DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang mencakup kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha, sarana dan prasarana, sumber daya manusia aparatur, survei kepuasan masyarakat, forum komunikasi PTSP, pembinaan dan pengawasan, pelaporan penyelenggaraan perlzinan berusaha di daerah, pendanaan dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

c.bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah khususnya di Kabupaten Muaro Jambi, maka diperlukan pengaturan ten tang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
b.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin penyediaan pelayanan yang baik, perlu menyederhanakan proses Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan tetjangkau yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu;
a.bahwa Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pemerintahan di daerah berkewajiban untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang balk dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; Menimbang BUPATI MUARO JAMBI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN PERIZfNAN BERUSAHA DI DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR :;L TAHUN 2025 BUPATI MUARO JAMBl PROVINSl JAMBl
1. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
2. 5.Undang-Undang Nomor25 Tahun 2009 tentang PeIayanan PubIik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
3. 4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RepubIikIndonesia Nomor4846);
4. 3.Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4843), sebagaimana teIah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor5952);
5. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4724);
6. 1.Undang-Undang Nornor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten SaroIangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor3903), sebagaimana teIah diubah dengan Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten SaroIangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RcpubIik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3966); Mengingat
7. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 157);
8. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang PenyeJenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor IS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. 10.Pcraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. 9.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560]);
13. 7.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pasal 1

Dalarn peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan pcrwakilan rakyat daerah merrurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lcmbaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah dalam mcnyclenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyeJenggarakan urusan pcmerintahan di Bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Dacrah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumcn yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha darr/atau kegiatannya.
11.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12.PeLayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
13.Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. MEMUTUSKAN: BUPATlMUAROJAMBl Dcngan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATENMUAROJAMBl dan

(3)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) rneliputi:
1. a.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjaeli kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
2. b.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
(2)Bupati dalam penyelenggaraan perizinan berusaha eli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas. Pasa13
(1)Bupati rnenyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
1. a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
2. b.pelaksanaan Perizinan Berusaha;
3. c.pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
4. d.pembinaan dan pengawasan;
5. e.pendanaan; dan
6. f.sanksi administratif.
  1. 14.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan elibidang koordinasi penanaman modal.
  2. 15.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  3. 16.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
  4. 17.lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundangundangan yang rnerupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
  5. 18.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. 19.Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengauelit Sertifikat Elektronik.
  7. 20.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan Zatau peraturan perundang-undangan.
  8. 21.Norma Standar Prosedur Dan Kriteria yang selanjutnya elisingkat NSPK.

BAB III

KEWENANGANPENYELENGGARAANPERIZINANBERUSAHA Pasal 2 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha eli Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penyederhanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

(7)Kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilakukan dengan menindaklanjuti pengaduan / keluhan dari Pemohon terhadap pelayanan atas permohonan Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Dinas serta memberikan solusi penyelesaiannya.
(6)Kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilakukan dengan pemberian akses kepada pemohon untuk rnenyarnpaikan pengaduan/keluhan terhadap pelayanan atas permohonan Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Dinas.
(5)Keterbukaan dan kejelasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilakukan melalui pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam Perizinan kaitannya dengan penyeJenggaraan pelayanan perizinan berusaha.
(4)Kejelasan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menyusun standar operasional prosedur untuk setiap jenis pelayanan perizinan berusaha serta memberikan akses kepada pemohon untuk menelusuri dan mengetahui setiap tahapan proses pemberian Perizinan Berusaha sesuai dengan urutan prosedurnya.
(2)Pcrcepatan waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memproses permohonan yang tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam NSPK.
(3)Kepastian Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan tidak menarik retribusi melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penyederhanaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)meliputi:
1. a.penyederhanaan persyaratan;
2. b.percepatan waktu penyelesaian;
3. c.kepastian biaya;
4. d.kejelasan prosedur;
5. e.keterbukaan dan kejelasan informasi;
6. f.kemudahan penyampaian pengaduarr/ keluhan; dan
7. g.kejelasan penyelesaian pengaduanj'keluhan.

Pasal 4

(1)Kepala Dinas berkewajiban menyederhanakan pelayanan perizinan berusaha.
(7)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pcrsyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha scktor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasls Risiko dan pcraturan perundangundangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
(6)Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kcgiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(5)Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kchutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.perindustrian;
6. f.perdagangan;
7. g.pekerjaan umum dan pcrumahan rakyat;
8. h.transportasi;
  1. 1.kesehatan, obat dan makanan; J. pendidikan dan kcbudayaan;
9. k.pariwisata;
  1. 1.pos, telekornunikasi, pcnyiaran, dan sistem dan transaksi clcktronik; dan
10. m.ketenagakerjaan.
(4)Persyaratan dasar Pcrizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.perizinan berusaha berbasis risiko;
2. b.persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
3. c.perizinan berusaha scktor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Dacrah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Pasal 11

(1)Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a paling sedikit meliputi :
1. a.dasar hukum;
2. b.persyaratan;
3. c.sistem, mckanisme dan prosedur;
4. d.jangka waktu penyelesaian;
5. e.biaya/ tarif;
6. f.prociuk pelayanan;
7. g.saranan, prasarana danj'atau fasilitas;
8. h.kompetensi pelaksana; PasailO Dalam penyelenggaraan pclayanan perizinan berusaha di daerah, Dinas menyusun, menetapkan dan menerapkan:
9. a.standar pelayanan; dan
10. b.standar operasional prosedur.
(3)Maklumat Pelayanan Publik perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
(2)Maklumat Pelayanan Publik penzman Bcrusaha berisi pemyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. harus yang Pasal 9
(1)Dalam menyelenggarakan pelayanan penzman Berusaha, Dinas membentuk Maklumat Pelayanan Publik perizman Berusaha ditandatangai oleh Kepala Dinas.
(4)Pelaku Usaha yang tidak memiliki Pcrizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraruran perundang- undangan.
(3)Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
(2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanaan perizinan berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas. PasaJ 8
(1)Setiap Pelaku Usaha harus memiliki Perizinan Berusaha dalam menjalankan usahanya. Umum BABIV PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA Pasal 1S
(1)Dalam penyelenggaraan perizinan Berusaha di daerah, Dinas bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab tcknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas berkoordinasi dcngan Perangkat Dacrah terkait.

Pasal 13

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Dinas melakukan pengintegrasian fYl'SPantara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1)Komponen Standar Operasional Proscdur sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 13 huruf b meJiputi :
1. a.nomor standar operasional prosedur;
2. b.tanggal pembuatan;
3. c.tanggal revisi;
4. d.tanggal pengesahan;
5. e.disahkan oleh;
6. f.nama standar operasional prosedur;
7. g.dasar hukum;
8. h.kualifikasi pelaksana;
9. i.ketcrkaitan;
10. j.peralatan dan perlengkapan;
11. k.peringatan;
  1. 1.pencatatan dan pendataan;
12. m.uraian prosedur;
13. n.pclaksana;
14. o.kelengkapan;
15. p.waktu; dan
16. q.output.
(2)Stan dar Pelayanan sebagaimana dimasud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas. I. pengawasan internal; J. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
1. k.jumJah peJaksana;
  1. 1.jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
2. m.jaminan keamanan dan kcselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu- raguan; dan
3. n.evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 19

(1)Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
(4)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
(3)Pelaksanaan pelayanan PerizinanBerusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilengkapidengan layanan khusus bagi kelompokrentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
(2)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah wajib menggunakan Sistem oss yang dikelola oleh Pcmerintah Pusat terhitung scjak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraanPerizinanBerusaha Berbasis Risiko.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…