DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah; Meliputi Asas dan Tujuan; Baznas Kabupaten; Obyek Zakat; Pengumpulan, Perindustrin, Perdayagunaan dan Pelaporan; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa zakat, infaq dan sedekah juga merupakan sumber dana yang potensial untuk membangun kepentingan umat jika dikelola dengan tepat dan profesional;
c.bahwa dalam rangka pelindungan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya perlu diatur dalam suatu peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI dan BUPATI MUARO JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5.Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.
6.Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi.
7.Pengelolaan zakat adalah Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, perdistribusian, dan pendaya gunaan zakat.
8.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak yang menerimanya sesuai syari’at islam.
9.Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar‘i (Agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya.
10.Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum .
11.Sedekah adalah harta atau Non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat dan diluar infaq untuk kemaslahatan umum.
12.Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
14.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.
15.Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi Jambi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat ditingkat Provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
16.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat ditingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
17.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
18.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
19.Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikannya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
20.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syari’at Islam.
21.Munfiq adalah orang yang memberikan infaq.
22.Mushoddiq adalah orang yang mengeluarkan sedekah.
23.Audit syari’ah adalah laporan internal syari’ah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syari’ah, fatwa-fatwa, instruksi dan sebagainya.
24.Aghniya‘ adalah orang yang kaya atau mempunyai harta lebih dari cukup.
25.Rikaz adalah barang temuan.
26.Fakir adalah orang yang tidak mempunyai usaha dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
27.Miskin adalah kondisi dimana seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan kriteria hidup minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,
28.Iwadh adalah uang yang dibayarkan seorang istri kepada pengadilan agama sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila istri mau mengugat cerai suaminya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan :

a.Syariat Islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan
d.keadilan.
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b.meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

BAZNAS KABUPATEN

Pasal 4

(1)dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten dibentuk BAZNAS Kabupaten.
(2)BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh menteri atau pejabat lain yang ditunjuk pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(3)BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.
(4)BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten berwenang untuk membentuk UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Swasta serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, Desa/ Kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksanaan.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(3)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat islam.
(4)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
(5)Pelaksanaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan ASN, TNI, dan POLRI.
(6)Dalam hal diperlukan pelaksanaan dapat berasal dari ASN, TNI, dan POLRI yang diperbantukan.
(7)Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh tim seleksi.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi syarat :

a.warga Negara Indonesia;
b.beragama islam;
c.bertakwa kepada Allah SWT;
d.berakhlak mulia;
e.berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
f.sehat jasmani dan rohani;
g.tidak menjadi anggota partai politik;
h.memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat;
i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun; dan
j.tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba.

Pasal 7

(1)Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
(2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(2)Pengangkatan dan pemberhentiaan pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk pada Kementrian Agama yang tembusnya disampaikan kepada Kepala kantor wilayah Kementrian Agama Provinsi Jambi dan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten.

Pasal 8

Pengurus BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :

a.Meninggal dunia;
b.Habis masa jabatan;
c.Mengundurkan diri;
d.Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
e.Tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 9

(1)Dalam pelaksaan tugas dan fungsi sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (4), BAZNAS Kabupaten berkewajiban :
1. a.melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten;
2. b.melakukan koordinasi dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten dan instansi terkait di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan perdayagunaan Zakat, Infaq dan sedekah; dan
3. c.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor Kementrian Agama Kabupaten.
(2)Sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun, harus diadakan audit terhadap pengelolaan Keuangan BAZNAS Kabupaten.
(3)Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.audit syari’ah dilakukan oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten dan / atau BAZNAS; dan
2. b.audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang audit.

Pasal 10

Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali utnuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…