DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Mengatur mengenai ketentuan umum, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan anak, perlindungan khusus anak, peran serta masyarakat dan orang tua dan atau keluarga, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjarnin Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan harkat dan martabatnya serta dijarnin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi serta mendapat Perlindungan dari kekerasan, dan pelanggaran lainnya perlu adanya suatu kepastian hukum;
b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak serta menjalankan urusan wajib pemerintahan Daerah, perlu adanya pengaturan dalarn bentuk peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perlindungan Perempuan dan Anak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 ten tang Perlindungan Khusus Anak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
10.Peraturan Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
11.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Gratis {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 014);
12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak {Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9};
13.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Dae rah di lingkungan Pcmerintah Kabupaten Muara Enim.
5.Pemberdayaan Perempuan adalah penguatan hak asasi, peningkatan upaya Perlindungan, kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

6.Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan;
7.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.
8.Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan Anak.
9.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
10.Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua Anak berdasarkan kesadaran dan pemahanian, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
11.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
12.Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.

13.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ a tau organisasi kemasyarakatan.
14.Perempuan Korban Kekerasan adalah perempuan yang mengalamj tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
15.Anak Korban Kekerasan adalah Anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
16.Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
17.Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Anak, yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
18.Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
19.Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
20.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses bantuan saksi dan/ atau korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang sensitif gender.

21.Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan Anak korban Kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/ entry point, atau dari Daerah penerima ke Daerah asal.
22.Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
23.Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan Perlindungan dan rasa aman kepada korban Kekerasan.
24.Rumah singgah adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Anak jalanan yang melaksanakan kegiatan bantuan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjarnin agar Anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
25.Bimbingan Rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
26.Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu climensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
27.Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki- laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
28.Kepekaan Gender atau Kesadaran Gender adalah kemampuan untuk menemukenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-la.ki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-la.ki adalah berbeda.

29.Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik.
30.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspiras1, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
31.Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
32.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
33.Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.
32.Kepentingan terbaik adalah kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan asas:

a.kepentingan terbaik bagi perempuan dan Anak;
b.keadilan gender dan kesetaraan gender;
c.kearifan lokal;
d.penegakan dan kepastian hukum.
e.non diskriminasi;
f.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
g.penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
h.penegakan dan kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.menjamin terpenuhinya hak perempuan dan Anak di Kabupaten;

(8)
1. b.sebagai pedoman bagi Daerah dalam perencanaan, kebijakan dan strategi Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. c.melindungi dan mencegah perempuan dan Anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan Anak;
3. d.meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peranan adat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. e.sebagai payung hukum bagi perangkat daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak dalam rangka memberi bantuan pendampingan korban perempuan dan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

a.perlindungan perempuan;
b.perlindungan Anak;
c.pemenuhan hak Anak;
d.peningkatan kualitas hidup perempuan;
e.sistem data gender dan Anak, data terpilah perempuan dan anak, dan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
f.peran serta masyarakat; dan
g.pembinaan, pengawasan, pendampingan.

BAB II

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Pasal 5

( 1) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, pemerintah daerah bertanggung jawab:

a.menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b.melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten;
c.membentuk pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah;
d.meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan dibidang

1.politik;
2.hukum;
3.sosial;
4.ekonomi; dan
5.budaya.

e.menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten.

(2)Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1 meliputi:

a.melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum;
b.melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
c.melakukan fasilitasi pengembangan diri perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul; dan
d.melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan.

Pasal 7

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2 meliputi:

a.melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;

(10)
1. b.melakukan pemetaan dan mereview kebijakan bias gender; dan
2. c.melibatkan organisasi perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum Daerah yang berkaitan dengan peran serta perempuan.

Pasal 8

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam biclang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf cl angka 3 meliputi:

a.peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki;
b.peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhaclap perempuan;
c.peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;
d.peningkatan kesadaran perempuan terhadap dampak pernikahan dini;
e.memfasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan;
f.melakukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan perempuan terhadap perencanaan keluarga mandiri, sehat clan sejahtera;
g.melakukan program dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan; clan
h.menclorong pembentukan organisasi perempuan di Kabupaten.

Pasal 9

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 4 meliputi:

(11)
1. a.melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan perempuan;
2. b.fasilitasi penguatan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
3. c.pemasaran produk hasil usaha perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
4. d.pelatihan pengembangan kemampuan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera; dan
5. e.pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.

BAB III

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Kabupaten dalam upaya Perlindungan perempuan bertanggungjawab:
1. a.menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan;
2. b.melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang;
3. c.meningkatkan efektivitas layanan terhadap perempuan korban tindak Kekerasan;
4. d.meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan;
5. e.menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
6. f.melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, pihak swasta, dunia usaha dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan;
7. g.melibatkan peran aktif keluarga, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, dan lembaga dibidang perlindungan perempuan.
(12)
(2)Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…