( 1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD secara berkala.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABV PENGENDALIAN DAN EVALUASI ' I ' "Industrialisasi JATI menuju .Muna Barakati, Sejaht.era, .Maju, dan Berkelanjutan"" I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan clan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Muna disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD Tahun 2025 - 2045 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menjadi acuan bagi yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menjadi acuan bagi keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. RPJPD 2025 - 2045 dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan daerah dalam jangka panjang untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang disepakati bersama. Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025 - 2045 setiap lima tahun dijabarkan ke dalam RPJMD sebagai suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat prioritas visi, misi, strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan, pentahapan, dan indikator kinerja. RPJPD Tahun 2025 - 2045 merupakan perspektif masa depan Kabupaten Muna tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 20 (dua puluh) tahun ke depan melalui visi: TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH TAHUN2025-2045 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENMUNA NOMOR ri, TAHUN2025 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATEN MUNANOMOR 2