DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Muara Enim

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, jabatan dan kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. 3. (21 Menetapkan
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL6 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor L87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO2l;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OL9 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor L9$; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Muara Enim. (s) 6. 7. 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksanan Teknis pada Dinas I Badan. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunErn organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB III

JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(1)Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
(2)Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b. (a) Kepafa subbagian / kepala subbidang / kepala seksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
(4)a.

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8 Nomor 25 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2AL3 tentang Pembahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2Ol3 Nomor 5) Khusus untuk BAB, Pasal dan I"ampiran yang mengatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.M- Rabatn;

Pasal 13

dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. (s)

Pasal 7

Peratrrran Daerah ini mr.r.lai bertaku pada tsrrggal diunda:ag[<an. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengUndangt Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dafam Lembaran Daert Ifubupaten Muara Enim. Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 2 okteben 2a2a PIt. BUPATI MUARA ENIM, Dto JUARSAH Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 2 drtrlar 2a2a SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, Dto HASANUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2O2A NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVIN SUMATERA SELATAN: $4r / ?,,2l)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…