DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur bahwa Pemda akan melakukan penyertaan modal pada Bank Sultra hingga menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00. besarnya penyertaan setiap tahun akan ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah pada Bank Sultra menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menyelenggara.kan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya dari Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa penyertaan modal daerah di bidang perbankan merupakan saJah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perekonomian di daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta.ng Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dapat dilaksana.kan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK SULTRA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 1 TAHUN 2016 BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TEN OGARA Mengingat ' Menimbang ,, . - ·~ • •

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Delran Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingk.at APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9.Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal. BABI KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANGPENYERTAANMODAL DAERAH PADABANKSULTRA. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMUNA dan BUPATIMUNA
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

BAB IV

PENATAUSAHAAN

Pasal 7

( 1) SKPKD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra.

(2)Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal pada Bank Sultra sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah}.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan melakukan penyertaan modal pada Bank Sultra hingga menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD tahun berkenaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Besamya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 6

Pelaks.fllaan pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra dilakulcan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM} yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja Bank Sultra sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui pendapatan dividen.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendapatkan manfaat ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINS! SULAWESI TENGGARA:4/ 105/2016 PE~GELOLA ·})ii/Ai·· ·,,;~c>'· · .. · NURDINPAMONE LEMBARANDAERAHKABUPATENMUNATAHUN2016 NOMOR

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 9

Semua penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra.

Pasal 8

( 1) Bagian laba atau basil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra menjadi pendapatan Daerah yang disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalamAPBD.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham. BABV HASILUSAHA

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…