DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas, Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Perumahan yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman, Sarana adalah fasilitas dalam Perumahan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Hunian. Diatur mengenai ketentuan umum, perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas, penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum, penyerahan sarana prasarana dan utilitas, pembentukan tim verifikasi, persyaratan dan tata cara penyerahan, prasarana sarana dan utilitas umum yang diterlantarkan, pemanfaatan dan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka terciptanya keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di Kabupaten Muara Enim, maka prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh Pengembang wajib cliserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
c.bahwa dalam rangka terwujudnya kepastian hukum dan tertib administrasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di Kabupaten Muara Enim, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; Mengingatkan 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana tela.h. diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20 1 1 tentang Ru.mah Susun {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda.n.g-Undang Nomor 2 Ta.hun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Ta..h.un 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); -
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
12. 13.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM dan BUPATI MUAAA ENIM MEMUTUSKAN: Nomor Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Muara Enim.
6.Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
7.Pennukiman adalah bagian dari lingkungan hid up di luar kawasan lindung, baik yang ben1pa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8.Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
9.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
10.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Perumahan yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
11.Sarana adalah fasilitas dalam Perumahan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
12.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Hunian.
13.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang disengaja ditanam.
14.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
15.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten.
16.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan verifikasi dan memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
17.Rencana Tapak (site plan) adalah gambaran/peta rencana perletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
18.Kantor Pertanahan adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • • ... • • • •
19.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim atau berasal dari perolehan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta kelompok orang penghuni Perumahan di Kabupaten Muara Enim, atau asosiasi penghuni untuk Rumah Susun di Kabupaten Muara Enim.
21.Asosiasi Pengembang Perumahan adalah perkumpulan Pengembang Perumahan yang menghimpun segenap Pengembang Perumahan di Kabupaten Muara Enim.
22.Media Massa adalah surat kabar lokal yang terbit harian di Kabupaten Muara Enim.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD ad�Jah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

a.Keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
b.Akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; •
c.Kepastian Hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak (site plan) yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
d.Keberpihakan, yaitu Pemerintah Kabupaten menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
e.Keberlanjutan, yaitu Pemerintah Kabupaten menjamin keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB III

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 4

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

a.perumahan tidak bersusun; dan
b.rumah susun.

Pasal 5

(1)Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau Lingkungan Hunian.
(2)Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

(1)Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf b berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
(2)Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. •

Pasal 7

Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.

Pasal 8

(1)Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:
1. a.jaringan jalan;
2. b.jaringan saluran pembuangan air hujan dan drainase;
3. c.jaringan air bersih;
4. d.jaringan saluran pembuangan air limbah; dan
5. e.tempat pembuangan sampah.
(2)Sarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain berupa :
1. a.RTH;
2. b.tempat ibadah;
3. c.sarana olahraga;
4. d.taman;
5. e.papan penunjuk jalan; dan
6. f.sarana parkir
(3)Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain :
1. a.jaringan listrik;
2. b.alat pemadam kebakaran;
3. c.sarana penerangan jalan umum; dan
4. d.jaringan telepon.

BAB IV

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 9

(1)Pengembang yang menyelenggarakan Perumahan wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan proporsi: •
1. a.paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas tanah Perumahan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tapak (site plan) yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten; atau
2. b.sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta Peraturan Zonasi.
(2)Dalam Rencana Tapak (site plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(3)Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembangunan Perumahan.
(4)Penyediaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar paling sedikit berupa:
1. a.jaringan jalan;
2. b.saluran pembuangan air hujan atau drainase;
3. c.jaringan air bersih;
4. d.saluran pembuangan air limbah; dan
5. e.tempat pembuangan sementara sampah.
(5)Penyediaan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar paling sedikit berupa:
1. a.RTH;
2. b.tempat ibadah; dan
3. c.taman.
(6)Penyediaan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar paling sedikit berupa:
1. a.jaringan listrik;
2. b.alat pemadam kebakaran; dan
3. c.sarana penerangan jalan umum.

Pasal 10

Selain Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 , Perumahan dapat dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. • • • • • ' ' . • • ••

(1)Penyerahan Prasarana dan Utilitas pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
(2)Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun berupa:
1. a.tanah siap bangun; dan
2. b.tanah dan bangunan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…