BAB III BENTUKPEMBERIANINSENTIFDAN KEMUDAHANINVESTASI
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Masyarakat dany atau Investor yang dapat diberikan Insentif dan/ atau Pemberian Insentif Kemudahan Tnvestasi dan kriteria dan zarau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Pemberian Insentif dan Zatau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor dengan kriteria sebagai berikut:
a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja lokal;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infra.struktur;
h.melakukan alih teknologi;
I. melakukan industri pionir; J. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Keeil atau Koperasi;
1.industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
In. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ atau Daerah; dan zatau
n.berorientasi ekspor.
(1)Pemberian Insentif dany atau Kemudahan Investasi dapat diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang:
a.melakukan usaha baru;
b.melakukan perluasan usaha; dan/ atau
c.melakukan pengembangan usaha.
Pasa15 BAB II KRITERIAPEMBERIANINSENTIFDAN/ATAU KEMUDAHANINVESTASI
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
a.Usaha Mikro, Usaha Kecil, dany atau Koperasi;
b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.