DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda) dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda). Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Muara Enim sebagai Ibu Kota Kabupaten Muara Enim. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Penyesuaian Nomenklatur dan Kewenangan; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Organ; Kepegawaian; Perencanaan dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Kerjasama; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama untuk lebih mendorong pengembangan sektor perekonomian di bidang perbankan dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan khususnya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna kemanfaatan perekonomian Kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi Kabupaten, serta penyesuaian terhadap berbagai aturan yang berkaitan dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan;
b.bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan perubahan nomenklatur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim belum menyesuaikan terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan Nama Perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda);

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM dan BUPATI MUARA ENIM . MEMUTUSKAN: PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MUARA ENIM (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5.Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6.Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda).
7.Organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
8.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan.
9.Komisaris adalah Komisaris Perseroan.
10.Direksi adalah Direksi Perseroan yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur-Direktur.
11.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perseroan.
12.Direktur adalah Direktur Perseroan.
13.Pegawai adalah pegawai Perseroan.
14.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan.
15.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
16.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
17.Saham adalah surat bukti kepemilikan modal Perseroan yang memberi hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
19.Modal disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.
20.Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.
21.Kantor Cabang adalah kantor cabang Perseroan yang bertanggung jawab kepada Direksi dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang Perseroan tersebut melakukan usahanya.
22.Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor Perseroan.
23.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kabupaten.
24.Tahun Takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
25.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

BAB II

PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim, disesuaikan nomenklatur dan kewenangannya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda).
(2)Penyesuaian nomenklatur dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1)Dengan penyesuaian nomenklatur dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta pengurus dan pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim beralih kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim.
(2)seluruh kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Muara Enim sebagai Ibu Kota Kabupaten Muara Enim dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas dan Unit Usaha lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. •

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud perubahan nomenklatur dan kewenangan Perseroan adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan peraturan tentang badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Tujuan perubahan nomenklatur dan kewenangan Perseroan adalah:

a.meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha produktif;
b.meningkatkan dan memperluas inklusi terhadap sektor usaha produktif;
c.memperluas sumber permodalan jangka pendek dan jangka panJang;
d.meningkatkan daya saing dan efisiensi Perseroan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
e.memperkuat kelembagaan dan ketahanan stabilitas keuangan; dan
f.turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah. BABV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroan melakukan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk Kredit serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah dan masyarakat;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
4. d.menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
5. e.membantu Pemerintah Kabupaten dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; .
8. h.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang Perseroan sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. 1.melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; J. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau;
9. k.melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Pemegang saham Perseroan terdiri dari Pemerintah Kabupaten dan pihak lain.
(2)Tata Cara pemilihan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
(2)Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan pihak lain dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
(3)Ketentuan mengenai permodalan Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor sesuru dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 10

(1)Modal dasar Perseroan untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).
(2)Modal disetor Perseroan ditetapkan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
(3)Perubahan terhadap modal dasar Perseroan dan modal disetor Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari modal dasar yang telah dilakukan penyetorannya dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…