DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan konsisten.

3.Ketentuan Pasal 5 ditambah (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi :
1. a.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Kabupaten yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (U (21 (71
3. c.pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Badan Usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah dan/ata,u kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya mer{adi misi daeratr yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
4. a.penyediaan jasa publik oleh instansi Pemerintah Kabupaten yang sebagian atau selumh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. b.penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau selunrh-nya bersumber dari kekayaan daerah dalrr I atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
6. c.penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau badan usaha yang modd pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah dan atau kekayaan daeratr yang dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi misi daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan administratif sebagaimana rtirnaksud pada ayat (1), meliputi :
7. a.tindakan administratif Pemerintah yang diwqiibkan oleh negara dan diahrr dalam peraturan Perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara; dan
(8)
1. b.tindakan administratif oleh instansi Non Pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diahrr dalam peraturan perundang-undangan serta ditetapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.
(5)Ruang ling!rup Standar Pelayanan Publik meliputi penrusunan, penetapan, dan penerapan standard pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(6)Komponen Standar Pelayanan Rrblik yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan dan pengelolaan peLayanan di internal organisasi meliputi:
1. a.Proses penyampaian pelayanan :
  1. 1.persyaratan;
  2. 2.sistem, mekanisme, dan prosedur;
  3. 3.jangka wakhr pelayanan;
  4. 4.biaya/tarif;
  5. 5.produk pelayanan; dan
  6. 6.penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
2. b.Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacfitringl mebputi :
  1. 1.dasar hukum;
  2. 2.sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
  3. 3.kompetensi pelaksana;
  4. 4.pengawasan internal;
  5. 5.jumlah pelaksana;
  6. 6.jaminan pelayanan;
  7. 7.jaminan keamanan dan keselarnatan pelayanan; dan
  8. 8.evaluasi kinerja pelaksana.
  9. 4.Ketentuan BAB III ditambahkan Bagran Keduabelas, Paragraf 1 dan Paragraf 2 dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut : (e)

Pasal 16A

(1)Ttrjuan inovasi Pelayanan Publik adalah:
1. a.mendorong pembangunan inovasi pel,ayanan publik;
2. b.mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
4. d.meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik. (21 Sasaran inovasi Pelayanan Ptrblik adalah:
5. a.terbangunnya inovasi pelayanan publik;
6. b.terciptanya pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik;
7. c.terwqiudnya peningkatan kualitas peLayanan publik; dan
8. d.terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
(3)Ruang lingkup inovasi Pelayanan Rrblik adalatr:
1. a.kompetisi inovasi pelayanan publik;
2. b.dokr.rmentasi, publikasi dan diseminasi;
3. c.transfer inovasi;
4. d.peningkatan kapasitas;
5. e.pembentukan, pemanf,aatan dan pengembangan jaringan dengan melibatkan pemangku kepentingan;
6. f.pelembagaan inovasi; dan
7. g.pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Pasal 168

(1)Strategi pembangunan inovasi Pelayanan Rrblik dilakukan melalui :
(10)
1. a.kompetisi inovasi Pelayanan Publik yaitu kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi jenis pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
2. b.Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNoviK) merupakan sistem berbasis web yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi dalam rangka memfasilitasi pembangunan inovasi pelayanan publik. (21 Kriteria inovasi Pelayanan hrblik adalah:
3. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan ;
4. b.memberi manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha;
5. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
6. d.merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
7. e.dapat direplikasi.
(3)Datam rangla terselenggaranya Pelayanan PLlblik yang baik Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan prasar€rna dan sarana pendukung pelayanan publik pada perangkat daerah penyelenggara. (41 Untuk peningkatan Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan.
(5)Pelaksanaan inovasi Pelayanan Publik dilakukan sesuai dengan ketenhran peraturan Perundang-undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan inovasi pelayanan publik dan pemberian insentif dan/atau penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati. (l 1) Pasal II Perahrran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peratrrran Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daeratr Kabupaten Muara Enim. Ditetapkan di Muara Enim pada Tanggal 27 Mei 2OL9 BUPATI MUARA ENIM, Dto AHMAD YANI Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 27 Mei 2OL9 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, Dto HASANUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2AI9 NOMOR 15. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN :( t5-+t /t.r g).

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…