DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang desa dan kelurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyesuaian nama desa dan kelurahan, nama desa dan kelurahan, pelaksanaan pemerintahan, pembiayaan, dan pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penamaan beberapa Desa dan Kelurahan dalam mlayah Kabupaten Muna tidak sesuai dengan sejarah, filosofi, letak dan ejaan bahasa dari nama Desa dan Kelurahan yang ada, maka perlu dilakukan penyesuaian;
b.bahwa berdasarkan peitimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Nama Desa dan Kelurahan dalam Wila3^ah Kabupaten Muna.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembenti.ikan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 1959 Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 06 Tahim 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2014 Nomor 5495);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; IS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Mima Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Duruka, Batalaiworu, Lasalepa, Bone, Tiworo Tengah, Watopute, Barangka, Pasir Putih dan Kabawo dalam Lingkup Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 27); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Kontukownna, Marobo, Tongkuno Selatan, Pasikolaga, Batukara, Wadaga, Napano Kusambi, Towea, Tiworo Selatan dan Tiworo Utara dalam Lingkup Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 05);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor" 11 Tahun 2012 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PBRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA Dan BUPATI MUNA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN NAilE lbESA DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BSUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "
6.Pemerintahan D.esa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dal^n mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati daleim sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kelurahan adalah wilayah keija Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilaj^ah Kecamatan. BAB 11 PENYESUAIAN NAMA DESA DAN KELURAHAN Pasal 2

(1)Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Muna berLujuan unLuk menyesuaikan nama asli Desa dan Keluraiian berdasarkan sejarah, filosofi, letak, dan ejaan bahasa dari nama Desa dan Kelurahan tersebut.
(2)Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melakukan perubahan terhadap tujuan dari pembentukan Desa dan Kelurahan tersebut.

Pasal 3

Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasai 2, tidak merubah batas-batas wilayah Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan. BABin NAMA DESA DAN KELURAHAN Pasal 4 Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian nama Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Muna sebagai berikut: NO. KECAMATAN

1.Tongkuno Tongkuno Selatan Bone Kabawo Kontxikowuna Parigi Kontunaga
8.Watopute Katobu Lohia Duruka Towea Wakorumba Selatan Pasir Putih NAMA DESA/KELURAHAN LAMA Lahontohe Oempu Lamorende Watondo Lapadindi Matano' oe Tanjung Wale-Ale Lawama Bone Kacitala Tanjung Batu Lembo Lahorio Wakumoro Mabodo Lakapodo Wakadia Lakauduma WaH Mangga Kuning Bolo Wabintingi Gonebalano Bontu-Bontu Bakealu Koholifano Oeneeumora BARU Lamorende Walengkabhola Laghontoghe Oe Waungka Oeno Kandoli Laano Sandana Matano Qe Waale-ale Katumpu Bhone Kainsetala Lamanu Karoo Laghorio Kosiindano Maabhodo Wakadia Lakapodo Bhangkali Barat Watopute Foo kuni Maabholu Ghone Bhalano Bhontu-Bhontu Bhakealu Pola KoehoUfano KET. Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Kelurahan Desa Desa Desa Desa Kelurahan Desa Desa Desa Desa Kelurahan Kelurahan Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa

BAB IV

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak mempengaruhi pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebelunmya, baik struktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan maupun ibukota pemerintahan dari Desa dan Kelurahan tersebut. Dengan penyesuaian nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka secara administrasi Pemerintah Desa dan Kelurahan perlu melakukan penyesuaian seperti stempel, papan nama Desa dan Kelurahan dan hal lainnya yang dianggap perlu. PasalT ! ' 4 i. V;- Pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dan Kelurahan yang telah dise&uaitcan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Camat.

BAB VLL

KBTENTUAN PENUTUP Pasal 8 j Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelalcsanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna. - Diundangkan di Raha pada tanggal f6-10-201^ SEKRETARIS DAERAH, Ditetapkan di Kaha pada tanggal 16 - 10 — 2014 bupatAmuna, H. L.M. B DDIN NURDIN PAMONE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 NOMOR " PARAF KEPUT'JStM KOOR!><NASI eup/; I MUHA UMIT ' SATUAN KER.IA PAHAP / Ti SETDAKAB MUNA .^SISTEK SS BjAN MUKUM anNUEUOLfe RofvM' NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA: /a / 2o;^

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…