DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pinjaman daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan, jenis, dan penggunaan pinjaman. Diatur juga tentang jumlah pinjaman, jangka waktu, dan bunga pinjaman, biaya manajemen, biaya administrasi, dan biaya kesepakatan pinjaman, sanksi keterlambatan, penarikan pinjaman, pembayaran kewajiban pinjaman. Pinjaman digunakan untuk pembiayaan pembangunan relokasi RSUD Tipe C yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan pendapatan daerah untuk pembayaran pinjaman serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Diatur pula mengenai mekanisme pembayaran pinjaman, kepastian pembayaran pinjaman, pembukuan dan pelaporan. Jumlah pinjaman Pemerintah Daerah kepada PIP adalah sebesar Rp. 91.600.000.000,00 (sembilan puluh satu milyar enam ratus juta rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah, maka dalam upaya pembangunan relokasi RSUD Tipe C yang layak sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dibutuhkan dukungan pendanaan yang bersumber dari pinjaman daerah;
c.bahwa untuk merealisasikan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pinjaman daerah pembangunan relokasi RSUD Tipe C;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Pembangunan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); f
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propin si dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); .
29.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 02); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA dan BUPATI MUNA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH PEMBANGUNAN RELOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPEC. BABI KETENTUAN UMUM ~

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5.Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP, adalah instansi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Satuan Keija Perangkat Daerah Kabupaten Muna yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan.
7.Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat yang bemilai uang sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim teijadi dalam perdagangan.
8.Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain yang mana seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan persyaratan peijanjian pinjaman yang bersangkutan.
9.Pemberian pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah pada Pemerintah Daerah, dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
10.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi.
11.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Muna yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13.Biaya manajemen adalah biaya pengelolaan pinjaman yang wajib dibayarkan dimuka oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.
14.Biaya administrasi adalah biaya administrasi pinjaman yang wajib dibayarkan dimuka oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.
15.Biaya kesepakatan adalah biaya kesepakatan yang wajib dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dari jumlah pinjaman yang tidak ditarik. BAB n TUJUAN, JENIS, DAN PBNGGUNAAN PINJAMAN

Pasal 2

Tujuan pinjaman adalah untuk pembangunan RSUD Tipe C berupa konstruksi sipil dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan di Kabupaten Muna.

Pasal 3

Jenis pinjaman adalah pinjaman jangka panjang.

Pasal 4

Pinjaman digunakan untuk pembiayaan pembangunan relokasi RSUD Tipe C yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan pendapatan daerah untuk pembayaran pinjaman serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB III

JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU, DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 5

Jumlah pinjaman Pemerintah Daerah kepada PIP adalah sebesar Rp. 91.600.000.000,00 (sembilan puluh satu milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1)Jangka waktu pinjaman adalah 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang (grace period) pokok pinjaman.
(2)Masa tenggang (grace period) pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 18 (delapan belas) bulan yang dihitung sejak pencairan pinjaman tahap pertama.
(3)Apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada PIP.

Pasal 7

(1)Jenis bunga pinjaman adalah bunga tetap (fixed rate).
(2)Besamya bunga pinjaman merujuk pada tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia periode bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Oktober 2014 ditambah 2 % (dua persen) atau sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) setiap tahun.
(3)Bunga pinjaman dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dihitung sejak pencairan pinjaman tahap pertama.
(4)Jatuh tempo pembayaran bunga pinjaman setiap tanggal 25 (dua puluh lima) triwulan berkenan.
(5)Bunga dihitung berdasarkan hari kalender dengan ketentuan 1 (satu) tahun yang identik dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari sebagai faktor pembagi tetap.

BAB IV

BIAYA MANAJEMBN, BIAYA ADMINISTRASI, DAN BIAYA KESEPAKATAN PINJAMAN

Pasal 8

Biaya manajemen ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pinjaman.

Pasal 9

Biaya administrasi ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pinjaman.

Pasal 10

Biaya kesepakatan ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pinjaman yang tidak ditarik.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…