DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, tugas dan kewenangan, perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, partisipasi masyarakat, pembinaan, ketentuan sanksi administrasi, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenhrkan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi b. 6. l2l Terhadap Wanita (Conuention on the Elimination of AII Forms of Disqimination Againts Women) (t embaran Negara Republik lndonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32771;
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ha-k Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'4 Nomor 244, Tar.rlfrlahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429); Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangu.nan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 99O); 7. 8.

(3)Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM Menetapkan dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG bertujuan:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten dalam menJrusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelalsanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan pengelolaan anggaran Kabupaten yang responsif gender;
d.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan' (71
e.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
f.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi :

a.perencEulaan, pen5rusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan Kabupaten;
b.pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan
c.pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten berwenang:

a.menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten;
b.mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG di Kabupaten;
c.melakukan pemantauan dan evalusi pelaksanaan PUG;
d.memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
e.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, pergunran tinggi, dan lembaga non pemerintah;
f.mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender; h.

(8)melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG; melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan Perempuan' pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik' dan ketenagakerjaan; memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin; dan menetapkan narna badan khusus yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PUG.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, dan Renja perangkat daerah. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangu.nan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 8

Dalam melalrukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 dapat menggunakan metode alur ke{a analisis gender (GAP) atau metode analisis lain. Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, Renja perangkat daerah dan RKA perangkat daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. l. j.

(1)12)
(1)(21
(3)(e)
(1){21

Pasal 9

Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan b^gan yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/ DPA perangkat daerah.

Pasal 10

Perangkat daerah yang membidangi urusan perencEmaan pembangunan daerah mengkoordinasikan pen5rusun€rn RPJMD, Renstra perangkat daerah, dan RKA perangkat daerah yang responsif gender. RKA Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pe ngarusutamaan gender skala kabupaten. Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala perangkat daerah . Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 12

Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Po\ia PUG. Untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pof,ia PUG, maka ditunjuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai selrretariat Pokja PUG. Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pernbangunan daerah sebagai Ketua Po\ja PUG,

(1)(21 (U \21
(3)(l) t2t (s)
(10)Kepala perangkat daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG dan Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala perangkat daerah. (41 Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…