DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan dan kedudukan, tugas dan fungsi, perizinan, organisasi, pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja, kekayaan dan pembiayaan, rencana kerja dan anggaran, pertanggungjawaban, penyelenggara, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggarurn tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai arah dan tujuan penyiaran;

b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggara.n serta independensi dan netralitas siaran;
c.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
d.memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi;
e.menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
f.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengawas dibantu oleh tenaga administrasi yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

Pasal 10

(1)Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) or€rng. (21 Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil danl atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (71
(3)Anggota Dewan Direksi terdiri dari :
1. a.direktur utama;
2. b.direktur keuangan;
3. c.direktur teknik;
4. d.direktur operasional dan pemberitaan; dan
5. e.direktur humas dan SDM.

Pasal 11

Dewan Direksi bertugas untuk:

a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
b.memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Muara Enim sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
c.menetapkan ketentuan teknis pelaksana€rn operasional LPPL Radio Suara Muara Enim;
d.melakukan kegiatan administrasi LPPL Radio Suara Muara Enim sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
e.menyiapkan dan membuat laporan berkala dan laporan tahunan terhadap kegiatan, keuangan dan barang/aset; sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
f.mewakili LPPL Radio Suara Muara Enim di dalam dan di luar pengadilan; dan
g.menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam ataupun di luar negeri dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

(1)Stasiun Penyiaran adalah penyelenggaraan kegiatan penyiaran LPPL Radio Suara Muara Enim yang berlokasi di Ibu kota Kabupaten, dengan stasiun relay di beberapa Kecamatan dalam Kabupaten.
(2)Stasiun Penyiaran LPPL Radio Suara Muara Enim di Ibu Kota Kabupaten menyelenggarakan siaran lokal.
(3)Stasiun Penyiaran sebaga.irnana dirnaksud pada ayat (1) dipirnpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggungiawab kepada dewan direksi.
(1)(21
(3)
(8)

Pasal 13

Stasiun Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan LPPL Radio Suara Muara Enim yang diteta.pkan oleh dewan direksi.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usulan DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat. Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

a.bertakrua kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sehat jasmani dan rohani; berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; berpendidikan paling rendah 51 (strata satu); mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara; memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan datrl atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusa.n media massa lainnya; dan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 15

(1)Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri;
3. c.tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; c. d. e. f. g b. h. i. (e)
4. d.tidak melaksanakan ketentuan perahrran perundang- undangan;
5. e.terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Muara Enim;
6. f.dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
7. g.tidak lagr memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal la ayat (3). (21 Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3)Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
(4)Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(5)Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
(6)Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagtan Kedua Dewan Direksi

Pasal 16

(1)Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan rekomendasi Dewan Pengawas. (21 Masa kerja Dewan Direksi selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(3)Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(10)
1. c.sehat jasmani dan rohani;
2. d.berwibawa, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela; berpendidikan paling rendah 31 (strata satu); mempLrnyai integritas dan dedikasi yang tinggt untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara; memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran; tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
3. i.tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 17

Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 18

(1)Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri; atau
3. c.berhalangan tetap. (21 Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
4. a.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. b.terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Muara Enim;
6. c.dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
7. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pembelaan diri sebagaima.na dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis datam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan disampaikan secara e. f. o b' h.
(3)
(4)(l 1) terfulis oleh Dewan Pengawas tentang renctrna pemberhentian tersebut.
(5)Dalam hal rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(6)Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan rekomendasi pemberhentian, rencana pemberhentian dianggap batal. {71 Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
(8)Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati.
(9)Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, Direksi pengganti diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.
(1O)Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Persyaratan, peng€ulgkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…