DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Mengatur mengenai ketentuan umum, kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh baru, peningkatan kualitas, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, tugas dan kewajiban pemerintah kabupaten, kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal, insentif-disinsentif, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggaJ, dan mendapatkan Ungkungan hidup yan@ baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
b.bahwa pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Muara Enim menimbuJkan pertumbuhan Pernukiman sangat pesat yang mengakibatkan muncuJnya permasalahan tata ruang Perurnahan dan Pemukiman, salah satunya Perumahan Kurnub dan Pemuldman Kurnuh;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berwenang melakukan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kurnub dan Pcmukiman Kumub;
d.bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Menimbang BUPATI MUARA ENIM, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERU MAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENlM NOMOR 2 TAHUN 2023 BUPATI MUARA ENIM PROVINS) SUMATERA SELATAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUARA ENIM dan BUPATI MUARA ENlM

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat n dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 7, Tambaban Lembaran Negara Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-lIndang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepubLikIndonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepubLik lndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambaban Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tabun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tabun 2016 Nomor 101, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tabun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
7.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tabun 2018-2038 (Lembaran Daerab Kabupaten Muara Enim Taun 2018 Nomor 13);

(2)Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2.Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
5.Rumah adaJah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggai yang Jayak hum, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang diJengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai basil upaya pemenuhan nlmah yang layak huni,
7.Pemukiman adalah bagian dari lingkungan bunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsl lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8.Lingkungan bunian adaiah bagian dari kawasan Pemukirnan yang terdiri atas lebih dari saru satuan Pemukiman.
9.Kawasan Pemukiman adaiah bagian dari lingkungan bidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Jingkungan hunian dan ternpat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pasall

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMA.HAN KUMUH DAN PEMUKlMAN KUMUH.

(3)Menetapkan

10.Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengeodalian, tennasuk eli dalamnya pcogcmbangan kelembagaan, pendanaan dan sistern pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
11.Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunJan.
12.Pemukiman Kurnuh adalah Pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang lidak memenuhi syarat.
13.Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkernbangnya Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kumub baru.
14.Peoingkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualltas bangunan serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
15.Masyarakat Bcrpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
16.Prasarana adalah kelengkapan dasar Ilsik Ungkungan hunian yang rnemenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bcrtempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
17.Sarana adalah fasilitas daJam lingkungan hunian yang berfungei untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
18.Utililas Urnurn adaJah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkuogan hunian.
19.Penelapan Lokasi Perumahan Kurnub dan Pernukiman Kurnub adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kurnuh dan Pernukiman Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalarn Peningkatan Kualitas Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kurnub.

(4)masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Pemukiman Kurnub yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana,

26.Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggara pendapatan dan belanja daerah, danJatau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Pemukiman sesuai dengan ketentuan peraturan- perundang-undangan.
27.Persetujuan Bangunan Gedung (pBG) adaJah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi. dan Zatau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Kembali adalah kegiatan memindahkan25. Pemukiman
20.Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba adalab sebidang tanab yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan Prasarana Lingkungan dan selain itu juga scsuai dengan persyaratan pembakuan tata Lingkungantempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanab matang.
21.Pemeliharaan adalab kegiatan menjaga keandalan perumaban dan Pemukiman beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
22.Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
23.Pemugaran adalah kegiatan perbaikan tanpa perombakan mendasar, serta bersifat parsial terhadap rumab serta Prasarana,Sarana,dan Utilitas Umurn jika terjadi kerusakan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
24.Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan rnendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum Pe.rumahan dan Pemukiman.

(5)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kurnub;
2. h.pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumub dan Pernukiman Kurnub baru;
3. c.peningkata.n Kualitas terhadap Perumaban Kumub dan Pernukiman Kurnuh;

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kurnuh dan Pernukiman Kurnuh baru dalam mempertahankan Perumahan dan Pemukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualltasnya; dan
b.meningkalkan kualitas terhadap Perurnahan Kurnuh dan Pemukirnan Kurnuh dalarn mewujudkan Perurnahan dan kawasan Pemukirnan yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasl, dan teratur. Pasa13 Peraturan Daerah inl dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dan operasionalisasi di Kabupaten terkait Perumahan dan Kawasan Pernukirnan, yang merupakan landasan upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kurnuh dan Pernukiman Kumuh.

Pasal 2

28.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
29.Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

(6)
1. c.kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. gedung huruf a
(1)Kriteria kelrumuban ditinjau dan bangunan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) meliputi:
1. a.ketidakteraturan bangunan;
2. b.tingkat kepadat.an bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan Zatau

Pasal 6

(2)Kriteria Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnub sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dan:
1. a.bangunan gedung;
2. b.jalan lingkungan;
3. c.penyediaan air minum;
4. d.drainase lingkungan;
5. e.pengelolaan air limbah;
6. f.pengelolaan persarnpahan; dan
7. g.proteksi kebakaran.
(1)Kriteria Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kelrumuhan pada suatu Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kumuh.

Pasal 5

d.penyediaan tanah;
e.pendanaan dan sistem pembiayaan;
f.tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten; dan
g.kerja sarna, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

(7)
1. a.peruntUkan lokasi dan intensltne bangunan gedung;
2. b.arsitektur bangunan gedung;
(6)Persyaratan lata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf a terdiri atas :
(5)Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
1. a.persyaratan tata bangunan; dan
2. b.persyaratan keandalan bangunan gedung.
(2)Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Pemukiman:
1. a.tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang. dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan , dan tampilan bangunan pada suatu zona; darr/atau
2. b.tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajahjaJan.
(3)Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dcngan ketentuan rencana tala ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada Perurnahan dan Pemukiman dengan:
1. a.koefisien Dasar 8angunan yang melebihi ketentuan Rencana Detail Tata Ruang, dan/ atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dari/atau
2. b.Koefisien Lantai Bangunan (KLB)yang melebihi ketentuan daJam Rencana Detail Tata Ruang, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
(4)Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Pemukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
(8)lingkungan Perumahan atau Pemukiman; dan/atau
1. b.kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
(2)Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh liogkungan Perumahan atau Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a merupakan kondisi dimana jaringan jaJan tidak terhubung an tara den/atau dalam suatu lingkungan Perumahan atau Pemukiman.
(3)Kualitas permukaan jalan Iingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruI b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jaJan yang meliputi retak dan perubahan bentuk. lingkungan
(2)huruf b
(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat melipuri:
1. a.jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh Pasal 8 Dalam hal terdapat Wilayah dalam Kabupaten yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Rencana Tata 8angunan dan Lingkungan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

BAB II

KRITERlA DAN TlPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKlMAN KUMUH

Pasal 7

c.pengendalian dampak lingkungan;
d.rencana tata bangunan dan Ungkungan; dan
e.pembangunan bangunan gedung diatas dan/atau di bawah tanah, air, dan Zatau Prasarana dan Sarana umum,

(7)Peryaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana pada ayat (5) huruI b terdiri atas :
1. a.persyaratan keselamatan bangunan gedung;
2. b.persyaratan kesebatan bangunan gedung;
3. c.persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
4. d.persyaratan kemudahan bangunan gedung.
(9)
(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi: a drainase lingkungan tidak tersedia;
1. b.drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehiogga menimbulkan genangan; dan
2. c.kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
(2)Drainase liogkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehiogga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
(3)Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana cfunaksud pada ayat (1) huruI b merupakao koridiai dimarra jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan Pasall0
(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf c meliputi:
1. a.akses aman air minum tidak tersedia; daa/atau
2. b.kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi,
(2)Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(3)Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Pemukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 9

(10)
(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimakaud dalam Pasal 5 ayat (2) huntf {meliputi:

Pasal 12

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.sistem pengelolaan air iimbah tidak memenuhi persyaratan teknis; danyatau
2. b.prasaran dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. (21 Sislem pengeloiaan air limbah tidak memenuhi peryaratan teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Pemukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dan kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septile baik secara individual/ domestik, komunal, maupun terpusat.
(3)Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Pemukiman dimana:
1. a.kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; dau/atau
2. b.tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 11

limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 em (tiga puJuh sentimeter] selama lebih dan 2 (dual jam dan tcrjadi Icbih dari 2 (dual kali sctahun.

(4)Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.
(11)
(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 5 ayat (2)huruf g melipuli:
1. a.prasarana proteksi kebakaran tidak rersedia; dan/ atau
2. b.sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
(2)Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruI a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
1. a.pasokan air yang dipcroleh dan aumber alam maupun buatan; PasaJ 13
2. a.prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
3. b.sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
(2)Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana Prasarana dan Sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau Pemukiman tidak memadai sebagai berikut:
1. a.tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
2. b.tempat pengumpulan sampah atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
3. c.sarana pengangkut sampah pada skala Jingkungan;dan
4. d.tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan.
(3)Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan porsampahan pada lingkungan Perumahan atau Pemukirnan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pewadahan dan pernilahan domestik;
2. b.pengumpuJan sampah Lingkungan;
3. c.pengangkutan sampah lingkungan; dan
4. d.pengolahan sampah Lingkungan.
(12)
(1)Tipologi Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kurnub merupakan pengeiompokan Perumahan Kurnuh dan Pernukiman Kurnuh berdasarkan letak lokasi secara geografis,
(2)Tipologi Perumahan Kurnub dan Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnub:
1. a.di atas air;
2. b.di tepi air;
3. c.di dataran reodah;
4. d.di perbukitan; dan/atau
5. e.di daerah rawan bencana.
(3)Tipologi Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnuh sebagairnana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Tipologi Perumahan Kurnuh dan Pemukiman Kurnub sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.

Pasal 14

b.jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pernadam kebakaran;
c.Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran;dan/atau
d.data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

(3)Saran a proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.AIal Pemadam ApiRingan;
2. b.kendaraan pemadam kebakaran; dan
3. c.mobil tangga sesuai kebutuhan.
(13)
(1)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a cWakukan alas kesesuaian terhadap:
1. a.perizinan:
2. b.standar teknis: darr/atau
3. c.kelaikan fungsi.
(2)Kesesuaian terhadap penzinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Pernukiman.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 14

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 14

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018