DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

RUANG LINGKUP PARTWISATA HAIAL ,,DESTINASI PARIWISATA HAI,AL , PEMASARAN DAN PROMOSI , INDUSTRT PARNVISATA ,PERAN SERTA MASYARAKAT ,PEMBINAAN DAN PENGA\IIASAN ,PEMBI.AYAAN , SANKSI ADMIMSTRATIF ,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal ; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1.959 tentang Pembenttrkan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia di Sumatera Selatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor L82Ll; UndangUndang Nomor 1O Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 11, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a9661; 2. 3. 4. 121 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol+ Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, teraHrir dengan Undang- Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peratrrran Pemerintah Nomor 50 Tahun 2OLl tentang Rencana Induk Pennbangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2OLO-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLt Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52621; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2OL4 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor lao); Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariqrisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor 1551); Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OL6 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2AL6 Nomor 9);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalal- Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim. 5. 6. 7. 8. Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKII./,N RAIryAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA HAI"AL .

4.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjuns tempat tertentu untuk hrjuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dengan jangka wakru tertentu.
5.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6.Pariwisata Halal adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diizinkan atau tidak dilarang oleh hukum yang bersendi ajaran Islam.
7.Objek dan Daya Tarik Pariwisata Hald adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran Pariwisata Halal .
8.Destinasi Pariwisata Halal adalah kawasan geografrs yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata islami, fasilitas umum berbasis syariah, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan halal.
9.Syariah addah hukum egama yang menetapkan peratrrran hidup manusia, hubungan manusia dengan A[ah SW'T, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.
10.Pengusaha Pariwisata Halal adalah orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata Halal . 1 1. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Kepariwisataan adalah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan.
12.Peran serta Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejatrteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
13.Pengusaha industri pariwisata umum adalah orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata umum.

Pasal 2

(1)Maksud penyelenggaraan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah unttrk memberikan kenyamanan pelayanan dan keamanan kepada wisatawan dan pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata.
(4)(21 Tujuan penyelenggaraan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagr Pemerintah Kabupaten untuk pengelolaan Pariwisata Halal dengan menjunjung tinggi norrna agama dan nilai budaya di Kabupaten.

BAB II

RUANG LINGKUP PARTWISATA HAIE,L

Pasal 3

Ruang lingkup pengahrran Pariwisata Halal meliputi:

a.destinasi Pariwisata Halal;
b.pemasaran dan promosi;
c.industri pariwisata;
d.peran serta masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pembiayaan.

BAB III

DESTINASI PARIWISATA HAI,AL

Pasal 4

(1)Destinasi Pariwisata Halal meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Destinasi Pariwisata Halal menyediakan :
1. a.fasilitas ibadah yang layak dan suci;
2. b.makanan dan minuman halal;
3. c.pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum Pariwisata Hatal;
4. d.informasi tentang lokasi masjid terdekat; dan
5. e.kebersihan sanitasi dan lingkungan.
(2)Fasilitas ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a meliputi:
1. a.tempat shalat (mushala atau ruangan khusus untuk shalat);
2. b.tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
3. c.sarana pendukung untuk melaksanakan shalat; dan
4. d.tempat toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempu€rn. (s)
(3)Penyediaan destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pengusaha Pariwisata Halal dan masyarakat setempat.

BAB IV

PEMASARAN DAN PROMOSI

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan Pariwisata Halal .
(2)Pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi dalam bentuk :
1. a.pemetaan dan analisis peluang pasar potensial;
2. b.pengembangan citra I(abupaten sebrgai destinasi Pariwisata Halat yang arnan, nyam€rn dan berdaya saing;
3. c.peningkatan peran media komunikasi pemasar€rn dalam memasarkan dan mempromosikan Pariwisata Halal ; dan
4. d.pengembangan kerjasama peilrasaran dan promosi yang terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Pasal 7

Pelaksanaan pemasaran dan promosi Pariwisata Hdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melibatkan pelaku pariwisata.

BAB V

INDUSTRT PARNVISATA

Pasal 8

(1)Industri pariwisata umum adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpedoman pada prinsip-prinsip syari'ah.
(2)Industri pariwisata umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harrs menyediakan:
1. a.arah kiblat di kamar hotel;
2. b.informasi masjid terdekat;
3. c.tempat ibadah bagi wisatawan dan kar5rawan muslim;
4. d.keterangan tentang produk halal/tidak halal;
5. e.tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
6. f.sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
7. g.toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.
(6)Bagan Kedua Industri Pariwisata Halal

Pasal 9

(1)Industri Pariwisata Halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpedoman pada prinsip- prinsip syari'ah.
(2)Ketentuan mengenai Industri Pariwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (U dan Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalarn penyelenggaraan wisata halal.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan, badan usatra dan kelompok masyarakat.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.menyediakan sarana prasarana danl atau fasilitas penunjang wisata halal;
2. b.mengembangkan ekonomi kreatif;
3. c.mengawasi pelaksanaan Pariwisata Halal; darr
4. d.menyampaikan informasi dan masukan kepada Pemerintah I(abupaten terhadap penyelenggaraan Pariwisata Halal.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGA\IIASAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Kabupaten melalnrkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal . (21 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanalran oleh Perangkat Daeratr yang melaksanakan Urusan Pemerintatran Bidang Pariwisata.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diahrr dengan Perattrran Bupati. (71 (U (21
(3)

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…