DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal terdiri dari kepala kantor, subbagian tata usaha, seksi pelayanan perizinan dan non perizinan, seksi penanaman modal dan penelitian, seksi kerja sama dan promosi, seksi pengaduan dan pelaporan, tim teknis, kelompok jabatan fungsional.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tent^g Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahuji 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keija Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tah 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional Tahun 2009 tentang Penyelen^araan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentsing Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 7). Dengan Perset^juan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BUPATI BSUNA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAM MODAL KABUPATEN BIUNA. PasalI Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penamanan Modal Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahim 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pa8al7

(1)Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal terdiri dari:
1. a.Kepala Kantor,
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. d.Seksi Penanaman Modal dan Penelitian;
  1. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahim 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nome 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penjoisunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  7. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. 12.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perizinan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal;
  11. 13.Peratxiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
5. e.Seksi Keija Sama dan Promosi;
6. f.Seksi Pengaduan dan Pelaporan;
7. g.Tim Teknis;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengtindangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna. Diundangkan di Raha pada tanggal /^/<H2014 SBKRETARI8 DABRAH, NURDIN PAMONB Ditetapkan di Raha pada tanggal /6-/i?-2014 BUPATl MUNA, H. L.M. Bi (UDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 NOMOR PARAF KOORI>lNASt j KEPUTUSftN SUPRTl MUNA :"UMIT SATU/.N KSROA i PftRAP / T6 :;ETCMKAn NORBG PBRATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 1f2> / 20/^ 8' I -:v 1 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BfUNA NOMOR TAHUN 2014 TENTANQ PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN OROANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUNA BAQAN SUSUNAN OROANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUNA KEPALA KANTOR KELOMPOKJABATAN FUNQSIONAL SBKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NGN PERIZINAN TIM TEKNIS SEKSI PENANAMAN MODAL DAN PENELITIAN TIM TEKNIS iPSARAP KOOntttNfiSt J TOTUSftN BUPATI MUNA | '' ^ATUAN HCRJS i PRRAP / T6L ; "5^ WUHf. SUBBAQIAN TATA USAHA SEKSI KERJASAMA DAN PROMOSI TIM TEKNIS SEKSI PENGADUAN DANPELAPGRAN TIM TEKNIS BUPATI H. L.M. B UDDIN

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…