DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi

regulasi_utama

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI dan BUPATI MUARO JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN. Pasal I Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan.
(2)Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyar dan boling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permaianan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. j.pertandingan olah raga. Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Ditetapkan di Muaro Jambi Pada tanggal 27 Desember 2018 BUPATI MUARO JAMBI, ttd MASNAH Diundangkan di Sengeti pada tanggal 27 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, ttd H. IMBANG JAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN I. PENJELASAN UMUM. Salah satu Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah Pajak Hiburan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Salah satu jenis jasa penyelenggaraan Pajak Hiburan adalah permainan golf. Pengenaan pajak terhadap golf yang diberlakukan beberapa tahun terakhir ini dinyatakan melanggar konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencantumkan golf sebagai objek pajak melanggar pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan bahwa golf tak layak dikenakan pajak hiburan tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mahkamah Konstitusi menyatakan pengenaan pajak hiburan terhadap cabang olahraga golf bertentangan dengan prinsip perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin konstitusi. Kata 'golf' dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan alasan tersebut, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan. I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…