DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang transparansi dan partisipasi publik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban publik dan badan publik penyelenggara pemerintahan daerah, tata cara memperoleh informasi, pelaksanaan partisipasi, ketentuan penjadwalan partisipasi, dokumentasi komisi transparansi dan partisipasi publik daerah. Diatur pula mengenai keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi transparansi da partisipasi publik, pengawasan masyarakat, penghargaan, dan sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM _

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
6.Transparansi adalah keterbukaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap proses perumusan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik sampai dengan hasil audit.
7.Partisipasi publik adalah bentuk peran serta publik baik langsung maupun tidak langsung, tertulis maupun lisan untuk memberikan pemikiran berupa gagasan, saran dan pendapat dalam proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik.
8.Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. 7
9.Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dalam dan/atau luar negeri.
11.Kebijakan publik adalah produk kebijakan yang dilahirkan oleh setiap badan layanan publik.
12.Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dam peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan dan menyelesaikan sengketa informasi dan partisipasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
13.Sengketa informasi publik adalah sengketa yang teijadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informa&i berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
14.Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.
15.Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.
16.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Setiap proses pengelolaan kebijakan publik bersifat terbuka dan dapat melibatkan masyarakat.
(2)Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik.
(3)Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. t
(5)Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
(6)Partisipasi publik terbentuk karena adanya informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat (publik).

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.menjamin hak warga negara untuk men.getah.ui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c.meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d.menciptakan suasana yang harmonis dan keterbukaan dalam setiap tahapan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
e.mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat luas;
f.mendorong peran serta publik dalam menentukan arah masa depan daerah sesuai dengan nilai budaya lokal, maupun kebijakan regional dan nasional;
g.mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta dapat dipertanggung jawabkan;
h.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pejabat publik wajib memberikan informasi kepada publik yang menyangkut materi sebagai berikut:

a.visi, misi, rencana strategis dan penyusunan program pembangunan daerah dan desa/kelurahan;
b.APBD, APBD Perubahan, pertanggungjawaban APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
c.Tata Ruang Wilayah Daerah (TRWD); r
d.Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa yang mengatur hak dan kewajiban publik;
e.kebijakan publik lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup partisipasi publik menyangkut proses kegiatan publik berupa masukan, saran dan pendapat publik guna kesempumaan seluruh kebijakan publik baik berupa proses perumusan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PUBLIK DAN BADAN PUBLIK/PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 6

(1)Masyarakat berhak memperoleh informasi publik.
(2)Hak memperoleh informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: _
1. a.melihat dan mengetahui informasi publik;
2. b.menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
3. c.mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
4. d.menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. e.mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
6. f.mengajukan keberatan apabila untuk memperoleh informasi publik mendapat hambatan dan kegagalan.

Pasal 7

(1)Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. f

Pasal 8

(1)Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(3)Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ay at (1) adalah:
1. a.informasi yang dapat membahayakan negara;
2. b.informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang sehat;
3. c.informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. d.informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
5. e.informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 9

(1)Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
(2)Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
(3)Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
(4)Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
(5)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan keamanan negara.
(6)Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. -

Pasal 10

(1)Badan Publik/penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyediakan informasi publik, meliputi:
1. a.perencanaan, kebijakan dan program Pemerintahan Daerah;
2. b.kegiatan dan kineija Pemerintahan Daerah;
3. c.proses, penetapan, substansi, penggunaan dan pertanggung jawaban APBD;
4. d.penggunaan APBN dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan;
5. e.kesepakatan dan komitmen keija sama kemitraan, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
6. f.Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan.
7. g.Pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. h.Laporan keuangan;
9. i.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LKPJ);
10. j.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); -
11. k.Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
  1. 1.Informasi publik lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.pelayanan publik yang diinformasikan secara jelas dan dapat diakses dengan mudah, cepat dan tepat;
2. b.sosialisasi proses penyusunan kebijakan publik;
3. c.penyebarluasan informasi publik yang genting dan mendesak dengan cara pengumuman secara serta merta;
4. d.pemenuhan hak publik atas informasi yang utuh dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan secara tertulis; dam
5. e.transparansi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)DPRD menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat terbuka, yaitu Rapat Keija, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Paripuma, Rapat Paripuma Istimewa serta rapat lainnya yang dinyatakan terbuka oleh pimpinan rapat.
(4)Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah rapat yang disampaikan kepada publik.
(5)Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melengkapi identitas diri disertai dengan alasan permohonan.
(6)Dalam rangka penyediaan informasi publik oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan informasi publik akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN BADAN PUBLIK DALAM PARTISIPASI PUBLIK

Pasal 11

(1)Masyarakat berhak berperan serta dan terlibat dalam proses pengelolaan kebijakan publik.
(2)Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mengikuti, mendengar, mengusulkan, memberikari saran dan pendapat serta mengusulkan draf kebijakan publik kepada Badan Publik.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…