DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Verifikasi dan Validasi , Pembinaan Anak yatim,Anak Yatim Piatu ,Anak Pakir Miskin dan Lajut usia ,Kerjasama ,Monitoring ,evaluasi dan pelaporan ,Pengawasan,Peran serta masyarakat,pembiayaan ,Ketentuan Penyidikan,ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan di Daerah, strategi dan program dalam benhrk rencana penanganan kemiskinan di Daeratr; bahwa berda"sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huraf b, dan huruf c perlu menetapkan Perahrran Daerah tentang Pembinaan Anak Yatim, Anak Piahr, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan (kmbaran Negara Reptrblik Indonesia Tatrtrn 1959 Nouror 73, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor t82tl; d. 3. (21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun L979 Tentang Kesejahteraan Anak(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun t979 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31a3); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan L^anjut Usia (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 19O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 37961; Undang-Undang Nomor l L Tahun 2OO9 Tentang Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9671; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20ll Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtL Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang Perubatran Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN ANAK YATIM, ANAK PIATU, ANAK YATIM PIAru, ANAK FAKIR MISKIN DAN I,,ANJUT USIA. 4. 5. 6. 7. Dengan Persettrjuan Bersama DEWAN PER\IIAKII.A,N RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA EMM Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratrrran Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Dinas Sosial yang selar$utnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.
5.Anak adalah seseorang yang bemsia dibawah 18 (deLapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Anak Yatim adalah anak yang orang tua lalo-laki nya telah meninggal dan belum mampu memenuhi kebuttrhan dasar.
7.Anak Piattr adalah anak yang orang tua perempuan nya telah meninggal dan belum mampu memenuhi kebututran dasar.
8.Anak Yatim Piatu adalah anak yang kedua orang tuanya telah meninggal dan belum dapat memenuhi kebuhrhan dasar.
9.I^anjut Usia adalah seseorang yang berusia 6O (enam puluh) tahun atau lebih dan hidup sebatangkara/ hidup sendiri karena faktor- faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. lO. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa.
11.Anak Fakir Miskin adalah anak dari keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebuhrhan dasar.
12.Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum ka\ilin, termasuk anak tiri, anak angkat orang tua/merhra, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rrrmah.
13.Kebuttrhan Dasar adalah kebututran pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan / atau pelayanan sosial.
14.Pendataan adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang bempa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi.

15.Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengl4iian unhrk menjamin kebenaran data.
16.Validasi adalah suatrr tindakan untuk menetapkan keakuratan data. LT.Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demograli dari individu dengan status kesejatrteraan terendah di Indonesia.
18.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah I(abupaten Muara Enim.
19.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingln:p Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untrrk :

a.mewujudkan perlindungan dan pelayanan sosial dasar dalam rangka membantu kehidupan Anak Yatim, Anak Piatrr, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia secara wajar;
b.meurujudkan pembinaan dan kemandirian terhadap Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia;
c.menjamin pemberian Banhran Langsung ftrnai kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia dilaksanakan tepat sasara.n, tepat jumlah dan tepat wakttr sehingga membantu kehidupannya secara wajar;
d.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatrr, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia; dan
e.membantu penunrnan jumlah Anak Fakir Miskin.

Pasal 3

Ruang linglmp Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Verilikasi dan Validasi;
b.pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan I"anjut Usia;
c.Kerjasama; g. h. i. (s)
d.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e.pengawasan;
f.per€rn serta masyarakat pembiayaan; penyidikan; dan ketentrran pidana.

BAB II

VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 4

Pendataan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piahr, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia dilalrukan melalui tahapan:

a.pendataan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan/pekerja sosial masyarakat, penguars rukrn tetangga, nrkun warga, kepala dusun dan lurah atau kepala desa;
b.ketua Rukrm Tetangga melakukan pendataan warga Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piahr, Anak Fakir Miskin dan l^anjut Usia di lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
c.dalam melakukan pendataan ketrra rukun tetangga berkoordinasi dengan ketua rukun warga;
d.hasil pendataan dari ketua rukun tetangga melalui musyawarah mufakat disampaikan kepada lurah atau kepala desa setempat;
e.lurah atau kepala desa meny€rmpaikan hasil pendataan Anak Yatim, Anak Piattr, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin darr I^anjut Usia kepada Bupati melalui Camat;
f.Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada ketua rukun tetangga, ketua rukun warga dan/atau kepala dusun di tempat tinggalnya;
g.ketua rukun tetangga, ketua rukun warga dan/atau kepala dusun menyampaikan data Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piattr dan Anak Fakir Miskin dan Lanjtrt Usia yang beltrrn terdata kepada lurah atau kepala desa setempat; dan

(6)
1. h.lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada huaf f dan huruf g kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

(1)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (sattr) tahun sekali.
(2)Verifrkasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Potensi Sumber Kesejatrteraan Sosial yang ada di Kecamatan, Kelurahan atau Desa yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
(3)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengamhi seseorang menjadi Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Fakir Miskin.

Pasal 6

(1)Bupati menetapkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan Pemndang-r:ndangan.
(2)Hasil penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.
(3)Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.
(4)Setiap or€rng dilarang memalsukan data baik yang telah diverifikasi dan divalidasi maupun yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PEMBINAAN ANAK YATIM, ANAK YATIM PIAru, ANAK FAKIR MISKIN DAN I.,ANJUT USIA Bagran Kesatu

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten bertanggungiawab melakukan Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia sesuai dengan Ketenttran perahrran Perundang- undangan. (71
(2)Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia ssfoagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.bantuan dana;
2. b.pemberdayaan untuk pengembangan potensi diri; dan/atau
3. c.pemberian dalam benhrk barang. (a) Dalam melakukan pembinaan Pemerintah l(abupaten dapat membentuk dan/atau bekerjasama dengan lembaga/ badan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan lembaga/ badan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diahrr dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah I(abupaten memberikan bantuan dana sebagaimeura dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a benrpa pemberian Bantuan Langsung TUnai kepada:
1. a.Anak Yatim;
2. b.Anak Piatr;
3. c.Anak Yatim Piahr;
4. d.Anak Fakir Miskin; dan
5. e.I"anjut Usia.
(2)Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Anak Yatim, Anak Piatrr, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf a sampai dengan hunrf d diberikan kepada anak yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
(3)Pemberian Bantuan Langsung Ttrnai kepada L"anjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf e, diberikan kepada I^anjut Usia yang tergolong miskin dan terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan Pemndang-undangan.
(4)Ketenflran lebih lanjut mengenai kriteria Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia sgbagaimana dimaksud pada ayat (21dan ayat (3) diattr dengan Peraturan Bupati.
(8)

Pasal 9

(1)Bantuan Langsung ftrnai kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia diberikan dalam bentuk uang untuk jangka wakttr tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan, mekanisme, tata. cara dan jangka waktu pemberian Bantuan Langsung Ttmai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diahrr dengan Perattrran Bupati.

Pasal 10

(1)Pemberdayaan untuk pengemb€Lngan potensi diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan melalui bimbingan mental, spiritual dan keterampilan.
(2)Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan melalui: a- pendidikan dan latihan;
1. b.bimbingan dan konsultasi;
2. c.pelayanan usaha; dan
3. d.kemitraan serta jaringan usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola Pembinaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagran Keempat Pemberian Bantuan Datam Bentuk Barang

Pasal 11

Pemberian bantuan dalam benhrk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dapat diberikan kepada Lanjut Usia/ I"anjut Usia potensial. Ketentuan lebih lanjut mengenai benhrk, jumlah barang dan mekanisme penyaluran diatur dengan Peraturan Bupati.

(1)(21 (e) BAB TV KER.IASAMA

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…