DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini ditentukan bahwa Pemda akan memberikan penyertaan modal kepada PDAM dalam bentuk uang hingga menjadi sebesar Rp51.497.112.000,-yang akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang selanjutnya akan dimuat dalam APBD. Pemda akan memberikan penyertaan modal kepada PDAM dalam bentuk barang hingga menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- yang akan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah diperlukan usaha yang nyata dari Pemerintah Daerah dengan memberdayakan perusahaan daerah yang bcrdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dengan menunjang permodalan perusahaan daerah melalui penyertaan modal;
b.bahwa dalam upaya penguatan struktur permodaJan Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Muna, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) Pemcrintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Pcraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Muna. DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat • Menimbang / TENTANG PENYERTMN MODALDAERAHKEPADAPERUSAHMN DAERAHAIR MINUM KABUPATENMUNA PERATURANDAERAHKABUPATENMUNA NOMOR 5 TAHUN2016 BUPATIMUNA PROVINS!SULAWESITENGGARA .,.,_. 't'. .. . '

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelt,elenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didala.mnya segala bentuk kekayaan yang bcrhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
8.Satuan Kerja PengelolaKeuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yangjuga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna.
11.Hasil U saha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL DAERAH KEPADAPERUSAHAANDAERAHAIRMINUMKABUPATENMUNA. BABI KETENTUANUMUM Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENMUNA dan BUPATIMUNA
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); . ' 1

Pasal 6

( 1) Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM.

(2)Dalam hal PDAM menyalahgunakan dana penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direktur PDAM.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan memberikan penyertaan modal kepada PDAM dalam bentuk uang hingga menjadi sebesar Rp. 51.497112.000,- (lima puluh satu empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah yang seianjutnya akan dimuat dalam APBD.
(2)Pei!erintah Daerah akan memberikan penyertaan modal kepada PDAM dalam bentuk barang hingga menjadi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang akan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap tahun akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(4)Pcnyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat permanen.

Pasal 4

(1)Sumber dana Penyertaan Modal Daerah kepada PDAMberasal dari APBD.
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dalam bentuk uang dianggarkan pada SKPKDpada rekcning pengeluaran pcmbiayaan.
(3)Penyertaan Modal Daerah kepada PDAMdalam bcntuk barang dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB III

SUMBER,BENTUK,DANBESARANPENYERTAANMODAL

Pasal 3

Penyerta.an Modal Daerah kepada PDAMbertujuan un tuk:

a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.meningkatkan cakupan dan jangkauan ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat; dan
c.meningkatkan kesehatan masyarakat melalui perluasan jaringan ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan.

Pasal 2

Maksud dilakukannya penambahan penyerta.an modal kepada PDAMadalah sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam pelaksanaan pengelolaan usaha pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih yang sehat dan berkualitas kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN 1

Pasal 12

( 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM.

Pasal 11

(1)Apabila PDAM tidak memberikan laporari keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administrasi.

BAB VI

SANKS I

Pasal 10

(1)PDAM wajib melaporkan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan Penyertaan Modal Daerah secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.
(2)Laporan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pe1'ierintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
(3)Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV PELAPORAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha kepada PDAM.
(2)PDAM berkewajiban mengelola modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansl yang berlaku.
(3)PDAM bcrkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke kae Daerah.
(4)Besamya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 5 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

SUMBER,BENTUK,DANBESARANPENYERTAANMODAL

Pasal 3

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN 1

Pasal 12

Pasal 11

SANKS I

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

SUMBER,BENTUK,DANBESARANPENYERTAANMODAL

Pasal 3

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN 1

Pasal 12

Pasal 11

SANKS I

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005