DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Asuransi Kematian Bagi Masyarakat dengan menetapkan batasan yang istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai penerima asuransi, mekanisme pelaksanaan, prosedur dan tata cara pengajuan klaim, pembinaan dan pengawasan, serta Evaluasi dan Pelaporan dalam pelaksanaannya.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peratrrran Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah I(abupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.
5.Asuransi Kematian adalah perjanjian anrtara dua pihak, yaihl pemsahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
6.Masyarakat adalah setiap orang yang berada di wiLayah kabupaten yang memiliki identitas resmi sebagai penduduk kabupaten.
7.Perusahan Asuransi adalah pemsahaan yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak L^ain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada wakttr tertenhr yang diatur dalam perjanjian, yaig besarnya teLah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
8.Karhr Identitas adalah kartu yang berisi data pribadi penerima asuransi yang digunakan untuk pengajuan klaim Asuransi Kematian.
9.Karhr Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah I(artu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
10.Karhr Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah karhr identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11.Akta Kematian adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseor€rng. f 2. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagran dari harta orang-or€rng yang telah meninggal yang sudah dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
13.Hari adalah hari kerja.
14.Klaim adalah tuntutan yang harus dipenuhi penanggung kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam polis asuransi.
15.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah l(abupaten.

Pasal 2

Penyelenggaraan Asuransi Kematian Bag Masyarakat berasaskan :

a.keadilan;
b.kemanfaatary
c.keterpaduan;
d.keterbukaan;
e.akuntabilitas;dan
f.profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berhrjuan:

a.sebagai pedoman dan dasar penyelenggaraan Asuransi Kematian Bag Masyarakat; dan
b.sebagai bentuk perlindungan Pemerintah I(abupaten dalam memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi Masyarakat.

BAB II

ASURANSI KEMATTAN Bagran Kesatu Penerima Asuransi

Pasal 4

Asuransi Kematian diberikan kepada Masyarakat Kabupaten yang tidak memiliki asuransi kematian dan bukan mempakan Aparahrr Sipil Negara, TM/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan pensiunannya yang telah mendapatkan santunan kematian yang dananya bersumber dari APBN atau APBD.

Pasal 5

(1)Setiap Masyarakat yang menerima Asuransi Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan Kartu Identitas.
(2)Karhr Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (U digunakan unttrk mendapatkan pelayanan pertanggungan Klaim Asuransi Kematian.

Pasal 6

(1)Asuransi Kematian diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas dan bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Asuransi Kematian Bag Masyarakat diatur dengan Peratrrran Bupati.

Pasal 7

Penunjukan Perusahaan Asuransi sebagaimana dimahsud dalam Pasal 6 ditetapkan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasa] 8

(1)Besaran uang pertanggungan Asuransi Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
(2)Besaran uang pertanggungan Asuransi Kematian diberikan sebesar Rp.2.5OO.OOO,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang. Bagtan Ketiga Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Pasal 9

(1)Pengajuan Klaim Asuransi Kematian dapat dilafrukan oleh Ahli Waris berdasarkan karhr identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Dalam hal Ahli Waris berhalangan, peng4iuan klaim asuransi kematian dapat rrilakukan oleh pihak lain berdasarkan surat kuasa bermaterai Rp.6.OOO,- (enam ribu rupiah) yang diberikan oleh ahli waris.
(3)Pegajuan Klaim Asuransi Kematian sefuagaim€Fa dimaksud pada ayat (1) dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
1. a.I(tP-el atau KTP;
2. b.identitas l,ainnya bagi yang belum memiliki KIP-el atatr KTP;
3. c.fotocopy KK;
4. d.Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Desa diketahui Camat dan/atau Akte Kematian asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
5. e.Surat keterangan Ahli Waris dari Kelurahan/Desa diketahui Camat danlatau surat lmasa.

Pasal 10

Batas waku pengajuan Klaim Asuransi Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lambat 9O (sembilan puluh) hari sejak Penerima Asuransi meninggal dunia.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengajuan Klaim Asuransi Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 1O diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Asuransi Kematian Bagr Masyarakat melalui Dinas.
(2)Dinas dafam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendataan;
2. b.pengajuan Klaim; dan
3. c.penyerahan uang pertanggungan.
(3)Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dibantr.r oleh Camat, Lurah dan Kepala Desa setempat. BAB tV EVALUASI DAN PEI,APORAN

Pasal 13

(1)Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Asuransi Kematian Bag Masyarakat setiap tatrun.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam bentuk laporan per bulan dan laporan per tahun.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…