DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas. Mengatur mengenai ketentuan umum, pembentukan desa, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas; BUPATJ MUARA ENIM, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEMBENTUKAN DESA UJAN MAS ULU KECAMATANUJAN MAS TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR' TAHUN 2023 BUPATI MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPEMBENTUKANDESA UJAN MAS ULUKECAMATANUJAN MAS. MEMUTUSKAN: BUPATIMUARAENIM dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMUARAENiM Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

(2)Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang meliputi beberapa Desa dan Kelurahan.
5.Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Penduduk Desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk desa.
11.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
12.Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisahan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, clibentuk Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas dengan kode desa 16.03.11.2009
(2)Desa Ujan Mas Ulu sebagaimana climaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas.
(3)Jumlah penduduk Desa Ujan Mas Ulu yaitu 3.874 jiwa atau 1.079 kepala keluarga (KK).
(4)Desa Ujan Mas Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan desa induk dengan jumlah penduduk 7.784 jiwa atau 2.105 kepala keluarga (KK)dengan kode desa 16.03.11.2002.

Pasal 2

13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya clisingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

(4)Pada seat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Ujan Mas Uiu Kecamatan Ujan Mas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB II

PEMBENTUKANDESA

Pasal 7

BABV KETENTUANPENUTUP Pembiayaan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD.

Pasal 6

BABIV PEMBIAYAAN Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

(1)Camat yang wilayah Kerjanya meliputi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
1. a.pemasangan patok batas wilayah desa;
2. b.menyusun daftar nama penduduk sekaligus nama Kepala Keluarga;
3. c.menyusun kelengkapan perangkat desa; dan
4. d.pengadaan tanah kas desa.

Pasal 4

BAB TIl PEMBINAANPENYELENGGARAAN PEMERlNTAHANANDESA

(5)ijOMOR REGISTER PERATURANDAERAH KABUPATENMUARA ENIM PROVINS! SUMATERASELATAN : (2-14/2023) LEMBARAN DAERAH KABUPATENMUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 1 RISWANDAR dlo Pj. SEKRETARISDAERAH KABUPATENMUARA ENIM, Diundangkan di Muara Enim pada tanggal, 27 Januari 2023 AHMAD USMARWI KAFFAH dlo PIt. BUPATI MUARA ENIM, Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal, 27 Januari 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah. Kabupaten Muara Enim. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

(6)Pit. BUPAn MUARA E.~IM rlOu ....." _WlI,Mr.u..., " t , ,,.,-.l'"'' to.... , ........ '1.',","""_."--'...._"...,.,. .... ........_ .."'..- ....-.-...__ .. ..,,__.. _-_. _..... ....._._..._. .....,_.. _ .. ..-.. ,......-.........",,_,.,. .."'_ ............... ~ .'""' ..~.--......... ,·,.,,-u_ •• _ .. "'fJ.l.,'It ... .,U...r .. . ""IJ\I"'~_"""'" r.IM_" _ ......." t .... ,' ... U ....... IW'.· __ .u_u__ ~ r ...... IIf •• ..,r ...~.,..' r .......0.1 _ ... n....... •I ...._U 1IIt41Uff'''----- ,.~._....._'" +......._Q__..__ I·"·t .... , _"_,,. -- - - ......,.,.. a.e..,...,..... -_.. --- _" .._, a_.,... ~ r.~ .. ,..-U,8~!"$ N1I..AY"" OI.S. WAit ... U,-U "fC.IIU,'''' "",,,lie WAt ~T8i .UAJItA'-Ntt* nQYIIM301 IWUAfflllAllLAToUI ~""""'TAt"'A 1 ~!tIol[H""CMLNoI N(0l'" 1I!£1'UL... IHOOIIESI.ttHOliOlIf;,~aol. "'-'''lAHQ'''US~ 41riYA'tA~ft"~O-OI;-.r...ut""""'_f'EM~r~"""_""'.'AlAIf , NJUo."t\JIWII.'""'ON.J,.W_CII ~~.~,.., ".,-r4tfilOt4lA$ CUJIWt~'UI_ CI(JC)A.tIII~M.Wt4{ ... ...,r.uuv..... l_ 1 __ 1£JiIU,"f1C_lIn'\.IIrMOA'''~ OIoN~~l,I.SO("'''~..a..·HIMltA.U~JAIIlUWlltMI ......... 1StMbWtA'1fM """''''''' «UT_tA.IoQiOAlCO~ "'.-u.lO'I' • ,..mtA.ta:ioI«5Aln"MIOI._l1NOQIecfM1)NWI5$l'~.I.IO" , , ''''~F! 15-.·"· .. p:.NBe :UAAN t"f:'" ~J"".'"ULU I(rc.K.A:'A... W'-H"'.,

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Pasal 2

PEMBENTUKANDESA

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Pasal 2

PEMBENTUKANDESA

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014