DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur kawasan tanpa rokok diantaranya: Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan. Diatur pula Kewenangan SKPD yang ditunjuk oleh bupati dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, sekaligus mengatur kewajiban Pimpinan dan Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok. Dalam peraturan ini terdapat larangan menjual dan mengiklankan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok, sekaligus larangan bagi setiap orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Pelanggaran atas ketentuan tersebut , baik yang menjual maupun yang merokok dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA Mengingat Menimbang Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Muna yang tugas pokok dan fungsinya membidangi ketertiban dan ketenteraman.
6.Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7.Merokok adalah kegiatan membakar rokok, dan/atau rnenghisap rokok.
8.Rokok adalah salah satu produk tembak.au yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanarnan nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Produk Tembak.au adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.
10.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis,. keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bah.an tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATVRAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. b.Ternpat Proses Belajar Mengajar;
3. c.Tempat Anak Bermain;
4. d.Tempat Ibadah;
5. e.Angkutan Umum;
6. f.Tempat Kerja; dan
7. g.Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan.

BAB III

PENETAPAN KAWASANTANPA ROKOK

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; b: melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup; c .. melindungi penduduk usia produktif, Anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya Merokok dan manfaat hidup tanpa Merokok; dan
e.melindungi Kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

( 1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tan pa Rokok wajib:

a.menerapkan Kawasan Tanpa Rokok;
b.menyediakan tempat khusus Merokok pada ternpat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g;
c.memasang tanda rambu "Dilarang Merokok";
d.menegur setiap orang yang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya;
e.melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya; dan
f.memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pa.da huruf d untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok. :

(2)Tempat khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat 11) huruf b harus merupakan tempat yang berhubungan langsung dengan udara luar.
(3)Pimpinan atau Penanggungjawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis; dan/ atau
3. c.pencabutan izin.
(4)Oalam rangka melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat membentuk satuan tugas pengawasan.

Pasal 5

SKPD yang ditunjuk oleh Bupati berwenang:

a.memasuki Kawasan Tanpa Rokok, kantor Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tan pa Rokok, dan/ a tau Ternpat Lain yang Ditetapkan;
b.meminta keterangan kepada Pirnpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan setiap orang yang diper1ukan;
c.memotret atau membuat rekaman audio visual;
d.membuat salinan dari dokumen dan/ atau inernbuat catatan yang diperlukan;
e.menegur Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang melakukan pelanggaran;
f.memerintahkan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
g.menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

( 1) Setiap orang dilarang Merokokdi Kawasan Tan pa Rokok.

(2)Larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 l diberlakukan sebagai berikut:
1. a.pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b,. huruf c, larangan berJaku hingga pagar atau batas lokasi tempat tersebut;
2. b.pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, huruf f, dan huruf g yang beratap, larangan berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar;
3. c.pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, larangan berlaku di dalam Angkutan Umum.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan; dan
2. b.teguran tertulis. (4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Setiap orang dilarang menjual dan mengiklankan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Larangan kegiatan menjual dan mengiklankan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberlakukan sebagai berikut:
1. a.pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2} huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, larangan berlaku hingga pagar atau batas terluar pada tempat tersebut;
2. b.pada tempat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g yang beratap, larangan berlaku hingga pagar atau batas terluar pada tempat tersebut;
3. c.pada tempat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf e, larangan berlaku dibagian luar dan di dalam Angkutan Umum.
(3)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan di Tempat Umum yang secara spesifik berfungsi sebagai tempat penjualan.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan; dan/atau
2. b.teguran tertulis.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. · BABV LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

( 1) Bupati menunjuk SKPD untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimaksudkan untuk mengetahui:
1. a.ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
2. b.ketaatan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok terhadap ketentuan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
(3)Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), · SKPD melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 12

(1)Bupati melakukan pembinaan pengawasan atas penyelenggara.an Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengarnbil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dengan cara:

a.mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
b.mencegah perokok pemula dan melalrukan konseling untuk tidak Merokok;
c.memberikan informasi, edukasi, sosialisasi .. dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku tidak sehat;
d.bekerja sama dengan badan/ atau lembaga nasional maupun internasional a tau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
e.memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. ·

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di desa atau kelurahan.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…