DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Ke ten tuan Pasal 1 angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 1 7, angka 18, angka 19, dan angka 20 dihapus serta angka 7, angka 10, angka 12, angka 21, angka 22, angka 24, angka 26, dan angka 29 diubah Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dihapus

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/ a tau akibat perubahan elemen data tidak dipungut biaya;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur setiap pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dihapus;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nornor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umurn; BUPATIMUNA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHKABUPATENMUNA NOMOR6 TAHUN2013 TENTANGRETRIBUSI JASA UMUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR :2. TAHUN2020 BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUNA dan BUPATI MUNA

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475):
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); Mengingat Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) diubah sebagai berikut:
1.Keten tuan Pasal 1 angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 1 7, angka 18, angka 19, dan angka 20 dihapus serta angka 7, angka 10, angka 12, angka 21, angka 22, angka 24, angka 26, dan angka 29 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Muna, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Muna.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Sadan.
8.Sampah adalah barang-barang yang merupakan kotoran yang berasal dari perorangan, rumah tangga, perumahan, kantor dan tempat-tempat umum dan lingkungan khususnya.
9.Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing.
10.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11.Pengangkutan sampah adalah pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
12.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
13.Dihapus.
14.Dihapus.
15.Dihapus.
16.Dihapus. 1 7. Dihapus.
18.Dihapus.
19.Dihapus.
20.Dihapus.
21.Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah dan khusus disediakan untuk pedagang.
22.Pasar adalah tempat pertemuan antara pernjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, bale-bale, dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
23.Pasar Daerah adalah pasar umum, pasar hewan, dan pasar ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
24.Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los, bale-bale, dan/atau kios, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
25.Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang digunakan untuk berjualan.
26.Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan.
27.Bale-bale adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang tidak berdinding keliling, tidak berpintu dan mempunyai atap yang dipergunakan untuk berjualan.
28.Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
29.Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis ( struktur).
30.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
31.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
32.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pesekutuan, perkumpulan, finna, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
33.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
2. b.dihapus
3. c.Retribusi Pelayanan Pasar;
4. d.Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. e.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
6. f.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
7. g.Retribusi Pelayanan Pendidikan;
8. h.Retribusi Pelayanan Pemakaman;
  1. 2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
  2. 34.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangku tan.
  3. 35.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  4. 36.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnyajumlah pokok retribusi yang terutang.
  5. 37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  6. 38.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ a tau sanksi administratif berupa bunga dan/ a tau denda.
  7. 39.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemerikasaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  8. 40.Penyidikan tindak pidana di biadang retribusi adalah serangkaian tindakan yang diakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  9. 41.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muna. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINS! SULAWESI TENGGARA: 2/91/2020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR 2 H. ABDUL MALIKDITU Ditetapkan di Raha pada tanggal 30 ~t!O)ber 2020 Plt. BUPATI MUNA, ~ - Diundangkan di ~a pada tanggal 2,0 ~~r 2020 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.
  10. 3.BAB II Bagian Kedua dihapus
  11. 1.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
9. j.Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.
(2)Dihapus. TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENMUNANOMOR 1. Cukupjelas Pasal II Cukupjelas Pasal I II. PASALDEMI PASAL Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 79A, maka pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi penerbitan baru, penggentian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/ atau perubahan elemen data, tidak dipungut biaya. Dengan tidak lagi dipungut biaya bagi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Kabupaten Muna perlu dihapus agar sejalan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. I. UMUM TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENMUNA NOMOR6 TAHUN2013 TENTANGRETRIBUSIJASA UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR ;1... TAHUN2020

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…