DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemeliharaan Hewan Ternak, Ketertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, Pemeliharaan Kesehatan Hewan Ternak dan Pemberian Identitas Ternak, Wewenang Penangkapan, Kewajiban dan Larangan Pemilik Hewan Ternak, Kewajiban dan Larangan Petugas, Syarat-Syarat Penangkapan, Penampungan, Penjualan Hewan Ternak Tangkapan, Keberatan dan Ganti Rugi, Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram, damai, bersih dan indah, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PENERTIBANPEMELIHARAANHEWANTERNAK PERATURANDAERAHKABUPATENMUNA NOMOR 2 TAHUN2018 BUPATIMUNA PROVINS!SULAWESITENGGARA .. '.. r: \.1enimbang Pasal 1 .,..-.... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalan Kabupaten Muna.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Bupati adalah Bupati Muna.
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. 5.Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna.
7. 7.Hewan Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang ,,,-.. terkait dengan pertanian. _ 8. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
8. 9.Petemak adalah orang atau badan hukum dan/atau buruh petemak yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan.
9. 10.Pemilik Hewan Temak adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemeliharaan hewan temak.
10. 11.Ruminansia (temak besar) yaitu sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya.
11. 12.Semi Ruminansia (temak kecil) yaitu kambing, domba dan sejenisnya.
12. 13.Unggas yaitu ayam, itik, bebek dan sejenisnya.
13. 14.Tanda Identitas adalah suatu tanda yang diletakkan pada badan hewan temak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim.
14. 15.Veteriner adalah praktek kesehatan yang dikhususkan untuk spesies hewan.
15. 16.Kartu Kepemilikan Temak adalah kartu yang berisi keterangan kepemilikan temak yang ditetapkan dan berlaku dalam daerah yang memuat mengenai ciri-ciri kepemilikan, asal usul, nomor identitas, dan keterangan lain-lain yang bersangkutan dengan temak. BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN MUNA dan BUPATI MUNA

5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Petemakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3102). Pasa14 P.enertimm ~ M\lS.an llemak: het1ujuan; m-~ SJa:rmuber daya ~~~.ab~ ~\llt2lit ~u~ ~-1h>esammya~ 7lretmaJ[Jfflj]nlJ'.atm r.akj:att; ib.. lliilf5Il@~ ~ «fi.aJa llle,~ hagi :ke~a~ ~ ~ masyarakat;

c.memberi kepastian hukum untuk berusaha dalam bidang petemakan.

Pasal 3

Penertiban pemelibaraan hewan temak mempunyai makwd L1ntuk mch31wkan pengatunm terhadap pemelibaraan bewan temak dan he.4·anpelihar~ di M.erah..

Pasal 2

Penertiban pemeliharaan hewan temak berasaskan:

a.kemanfaatan; _ b. keberlanjutan;
c.keamanan;
d.kesehatan;
e.keadilan;
t.keterbukaan;
g.keterpaduan;
h.kemand.irian;
1. 1.kemitraan dan keprofesionalan.
2. 17.Nomor Register Ternak adalah nomor yang tercantum pada kartu kepemilikan ternak dan identitas ternak.
3. 18.Identitas Ternak adalah suatu tanda yang diletakkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal.
4. 19.Buku Register Ternak adalah buku tern pat mencatat jenis dan jumlah ternak yang dimiliki oleh setiap pemilik hewan ternak.
5. 20.Tempat Penggembalaan adalah sebidang tanah rerumputan yang digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan atau tempat makan hewan ternak.
6. 21.Petugas adalah Kepala Desa/Lurah beserta perangkatnya, dinas terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja yang karena tugas, fungsi atau jabatannya ditugaskan untuk melaksanakan atau mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
7. 22.Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8. 23.Pengawas adalah Camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
9. 24.Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara intensif untuk meningkatkan produksi dengan manajemen usaha yang baik.
10. 25.Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan hewan ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
11. 26.Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Muna yang diserahi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB II

ASAS, MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 9

( 1) Setiap hewan temak yang dimiliki dan/ atau dipelihara orang atau badan dalam wilayah daerah, harus memiliki Kartu Kepemilikan Temak yang dikeluarkan oleh Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan.

(2)Setiap hewan temak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberikan Identitas Temak dan harus dicatat dalam Buku Register Temak.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Kepemilikan Temak, ldentitas Temak dan Buku Register Temak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Khusus bagi hewan temak tunggangan atau hewan temak pengangkut dapat melintas di jalan raya dengan pengawasan Pemilik Hewan Temak a tau penggiring hewan temak dimaksud.

Pasal 7

( 1) Setiap Petemak harus melakukan pengawasan dalam pemeliharaan hewan temaknya dan tidak membiarkan hewan temaknya berkeliaran dari lingkungan pemeliharaannya.

(2)Bagi Petemak yang tidak menggembalakan hewan temaknya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus menempatkannya dalam kandang atau ranch.

Pasal 6

Setiap Petemak diharuskan mempunyai kandang atau ranch untuk tempat hewan temaknya.

BAB IV

KETERTIBANPEMELIHARAANHEWAN TERNAK

Pasal 5

(1)Setiap Pemilik Hewan Ternak diharuskan mengurus, menjaga atau memelihara hewan ternak di waktu siang dan malam hari sehingga tidak mengganggu kepentingan umum serta tanaman dan pekarangan orang lain.
(2)Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan memelihara hewan temak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas atau berkeliaran.
(3)Lokasi kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jauh dari:
1. a.pemukiman penduduk;
2. b.rumah ibadah;
3. c.tempat pendidikan;
4. d.sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah daerah;
5. e.pasar-pasar;
6. f.terminal;
7. g.taman-taman dalam kota, ibukota kecamatan, desa/kelurahan;
8. h.pusat perkantoran;
  1. 1.ternpat-tempat keramaian lainnya.

BAB III

PEMELIHARAANHEWANTERNAK

Pasal 14

(1)Petugas bersama-sama dengan aparat terkait lainnya dapat melakukan operasi penertiban terhadap hewan ternak yang menjadi sumber penyebaran penyakit.
(2)Tindakan operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan penangkapan dan pemusnahan hewan ternak tersebut sesuai dengan syarat-syarat veteriner penyakit hewan ternak yang berlaku.
(3)Tindakan operasi penertiban dilaksanakan untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang bersumber dari hewan ternak tertentu, hewan peliharaan baik yang berada di bawah penguasaan pemiliknya maupun yang tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 13

(1)Apabila ditemukan indikasi penyakit pada hewan ternak atau hewan peliharaan ,,--.._ tersebut dapat menular, Petugas atau instansi terkait diharuskan melakukan karantina pada suatu tempat khusus untuk dilakukan observasi.
(2)Berdasarkan hasil observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
1. a.hewan ternak atau hewan peliharaan dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah hewan ternak atau hewan peliharaan tersebut sembuh dari penyakitnya;
2. b.apabila hewan ternak atau hewan peliharaan tersebut mati karena terindikasi penyakit menular atau terpaksa harus dimusnahkan, Pemilik Hewan Ternak atau hewan peliharaan tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 12

(1)Jika terdapat gejala hewan ternak atau hewan peliharaan terkena penyakit, maka Peternak harus melaporkan kepada Petugas atau instansi terkait.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas atau instansi terkait wajib melakukan tindakan pemeriksaan, pengobatan dan penanganan secara intensif.
(3)Segala biaya yang timbul dalam tindakan pemeriksaan, pengobatan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemilik Hewan Ternak.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…