DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelengaraan Pendidikan , Hak dan Kewajiban,Sumber dana,penggunaan dan pertanggungjawaban ,Organisasi dan Perindustrian dana,Monitoring ,evaluasi dan Pelaporan , Pembinaan Dan Pengaawasan

Isi peraturan

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memenuhi BOS dan biaya fasilitas penunjang belajar yang pembiayaannya bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sehingga tidak menjadi beban bagi orang hra/wali siswa.

Pasal 3

(1)Penyelenggaran Pendidikan ini berhrjuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk dapat mengikuti pendidikan secara gratis pada jenjang pendidikan dasar. (21 BOS dan biaya fasilitas penunjang belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayar oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

(1)Sasaran program pendidikan grads adalah setiap siswa yang mengikuti pendidikan di wilayah I(abupaten mulai jenjang pendidikan dasar. (21 Setiap penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan gratis dan dibebaskan dari segala bentuk pungutan atau biaya pendidikan.

BAB II

PEI{YELENGGAIUTAII PENDI DI KAN

Pasal 5

(1)Pemerintah I(abupaten sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Pendidikan Dasar.
(2)Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolatr Menengah Pertama.
(3)Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak usia sekolah untuk membentuk generasi yang unggul dan berprestasi, Pemerintah I(abupaten menyelen Program Pendidikan Gratis bagi Siswa SD/MI dan SMP/MTs.

BAB III

HAK DAN KEWA.]IBAN Bagran Kesatu Hak dan Kewqiiban Sekolah

Pasal 6

(1)Setiap jenjang pendidikan dasar Negeri di wilayah Kabupaten wajib menyelenggarakan program sekolah gratis. (71 (21 Setiap jenjang pendidikan dasar baik negeri mampun swasta berhak mendapatkan BOS dari Pemerintah dan Pemerintah I(abupaten.

Pasal 7

(1)Setiap sekolah penyelenggara progr€rm pendidikan gratis mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. a.memberikan kesempatan kepada semua anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjangnya;
2. b.menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai standar pendidikan;
3. c.membebaskan orang trra siswa dari pungutan biaya pembangunan dan BOS;
4. d.men5rusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disetujui oleh Kepala Dinas;
5. e.menggunakan BOS sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku;
6. f.membuat dan menyampaikan laporan pertanggungiawaban keuangan sesuai dengan peraturan Pemndang-undangan;dan
7. g.menyampaikan laporan pertanggungiawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada hunrf f kepada Tim Manafemen Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten. (21 sekolah penyelenggara program pendidikan gratis yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan sanksi administratif sebagai berikut :
8. a.teguran lisan/tertulis;
9. b.penghentian sementara pemberian BOslmadrasah selama 1 (satu) triwulan, dan apabila pihak sekolah/madrasah dimaksud masih melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi tambahan benrpa penghentian sementara pemberian bantrran BOS/ madrasah unttrk triwulan berikutnya;
10. c.penghentian semua jenis bantuan yang akan diberikan kepada sekolah/madrasah bersumber dari emerintah Kabupaten;
11. d.penundaan pelaksanaan akreditasi sekolah/ madrasah; dan/atau
(8)
1. e.pengenaan sanksi administratif kepegawaian sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Ba.gan Kedua Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 8

(1)Peserta didik pada satuan pendidikan dasar negeri dan swasta berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, sesuai ketentuan peratrrran Pemndang-undangan. (21 Peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, berhak unhrk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun pendidikan umum.
(3)Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diqiarkan oleh pendidik yang seagama.
(4)Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
(5)Peserta didik berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan atau pelecehan yang berupa verbal, fisik, psikis, dan seksual serta penelantaran sesuai ketentuan peraturan Penrndang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peserta didik pada satuan pendidikan dasar negeri dan swasta berkewajiban:

a.menjaga rlorrrr€r.-oorrrra pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
b.melaksanakan tata tertib satuan pendidikan. (e)

BAB IV

SUMBER DANA, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Dana Program Pendidikan Gratis bersrrmber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. (21 Besarnya dana program pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (U dihihmg secara proporsional berdasarkan kebutuhan BOS, besaran dana BOS dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dana program pendidikan gratis dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan jumlah siswa pada masing-masing sekolah.
(3)Besarnya dana program pendidikan gratis ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memperhittrngt<an jumlah siswa untuk 1 (satu) tahun pela,jaran.

Pasal 11

(U Dana Program Pendidikan Gratis digunakan untuk kegiatan operasional sekolah yang meliputi :

a.biaya kegiatan bela,.jar dan fasilitas penunjang bela,jar;
b.biaya peningkatan mutu guru;
c.biaya kegiatan elostralanrikiler (kesiswaan); dan
d.biaya kesejahteraan guru dan pegawai;

(2)ketentuan lebih lanjut mengenai dana Prograrn Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (U diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

ORGANISASI DAN PENDISTRIBUSIAN DANA

Pasal 12

(1)Dalam Pelaksanaannya dana Program Pendidikan Gratis dikelola oleh Tim Mana{emen Program Pendidikan Gratis Kabupaten.
(1)
(10)(21 Pembenhrkan Tim Manajemen Program Pendidikan Gratis Kabupaten sebagairnana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dana Program Pendidikan Gratis bersumber dari APBD Kabupaten disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara mentransfer langsung ke rekening sekolah/ madrasah penerima baik negeri maupun swasta. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per triwulan berdasarkan usulan sekolah yang telah diverilikasi oleh Tim Manajemen Program Pendidikan Gratis.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…