DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda 1 Tahun 2021 mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perda 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah;

b.bahwa adanya peningkatan variabel hasil pemetaan urusan pemerintah di Kabupaten Muaro Jambi serta mewujudkan terlaksananya pelayanan yang perlu dilakukan penataan kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada;
a.bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bertangung jawab serta peningkatan kinerja aparatur yang optimal, maka dibutuhkan organisasi perangkat daerah yang mampu mendukung terlaksananya pelayanan yang efektif dan efisien; Menimbang BUPATI MUARO JAMBI, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENMUARO JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2021 BUPATI MUARO JAMBI PROVINS! JAMBI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 45), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIMUAROJAMBI dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUAROJAMBI Dengan Persetujuan Bersama
1. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 45);
2. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan se bagai beriku t :
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro .Jambi merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro .Jambi merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Muaro .Jambi serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro .Jambi merupakan Inspektorat dengan Tipe A dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten Muaro .Jambi dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga;
3. 3.Dinas Kesehatan dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. 5.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian peduduk dan keluarga berencana;
6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Pasal 2

(1)Ketentuan Pasal 2 huruf d Angka 8 diubah dan disisipkanl{satu) angka a yakni angka 8a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
1. e.Badan Daerah terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Kepegawaian Daerah dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
  3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pengelola keuangan;
  4. 4.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pengelola pendapatan;
  5. 8.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; Ba. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kebakaran dan penyelamatan;
  6. 9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  7. 10.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  8. 11.Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi dengan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  9. 12.Dinas Komunikasi dan lnformatika dengan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
  10. 13.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  11. 14.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  12. 15.Dinas Perhubungan dengan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
  13. 16.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup; 1 7. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, sub urusan tanaman pangan dan sub urusan hortikultura;
  14. 18.Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
  15. 19.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan;
  16. 20.Dinas Perikanan dengan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  17. 21.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub kebakaran, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12A

(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

(2)Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. f.Kecamatan terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Bahar Selatan dengan Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Bahar Utara dengan Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Jambi Luar Kota dengan Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Kumpeh dengan Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Kumpeh Ulu dengan Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Maro Sebo dengan Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Mestongdengan Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Sekeman dengan Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Sungai Bahar dengan Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Sungai Gelam dengan Tipe A; dan
  11. 11.Kecamatan Taman Rajo dengan Tipe A. Diundangkan di Sengeti pada t.anggal 3 - J\Aart-t- 2021 1KRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMB!, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021 NOMOR .t Ditetapkan di Sengeti pada ggal ~ - Marti - 2021 TI MUARO JAMBI, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jam bi. Pasal II

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 12A

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 12A

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016