(1)Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:
a.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
b.dihapus
c.Retribusi Pelayanan Pasar;
d.Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
e.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
f.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
g.Retribusi Pelayanan Pendidikan;
h.Retribusi Pelayanan Pemakaman;
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
34.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangku tan.
35.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnyajumlah pokok retribusi yang terutang.
37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ a tau sanksi administratif berupa bunga dan/ a tau denda.
39.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemerikasaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
40.Penyidikan tindak pidana di biadang retribusi adalah serangkaian tindakan yang diakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muna.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINS! SULAWESI TENGGARA: 2/91/2020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR 2 H. ABDUL MALIKDITU Ditetapkan di Raha pada tanggal 30 ~t!O)ber 2020 Plt. BUPATI MUNA, ~ - Diundangkan di ~a pada tanggal 2,0 ~~r 2020 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.
3.BAB II Bagian Kedua dihapus
1.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
j.Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.
(2)Dihapus.
TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENMUNANOMOR 1. Cukupjelas Pasal II Cukupjelas Pasal I II. PASALDEMI PASAL Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 79A, maka pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi penerbitan baru, penggentian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/ atau perubahan elemen data, tidak dipungut biaya. Dengan tidak lagi dipungut biaya bagi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Kabupaten Muna perlu dihapus agar sejalan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. I. UMUM TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENMUNA NOMOR6 TAHUN2013 TENTANGRETRIBUSIJASA UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR ;1... TAHUN2020