DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Diatur mengenai ketentuan umum, fasilitasi penyelenggaraan pesantren, perencanaan, pendanaan, partisipasi masyarakat, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa keberadaan Pesantren sebagai entitas keagamaan yang turut serta mewujudkan cita-cita mencerdaskan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa untuk rnenjamin pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren didalam meningkatkan kualitas Pesantren, mengembangkan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten guna memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, diperlukan pengaturan mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingatkan 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
6.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
7.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
8.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.
9.Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD ada)ab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim. 1 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Pasal 2

Tujuan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah:

a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan d.ilakukan secara terencana, terarah, terukur, serta terkoordinasi berdasarkan kepastian hukum dan keadilan;
b.mendorong pengembangan Pesantren yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat yang berbasis pada nilai keislaman, filosofi bangsa, dan kearifan lokal; dan
c.meningkatkan kualitas Pesantr.en dalam mengembangkan fungsi pendidikan, dak:wah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
b.perencanaan;
c.pendanaan; dan
d.partisipasi masyarakat. Umum Pasal 4
a.pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
b.pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Dirosah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau C. pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musholla atau langgar; dan
5. e.kajian kitab kuning karya ulama atau Dirosah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

BAB II

FASILITASI PENYELENGGARA PESANTREN ( 1) Pesantren terdiri atas:

Pasal 5

Penyelenggaran pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan:

a.Pancasila;
b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d.Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 6

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencenninkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 7

Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat yang menyelenggarakan fungsi:

a.pendidikan;
b.dakwah; dan
c.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

(1)Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
(2)Fungsi pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
(3)Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan setiap Pesantren.

Pasal 9

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk mewujudkan Islam rahmatan W'alamin.
(2)Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
2. b.mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 45; dan
3. c.menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3)Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dak:wah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.

Pasal 10

( 1) Pemerintah Kabupaten sesuru dengan kewenangannya memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah.

(2)Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam bentuk :
1. a.kerja sama program;
2. b.fasilitasi kebijakan; dan
3. c.Pendanaan.
(2)Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
(3)Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dapat dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pelatihan dan praktik kerja lapangan;
2. b.penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren serta masyarakat;
3. c.pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, clan menengah;
4. d.pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
5. e.pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
6. f.pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
7. g.pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarak:atan;
8. h.pemanfaatan; clan/ a.tau dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
  1. 1.pengembangan program lainnya.

Pasal 12

(1)Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan dan Fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
(2)Dukungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1) paling sedikit berupa:
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana;
3. c.bantuan teknologi; dan/atau
4. d.pelatihan keterampilan.
(3)Dukungan dan Fasilitasi sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 3 Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pesantren dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Majelis Masyayikh. Bagi.an Keempat Pendataan

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

FASILITASI PENYELENGGARA PESANTREN ( 1) Pesantren terdiri atas:

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

FASILITASI PENYELENGGARA PESANTREN ( 1) Pesantren terdiri atas:

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019