DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah mengalami perubahan pada Pasal 1, perubahan pada pasal 2, ketentuan pasal 12 dihapus, ketentuan pasal 13 dihapus, perubahan pada pasal 14, perubahan pada pasal 17, ketentuan pasal 18 dihapus

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PF.:RANGKAT DAERAH" Pasal I Beber-apa ketentuan dalam Peraturan Daerair Kabupalen lviuna i.lorrror'5 Talrurt 20i6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lernbaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2A16 Nomor 6), diubah sehingga Lrerbunyi seLragai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 diubah seiringga berbunl,i sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
h.Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat, merupakan Inspektorat Tipe A; d" Dinas terdiri dari:
1. 1.Dinas Kependuclukan dan Fencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang admirristrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. 2.Dinas Perikanan Tipe A, men3relenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keiautan dan perikanern;
3. 3.Ilir:as Kepei*ndaan dan *iai:raga Tipe A, menl,eler:ggarakan Uru-ssr: P*merintahan h;idan g kepeni. u daan dan olahraga: 1
4. 4.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
5. 5.Dinas Komunikasi, inforrnatika, Statistik, dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan Llrusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang statistik, dan Urusan Pemerintahan bidang persand.ian;
6. 6.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pernerintahan bidang lingkungan hidup;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Femerintahan bidang pangan;
9. 9.Dinas Parirvisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A, menyelenggarakan Urusan Femerintahan bidang pariwisata.
10. 10.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Penanaman IVlodal dan Pela3.anan Terpadu Satu Pintu Tipe C, men-yelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal elan pelayanan terpadu sat-u pintu;
13. 13.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, men3telenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
15. 15.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, rnenyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidatrg pemberdavaan perempuan dan perlindungan anak;
16. 16.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
17. 17.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan; i9. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
19. 20.Dinas Peternakan dan Kesehatan Heuan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
20. 21.Dinas Perumahan dan Kannasan Permukirnan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
21. 22.Dinas Sosial Tipe A. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
22. 23.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyeienggarakan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja; q e
23. 24.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelam"atan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan N4asyarakat Sub Urusan Kebakaran;
24. 25.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub UrusanPolisi Pamong Praja. Badan terdiri dari:
25. 1.Badan Kepegawaian clan Pengernbangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan Fungsi Penunjang kepegau'aian, pendidikan, dan pelatihan;
26. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, men3relenggarakan fungsi penurg'ang keuangan;
27. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan Fungsi Penunjang keuangan;
28. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe A, menyelenggarakan Fungsi Penunjang penelitian rlan pengembangan;
29. 5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, menyelenggarakan Fungsi Penunjang perencanaan;
30. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di kridang kesatuan bangsa dan politik;
31. 7.Badan Perrangguiangan Bencana Daerair Tipe A, menl,eienggarakan Urusan Bencana.
32. 2.Ketentuan Pasal 12 dihapus Ketentuan Pasal 13 dihapus Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Rumah Sakit Umum Daerah yang sebelumnya sebagai Lembaga Teknis Daerah diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.

5.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaterr Muna Nomor 74 Tahun 2AAT tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dervan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2AOT tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna;
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Muna N*mor 16 Tahun 2AO7 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna;
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Pembentukan Orgatrisasi Kecarrratan dan Xel ur'akran Kabupaten iVI una; a .) 4 \ "6-
5. e.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabr-rpaten Muna Nomor 16 Tahun nn..a ten+Lang Pembentukan Crganisasi Lernbaga-Lembaga Teknls Daerahe\iv I Lullr Kabupaten Muna;
6. f.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2An tentang Pembentukan Organisasi Badan Penangguiangan Bencana Daerah Kaubpaten Muna;
7. g.Peraturah Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2Al2 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2AAT tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna; 1r. Peraturan Daeratr Kabupaten Muna iriornor 5 Tairutr 2A12 tetrtang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2AA7 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna;
  1. 1.Peraturan Daerah Katrupaten Muna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi. dan Tata Kerla Satuan Polisi Pamong Pr{a Kabupaten Muna;
8. j.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2A12 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pela3ranan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanamarr ivlocial Kal:upaterr fuiuna;
9. k.Peraturan Daerah Kabupaten 1\4una lrlomor 07 Tahun 2A14 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabr-ipaten lVluna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna. dicabut dan dinyatakan trdak berlaku. {2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah wajil: mendasarkan dan menSrcsuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
  1. 6.Ketentuan Pasal 18 dihapus. I Pasal II Peratura.n Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diunclangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna. Ditetapkan di Raha PARAF K()C}RD$NASI t.l hiiTlSA TUAtr\i K[RJA , , r r :,il.TtN g bt" SAC; l,r\ l.l i*dlji(Uht lv+ PEi.,rGil.SLA fuqt<o Na[,o U padatanggal 25 Diundangkan di Raha pada tanggal 2$ Fehrri 2a2l Plh. SE DAERAH, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2A2I NOMOR ....E....".." NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, trROVINSi SULAWESI TENGGAP.F.:2/221242t 2A2t B MUN 5i:KtiA l{AH. ivltlN,e EMBA t

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…