DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 6 diubah Ketentuan Pasal 7 diubah Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7 A Ketentuan Pasal 10 diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. BUPATIMUNA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENMUNA NOMOR 13 TAHUN2011 TENTANGRETRIBUSIPENGENDALIANMENARATELEKOMUNIKASI PERATURAN DAERAH KABUPNI'EN MUNA NOMOR f TAHUN2020 BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN MUNA dan BUPATI MUNA Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Daerah Kabu paten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 22);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 13); denganMenara TelekomunikasiPengendalianBesaran Retribusi memperhitungkan:

a.zonasi;
b.ketinggian menara;
c.jenis menara; dan
d.jarak tempuh.

Pasal 7A

3.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi:

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(3)Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen sebagai berikut:
1. a.transportasi;
2. b.uang harian; dan
3. c.alat tulis kantor.
  1. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 13) diubah sebagai berikut: NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINS! SULAWESI TENGGARA: 1/90/2020 LEMBARANDAERAHKABUPATENMUNATAHUN2020 NOMOR Diundangkan di Raha pada tanggal .3o ~ber 2020 H. ABDULMALIKDITU - Plt. BUPATIMUNA, /~ Ditetapkan di Raha pada tanggal !;() ~eriber 2020 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna. RPMT:Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP: Tingkat Penggunaan J asa TR: Tarif Retribusi

(2)Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
(3)Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Besamya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut: RPMT = TP x TR

4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Dengan dibatalkannya Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah masih memiliki kewenangan untuk menarik Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk dapat menarik kembali retribusi secara sah, maka Pemerintah Kabupaten Muna melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Adapun dasar pijakan utama berpedoman pada tatacara perhitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PU-VII/2014 telah membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penjelasan Pasal 124 berbunyi "Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan perhitungan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua persen) dari nilai jual obyek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut". Dengan putusan tersebut, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menggunakan klausul sebagaimana Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengingkat sebagai dasar dalam penetapan perhitungan tarif retribusi. I. UMUM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRJBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 1 TAHUN 2020

a.Tarif retribusi adalah jurnlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan yang meliputi komponen sebagai berikut:
1. 1.Uang harian perjalanan dinas 4 orang x@ Rp. 250.000,- x 41 hari = Rp. 41.000.000,-
2. 2.Uang transportasi 1 tim (4 orang) =@ Rp. 200.000,- x 4 x 41 hari = Rp. 32.800.000,- II. PASALDEMIPASAL Pasal I Angka 1

Pasal 6

Ayat ( 1) Cukup jelas Ayat (2) Cukupjelas Angka 2

Pasal 7

Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas Angka 3

Pasal 10

Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai dasar penarikan retribusi kepada Wajib Retribusi.

2.1 (satu) unit menara telekomunikasi yang berada di dalam kota yang terletak di Kecamatan Katobu dengan jenis menara 3 kaki. Contoh perhitungan menara:
1.1 (satu) unit menara telekomunikasi yang berada di luar kota yang terletak di Kecamatan Lohia dengan jenis menara 4 kaki. Dengan perhitungan di atas maka akan diperoleh hasil sebagai berikut: Tingkat penggunaan jasa Rp. 2.016.400,- Indeks variabel zonasi 1, 1 Indeks variabel menara 1, 1 Maka yang harus dibayarkan adalah: 1,1 x 1,1 x Rp.2.016.400,-= Rp. 2.439.844,-

b.Indeks variabel tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan penjumlahan indeks variabel tarif retribusi menara telekomunikasi Untuk frekuensi pengawasan dan pengendalian menara, dalam 1 ( satu) hari dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi menara, sehingga dalam 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan di 61 menara, sehingga tarif retribusi tiap menara adalah: Rp. 123.000.000,- : 61 = Rp. 2.016.393,442,- (dibulatkan menjadi Rp. 2.016.400,-)
1. 3.Alat tulis kantor Pembelian alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun: 1 tim (4 orang)@ Rp. 300.000,- x 4 x 41 = Rp.49.200.000,- Sehingga jumlah biaya untuk operasional pengawasan dan pengendalian selama 1 (satu) tahun adalah Rp. 123.000.000,- ,r TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATENMUNA NOMOR 1 Cukupjelas Cukupjelas Ayat (3) Dengan perhitungan di atas maka akan diperoleh basil sebagai berikut: Tingkat penggunaan jasa Rp. 2.016.400,- Indeks variabel zonasi O, 9 lndeks variabel menara 1 Maka yang harus dibayarkan adalah: 0,9 x 1 x Rp. 2.016.400,- = Rp.1.814.760,- Pasal II PENGELOLA . 'iNAs ¥oMiN© .. H. ABDUL MALIK DITU PARAF KOORDINAsil - ~ UN:1J5A1UAN KERJ~~Mf!T~ SEKOA i;.,...~ ~v1UN A U,.- --- AS STE~ BAGI· ~"' UM Plt. BUPATI MUNA, KOMPONEN PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI I TARIF RETRIBUSI NO. Zonasi Ketinggian Jenis Menara Jarak Menara Ternnuh I. Dalam Kota - Menara Pole - Ro. 1. 633.284,- - Menara 3 - Rp. 1.814.760,- kaki I - Menara 4 - l Rp. 1.996.236,- kaki II. Luar Kota - Menara Pole - Ro. 1.996.236,- - Menara 3 - Rp. 2.218.040,- kaki Menara 4 I Rp. 2.439.844,-- - Ikaki TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I I

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7A

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7A

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011