DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENYUSUNAN RPJPD, BAB III SISTEMATIKA, BAB IV PELAKSANAAN RPJPD, BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI, BAB Vl KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan Pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Muna yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa pembangunan daerah harus dilakukan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyusunan rencana Pembangunan jangka Panjang daerah tahun 2025-2045, diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; BUPATIMUNA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANGDAERAH TAHUN2025-2045 PERATURANDAERAHKABUPATENMUNA NOMOR ~ TAHUN2025 BUPATIMUNA PROVINS!SULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang (. a , ' 8. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Muna untuk periode 5 (lima) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Muna dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Daerah Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Muna.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muna. 5.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAPANJANGDAERAHTAHUN2025-2045. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENMUNA dan BUPATIMUNA Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan (.

Pasal 4

{ 1) RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

(2)RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
(3)RPJPD menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV

PELAKSANAANRPJPD

Pasal 3

(1)Sistematika dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bah II gambaran umum kondisi daerah;
3. c.bab Ill permasalahan dan isu strategis daerah;
4. d.bah IV visi dan misi daerah;
5. e.bab V arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
6. f.bab VI penutup.
(2)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 2

(1)RPJPD disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
(2)Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat {I) berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2045.
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah. BABII PENYUSUNANRPJPD

9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11.Arab. Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA: (2/ 10/2025) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR 2 Diundangkan di Raha pada tanggal 2025 SEKRETARIS DAERAr{, ________ __.__ _ BACHRUN PENG LOLA I -·5·,iQfe ..~·A ······ .. I [PARAF KOORDI ASI ~r IS~ TlAN KERJA PARAF/TGL SEK(?A KAB. MUNA AS(>TEN BAG~IJ7,N~H~U~K~UM:-:-~~----14-----l ---------- Ditetapkan di Raha pada al 'L~ IM.df'-6T 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VL

KETENTUANPENUTUP

Pasal 5

( 1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD secara berkala.

(2)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PENGENDALIAN DAN EVALUASI ' I ' "Industrialisasi JATI menuju .Muna Barakati, Sejaht.era, .Maju, dan Berkelanjutan"" I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan clan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Muna disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD Tahun 2025 - 2045 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menjadi acuan bagi yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menjadi acuan bagi keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. RPJPD 2025 - 2045 dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan daerah dalam jangka panjang untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang disepakati bersama. Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025 - 2045 setiap lima tahun dijabarkan ke dalam RPJMD sebagai suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat prioritas visi, misi, strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan, pentahapan, dan indikator kinerja. RPJPD Tahun 2025 - 2045 merupakan perspektif masa depan Kabupaten Muna tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 20 (dua puluh) tahun ke depan melalui visi: TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH TAHUN2025-2045 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENMUNA NOMOR ri, TAHUN2025 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATEN MUNANOMOR 2

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…