DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Muna

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 684); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.267.416.758.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp1.259.216.758.000,00
b.Belanja Daerah Rp1.235.020.157.000,00 Surplus/Defisit Rp 24.196.601.000,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 8.200.000.000,00
2. 2.Pengeluaran Rp 32.396.601.000,00 Pembiayaan Netto (Rp 24.196.601.000,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.259.216.758.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp110.635.965.000,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.776.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.539.388.000,00 (delapan belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.320.577.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.130.513.321.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh milyar lima ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.107.934.525.000,00 (satu triliun seratus tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.578.796.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.235.020.157.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh lima milyar dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp942.798.591.267,80 (sembilan ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja bunga; dan
4. d.Belanja Hibah;
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp644.420.129.400,00 (enam ratus empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp274.919.217.867,80 (dua ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.255.016.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh lima juta enam belas ribu rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.204.228.000,00 (empat belas milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp116.572.983.774,00 (seratus enam belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
2. b.Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
3. c.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
4. d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
5. e.Belanja Modal Aset Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Tanah.
(2)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.165.719.725,00 (delapan belas milyar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
(3)Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.106.794.500,00 (empat puluh lima milyar seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
(4)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.485.809.549,00 (lima puluh milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.012.660.000,00 (dua milyar dua belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).
(7)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp1.285.849.958,20 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp174.362.732.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp173.362.732.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…