; dan
4. e.pembiayaan. Pemerintah Kabupaten wajib mendorong pemberdayaan dengan mengarusutamakan peran gender dan peningkatan peranan partisipasi wanita dalam setiap kegiatan keirigasian.
(7)Pedoman pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…