( 1) Pemerintah Kabupaten sesuru dengan kewenangannya memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah.
(2)Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam bentuk :
a.kerja sama program;
b.fasilitasi kebijakan; dan
c.Pendanaan.
Paragraf 3 Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pasal 1 1 ( 1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
(2)Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
(3)Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a.pelatihan dan praktik kerja lapangan;
b.penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren serta masyarakat;
c.pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, clan menengah;
d.pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
e.pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
f.pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
g.pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarak:atan;
h.pemanfaatan; clan/ a.tau dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
1.pengembangan program lainnya.