Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2018
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
PERDA ini Mengatur Mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
PERDA ini Mengatur Mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI dan BUPATI MUARO JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN. Pasal I Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
dan
Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Ditetapkan di Muaro Jambi Pada tanggal 27 Desember 2018 BUPATI MUARO JAMBI, ttd MASNAH Diundangkan di Sengeti pada tanggal 27 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, ttd H. IMBANG JAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN I. PENJELASAN UMUM. Salah satu Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah Pajak Hiburan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Salah satu jenis jasa penyelenggaraan Pajak Hiburan adalah permainan golf. Pengenaan pajak terhadap golf yang diberlakukan beberapa tahun terakhir ini dinyatakan melanggar konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencantumkan golf sebagai objek pajak melanggar pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan bahwa golf tak layak dikenakan pajak hiburan tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mahkamah Konstitusi menyatakan pengenaan pajak hiburan terhadap cabang olahraga golf bertentangan dengan prinsip perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin konstitusi. Kata 'golf' dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan alasan tersebut, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan. I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR
Membuka PDF…