2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat n dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 7, Tambaban Lembaran Negara Nomor
5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-lIndang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepubLikIndonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepubLik lndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambaban Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tabun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tabun 2016 Nomor 101, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tabun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
7.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tabun 2018-2038 (Lembaran Daerab Kabupaten Muara Enim Taun 2018 Nomor
13);
(2)Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2.Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
5.Rumah adaJah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggai yang Jayak hum, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang diJengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai basil upaya pemenuhan nlmah yang layak huni,
7.Pemukiman adalah bagian dari lingkungan bunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsl lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8.Lingkungan bunian adaiah bagian dari kawasan Pemukirnan yang terdiri atas lebih dari saru satuan Pemukiman.
9.Kawasan Pemukiman adaiah bagian dari lingkungan bidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Jingkungan hunian dan ternpat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Pasall Bagian Kesaru Pengertian BABT KETENTUAN UMUM