Pengadaan Barang/ Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai dengan Praktek Bisnis yang Sehat. Bagian Kedua Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa · b. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
c.mendorong pengadaan berkelanjutan.
7 (6)
a.jasa layanan;
b.hibah tidak terikat;
c.hasil kerjasama BLUDdengan pihak lain; dan
d.lain-lain pendapatan BLVDyang sah.
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pengadaan Barang/ Jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLVD.
(7)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan dengan mengikuti prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(8)Untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:
a.kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
b.ketentuan pengadaan barang dan/ a tau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
(9)Dalam penetapan Penyedia, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:
a.Pemimpin BLUD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bemilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
b.pejabat lain yang ditunjuk untuk pengadaan yang bemilai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Peraturan Pemimpin BLUD.
Pengaturan Pengadaan Barang/ J asa dalam Peraturan Pemimpin BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan Kontrak.
(3)BLVD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan yang umum bagi Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah.
(4)Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(5)Fleksibiltas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhadap pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang sumber dananya berasal dari: