DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Mengatur mengenai ketentuan umum, nama objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif, struktur dan besaran tarif, sistem informasi manajemen bangunan gedung, pemungutan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pemeriksaan, ketentuan penyidikan, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Muara Enim.
4.Bupati adalah Bupati Muara Enim. Daerah Kabupaten
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
6.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagarnaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ a tau diberi.kan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat LF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk m nyatakan ke1a.ikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.
11.Surat Setoran Retribu i Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan rnenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui ternpat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG ada1ah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
13.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat unru.k melakukan tagihan retribusi dan/ata.u sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SlMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
16.Rencana Teknis Pem bongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identilikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
17.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
19.Insentif pemungutan yang selanjutnya disebut insentif adalah penghasilan tambahan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam m elaksanakan pemungutan retribusi daerah.
20.Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
21.Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

BAB LL

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3

(1)Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.
(2)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbita.n PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serla pencetakan plakat SLF.
(3)Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
1. a.pembangunan baru;
2. b.Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan / atau SLF; dan C. PBG perubahan untuk: 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2) perubahan lapis Bangunan Gedung; 3) perubahan luas Bangunan Gedung; 4) perubahan tampak Bangunan Gedung; 5) perubahan spesi.fikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan / a tau kesehatan; 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7) perlindungan dan/ atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(4)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(5)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah penerbitan PBG dan SLF unhlk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
(2)Wajib Relribusi PBG adalah orang pribacli atau badan yang cliwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB ILL

GOLONGAN RETRIBUSJ

Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

{l) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dibitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.

(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Harga satuan Retribusi PBG sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
2. b.Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk
1. a.Bangunan Gedung; dan
2. b.prasarana Bangunan Gedung.
(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huru.f a terdiri atas:
1. a.luas total lantai;
2. b.indeks terintegrasi; dan
3. c.indeks Bangunan Gedung terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.volume; b . indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
2. c.indeks Bangunan Gedung terbangun. BABV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF. BABVI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
1. a.Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumus: j LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg j
2. b.Prasarana Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: IV X I X Ibg X HSpbg
(2)Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: j If x I (bp x Ip) x Fm
(3)Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
(3)Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(4)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 10

Pelaksanaan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung menggunakan SIMBG dan/atau dilaksanakan sesuru dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1)Retribusi PBG dipungut di wilayah Kabupaten.
(2)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…