DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Kawasan Tanpa Rokok; Meliputi Kawasan Tanpa Rokok; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI dan BUPATI MUARO JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.
6.Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
7.Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
8.Rokok adalah hasil salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memperoduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10.Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
11.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
12.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
14.Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
15.Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau aena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
16.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
17.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan daerat dan air.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

(1)Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu di daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Tempat-Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sarana kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.arena kegiatan anak;
4. d.tempat ibadah; dan
5. e.angkutan umum.
(3)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :

a.memproduksi atau membuat rokok;
b.menjual rokok;
c.menyelenggarakan iklan rokok;
d.mempromosikan rokok; dan/atau
e.menggunakan rokok.

Pasal 4

(1)Bupati menetapkan tempat umum dan tempat kerja sebagai Kawasan Terbatas Merokok.
(2)Setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
(3)Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Terbatas Merokok wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(2)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.terpisah dengan ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
2. b.dilengkapi dengan alat penghisap udara; dan
3. c.memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

Pasal 6

(1)Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat dan memasang tanda/ petunjuk/ peringatan larangan merokok.
(2)Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5 wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.
(3)Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok maupun Kawasan Terbatas Merokok wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 atau Pasal 5.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/ petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Daerah.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
2. b.melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
3. c.ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
4. d.menegur setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4; dan/atau
5. e.melaporkan kepada pimpinan/penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati dapat membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4,Pasal 5 atau Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.pencabutan izin; dan/atau
5. e.denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 11

(1)Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
(2)Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat ;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
(4)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. a.pemeriksaan tersangka ;
2. b.memasuki tempat tertutup;
3. c.penyitaan barang ;
4. d.pemeriksaan saksi ;
5. e.pemeriksaan di tempat kejadian ; dan
6. f.pengambilan sidik jari dan pemotret

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…