DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, Deviden Penyertaan Modal, Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Laporan Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkanMenimbang DENGA..'i RAH'.M'.ATTUHAN VANG MAHA ESA BUPATI MUARO JAMBI, TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PT. BANK FEMBANGUNAN DAERAH JAMBI PERATURAN DAERAH K..~BUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 07 TAHUN 2014 BUPATI MUARO JAMBI PROVINS! JAMBI 2
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam

Mengingat

Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan modal Pernerintah Daerah Jarnbi ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah; mampu menggerakan rod a perekonomian masyarakat dan meraih laba yang dapat memberikan deviden kepada pemerintah Kabupatcn Muaro Jambi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi; Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3 Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun, KabupatenI . I

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun Pernbentukanten tang1999 IndonesiaTahun 1945; RepublikNegaraDasar
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangMengingat Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi; MuaroKabupatenPemerintahan • ten tangDaerahPeraturan dan huruf b, perlu membentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a

c.bahwa berdasarkan pertimbangan ModalPenyertaanPenambahan 4 3969); Negara Republik Indonesia NomorI I • I I Nomor 81, Tambahan Lembaran Jabung Timur (Lembaran Negara Jambi dan Kabupaten Tanjung Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Nomor 54 Tahun 1999 tentang Undang-UndangatasPerubahan Nomor 14 Tahun 2000 tentang • Undang-Undangdengandiubah Nomor 3903), sebagaimana telah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000Indonesia TahunR bl .• epu ar:: Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 5 Pemeriksaanten tang2004 •
1. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 4286);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor NegaraPerbendaharaanten tang
4. 7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 6 ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Tarnbahan126,Nomor2004 Negara Republik Indonesia Tahun (LembaranDaerahPemerintahan
5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan " Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 7 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); (LembaranPerundang-undangan
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 8
8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9 Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01);
9. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah. Kabupaten Muaro .Jambi Tahun 2007 Nomor 02, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 01); PemerintahandanProvinsi
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah DaerahLembaranTambahan 10
11. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Muaro .Jambi Nomor 20 Tahun 2013 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mua.ro .Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jam.bi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 Nomor 20, Kabupaten .Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17); •
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2013 tentang PemerintahModalPenyertaan 1 I DAERAH JAivIBI. i . I ! PEMBANGUNANBANKPT. KABUPATEN MUAR.O JMABI PADA PEMERlNTAHMODAL PERATURAN DAERAH TENTANGMENETAPKA...~ PENYERTAANPENAMBAHA...~

Menetapkan

MEMUTUSKAN : BUPATI MUARO JAMBI dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER.~ KABUPATEN MUARO JAMBI Dengan Persetujuan Bersama Kabupaten Muaro Jambi Nomor 20); Dae rahLembaranTambahan 12 Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi

5.PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah Bank sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya berdasarkan melakukanperjanjian,didirikan
4.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang
3.Bupati adalah Bupati Muaro Jambi. Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. penyelenggarasystemsebagaiDae rah
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
1.Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Pasall KETENTUAN UMUM

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukan penambahan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. daerah yang dipisahkan. 16 Pembangunan Daerah Jambi merupakan Kekayaan Penyertaan Modal yang tertanam pada PT. Bank Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. I ~ I I I I I I
(1)merupakan saham Pemerintah Kabupaten Muaro
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat seratus enam puluh lima juta rupiah}. 25.165.000.000.00,- (dua puluh lima milyard Pembangunan Daerah Jam.bi sebesar Rp. Jambi sampai dengan Tahun 2014 pada PT. Bank
(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro •

Pasal 3

PENYERTAAN MOD>...L prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang saling 17

(2)Penambahan dana penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan da!am APBD Tahun Anggaran 2015, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan APBD Tahun Anggaran 2016, dan penganggaranya disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

menguntungkan.

Pasal 4

(1)Pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan menambah dana penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp. 24.835.000.000.00,- (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). 18

BAB IV

DEVIDEN PENYERTAAN ltlODAL

Pasal 5

(1)Deviden yang di dapat Pemerintah Kabupaten Muaro .Jambi dari Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pernbangunan Daerah Jambi adalah setiap tahun dan menjadi hak daerah, disetorkan ke •
(3)Dengan ditetapkannya Penambahan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD Tahun Anggaran 2015, Perubahan APBDTahun Anggaran 2015 dan APBD Tahun Anggaran 2016, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dapat merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. l9
(3)Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun setelah APBDdisahkan dan sekurang- kurangnya memuat:
1. a.ketentuan pembagian laba; dan
2. b.system laba.
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saharn (RUPS)yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. kas daerah serta dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah. menunda pencairan penyertaan modal apabila PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak memenuhi persyaratan bank sehat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 20 Muaro .Jambi berhak(3) Pemerintah Kabupaten
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Muaro .Jambi paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan, setelah Rapat Umum PemegangSaham. BABV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. • 21 I . I I • 1 Anggaran 2016. APBD Tahun Anggaran 2015 dan APBD Tahun tentang APBD Tahun Anggaran 2015, Perubahan J ambi setelah disahkannya peraturan daerah modalnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah
(5)Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkewajiban • memenuhi persyaratan bank sehat. Bank Pembangunan Daerah Jarnbi tidak lagi Pf. Bank Pembangunan Daerah Jambi, apabila Pf. menarik seluruh modal yang telah disertakan pada Muaro Jambi berhak(4) Pemerintah Kabupaten penyertaanpenambahandanamenyetorkan 22
(2)Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, para pemilik saham yang memiliki kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASA!-1 Pasal 8I -

Pasal 7

(1)Laporan tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam setahun. •

BAB VI

LAPORAN TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 23 •

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2)Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi. •
(1)Atas dasar kepemilikan modal, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada JYI'. Bank Pembangunan Daerah Jambi, Bupati dapat membentuk Tim sebagai wakil Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan/ atau pengawasan . 24 LEMBAR...ui DAERAH KABlJPATEN MUARO JA..'1\1:BI • TAh'"UN2014 NOlYlOR 07 IMBANGJAYA dto Diundangkan di Sengeti pada tanggal 12-12-2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUA..~OJAMB!, BURHANUDDIN MAHIR dto • Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 12-12-2014 BUPATI l\1UARO JAMBI, Muaro Jam.bi. penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten pengundangan Pera tu ran denganlillDaerah Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 25 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINS! JAMBI NOMOR 33/BHK-4.3/XI/ 14, TAHUN 2014. • ERLINA.S Pembina Tk.I (IV/b) NIP.196806281994032010 Dto KEPALABAGIAN HUKUM Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…