DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUJUAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA, BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA, BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA, BAB V PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT, BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN KERJASAMA, BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna; Mengingat Menimbang TENTANG PENGADAANBARANG/JASA PADA BADAN LAYANANUMUM DAERAH KABUPATENMUNA RANCANGANPERATURANBUPATI MUNA NOMOR 13 TAHUN 2020 BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA " 2 PERATURANBUPATIMUNATENTANGPENGADAANBARANG/JASA PADABADANLAYANAN UMUMDAERAHKABUPATENMUNA. MEMUTUSKAN:

5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ J asa pada Badan Layanan Umum;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Menetapkan >• I 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4.Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUDpada batas- batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
5.Pemimpin BLUDadalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
6.Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BLUDyang dibiayai oleh APBD/ APBNdan sumber dana lainnya (jasa layanan, hibah tidak terikat, basil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUDyang sah) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7.Hibah tidak terikat adalah setiap pemberian yang diterima BLUDdalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/ a tau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.
8.Hibah terikat adalah setiap pemberian yang diterima BLUDdalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang terikat dengan kepentingan pemberian hibah. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pemimpin BLUDatau pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BLUD.
10.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPAadalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada BLUDyang bersangkutan.
11.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disngkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
12.Pelaksana Pengadaan adalah pejabat pengadaan/panitia pengadaan/unit yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUDuntuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.
13.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/ a tau E-Purchasing.
14.Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pemimpin BLUDyang terdiri dari personil yang telah merniliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang sumber dananya berasal selain dari APBN/ APBD.
16.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
17.Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
18.Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rpl00.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
19.Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
20.Penyedia Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
21.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
22.Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
23.Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD.
24.Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
25.Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
26.Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak terwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
27.Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan atau yang membutuhkan keahlian tertentu dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
28.Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi banunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
29.Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
30.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
31.Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya. 5

BAB I

KETENTUANUMUM 4 ~ 15. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/ J asa.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a.menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;

BAB II

TUJUAN,PRINSIP, DANETIKA PENGADAANBARANG/JASA

Pasal 2

(1)Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.Barang;
2. b.Pekerjaan Konstruksi;
3. c.Jasa Konsultansi; dan
4. d.Jasa Lainnya.
(2)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terin tegrasi.
(3)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.Swakelola; dan/ atau
2. b.melalui Penyedia. · 32. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
  1. 33.Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
  2. 34.Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
  3. 35.Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
  4. 36.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah.
  5. 37.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentangUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  6. 38.Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan dan berdaya saing. 6

Pasal 6

(1)Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
1. a.PA/KPA;
2. b.PPK;
3. c.Pejabat Pengadaan;
4. d.Pokja Pemilihan;
5. e.Penyedia;
6. f.pihak lainnya.

BAB III

PELAKUPENGADAANBARANG/JASA

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berkut: • - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b.bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/ J asa;
c.tidak saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d.menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ J asa;
f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD; dan
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan -...h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 4

Pengadaan Barang/ Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai dengan Praktek Bisnis yang Sehat.

c.mendorong pengadaan berkelanjutan. 7

(6)
1. a.jasa layanan;
2. b.hibah tidak terikat;
3. c.hasil kerjasama BLUDdengan pihak lain; dan
4. d.lain-lain pendapatan BLVDyang sah. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pengadaan Barang/ Jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLVD.
(7)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan dengan mengikuti prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(8)Untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:
1. a.kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
2. b.ketentuan pengadaan barang dan/ a tau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
(9)Dalam penetapan Penyedia, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:
1. a.Pemimpin BLUD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bemilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
2. b.pejabat lain yang ditunjuk untuk pengadaan yang bemilai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Peraturan Pemimpin BLUD. Pengaturan Pengadaan Barang/ J asa dalam Peraturan Pemimpin BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan Kontrak.
(3)BLVD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan yang umum bagi Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah.
(4)Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(5)Fleksibiltas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhadap pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang sumber dananya berasal dari:

Pasal 7

(1)Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa lebih rinci diatur tersendiri dengan • (2) 8

BAB IV

PELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASA Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf j, meliputi tim teknis, komite, tim/tenaga ahli, Penyelenggara Swakelola, Panitia Pengadaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, PjPHP, PPHP dan pejabat/panitia/tim lain yang dibentuk sesuai kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD dan/ atau peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikecualikan.

Pasal 8

(1)Pengadaan Barang/Jasa pada BLUDdapat dilaksanakan dengan cara Swakelola.
(2)Swakelola sebagaimana pada ayat ( 1) direncanakan, dikerjakan dan a tau diawasi sendiri oleh BLUD bersangkutan sebagai penanggungjawab anggaran.
(3)Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan/atau Tim Pengawas . .,- (4) Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA. 5) Kriteria barang/jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola meliputi:
1. a.barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Penyedia;
2. b.pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok seperti penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan (diklat), kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
3. c.sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;
4. d.pekerjaan yang secara rinci a tau detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia akan menimbulkan ketidakpastian resiko yang besar;
5. e.barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Penyedia;
6. f.pekerjaan yang berupa proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia;
7. g.barang jasa yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, atau masyarakat;
8. h.barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat; atau
9. i.pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi yang bersangkutan.
(6)Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
(7)Dalam hal pada kegiatan Swakelola memerlukan Penyedia, pengadaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(8)Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(11)BLUD menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 9

Pasal 10

( 1) UKPBJ/ Pelaksana Pengadaan menyusun dan menetapkan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dan pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.

(2)Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Tender/Seleksi, meliputi:
1. a.pelaksanaan kualifikasi;
2. b.pengumuman dan/ atau undangan;
3. c.pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan;
4. d.pemberian penjelasan;
5. e.penyampaian dokumen penawaran;
6. f.penetapan dan pengumuman pemenang; dan
7. g.sanggah/masa sanggah.
(3)Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan:
1. a.penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK;
2. b.penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. c.pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
4. d.konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
5. e.biaya pendukung.
(4)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.
(5)Persiapan pengadaan dilakukan oleh PPKmeliputi:
1. a.penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. b.penetapan HPS;
3. c.penetapan rancangan Kontrak; dan/ atau
4. d.penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.
(6)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan, meliputi:
1. a.penetapan metode pemilihan Penyedia;

Pasal 9

(1)Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
(2)Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
(3)Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan administrasi, teknis dan keuangan.
(4)Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilaksanakan setelah Tim Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
(5)Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PA/KPA.
(6)PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap basil pekerjaan Swakelola yang akan diserahterimakan.
(7)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara. 10

Pasal 11

(1)Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
1. a.keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan BLUD;
2. b.volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa BLUD serta kemampuan dari Pelaku Usaha;
3. c.ketersediaan barang/jasa di pasar;
4. d.kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang dibutuhkan BLUD;
5. e.ketersediaan anggaran pada BLUD.
6. b.penetapan metode kualifikasi;
7. c.penetapan metode evaluasi penawaran;
8. d.penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
9. e.penetapan jadwal pemilihan; dan
10. f.penyusunan Dokumen Pemilihan.
(7)Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Ketua Pelaksana Pengadaan.
(8)Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan sesuai metode pernilihan, dengan ketentuan:
1. a.PPK melaksanakan E-Purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. b.Pejabat Pengadaan melaksanakan:
  1. 1.E-Purchasing dengan nilai pagu paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah); dan
  2. 2.Pengadaan La.ngsung dan Penunjukan La.ngsung untuk _pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai HPS paling banyak RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi yang bemilai paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. c.Pokja Pemilihan/Panitia Pengadaan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat dan Penunjukan Langsung;
4. d.pelaku pelaksanan pengadaan khusus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
(9)Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku. ( 10) Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 1 OOo/o (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak.
(11)Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/ jasa.
(12)PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
(13)PPK dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima. 11

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…