DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok yang diatur antara lain Ketentuan Umum, Perubahan Bentuk dan Nama, Perubahan Bentuk Dan Nama, Lambang Kedudukan Dan Jangka Waktu, Kegiatan Usaha, Tugas Pokok Dan Fungsi, Sumber Modal, Modal Dasar Dan Modal Disetor, Organ Perumda Tirta Sugi Laende, Penggunaan Laba, Tata Kelola, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Dan Komite Lainnya, Laporan, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembubaran, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka terhadap bentuk dan nama serta kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna yang didirikan dan/ atau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Muna dan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna perlu dilakukan penyesuaian dan/ atau perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sugi Laende; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG PERUSAHAANUMUM DAERAH AIR MINUMTIRTASUGI LAENDE PERATURANDAERAH KABUPATENMUNA NOMOR 3 TAHUN 2024 BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESITENGGARA .. DAERAHAIR MINUMTIRTASUGI LAENDE. PERUSAHAAN UMUMTENTANGDAERAHPERATURAN

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUNA dan BUPATIMUNA

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Kabupaten Muna.
9.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Tirta Sugi Laende dan merupakan organ Perumda Tirta Sugi Laende yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Sugi Laende dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkankepada Dewan Pengawas atau Direksi.
10.Direksi adalah organ Perumda Tirta Sugi Laende yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirta Sugi Laende untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Tirta Sugi Laende baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Sugi Laende yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirta Sugi Laende. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Muna.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Muna.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMDyang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sugi Laende yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Sugi Laende adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah

Pasal 1

BAB I KETENTUANUMUM •

BAB I

KETENTUANUMUM •

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah;
2. b.memberikan kepastian hukum terkait bentuk BUMD yang ditetapkan pada Perumda Tirta Sugi Laende.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.meningkatkan kinerja dan daya saing Perumda Tirta Sugi Laende;
2. b.menyelenggarakan pelayanan publik yang berintegritas; dan
3. c.menyelenggarakan pengelolaan Air Minum yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  1. 12.Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional Perumda Tirta Sugi Laende melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
  2. 13.Modal Dasar adalahjumlah dan nominal Perumda Tirta Sugi Laende yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
  3. 14.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai asetyang disetor oleh Pemerintah Daerah.
  4. 15.Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sugi Laende.
  5. 16.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
  6. 17.Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
  7. 18.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
  8. 19.Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana anggota Dewan Pengawas dan/ atau anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/ atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat dan/ atau dilakukannya.
  9. 20.Standar Operasional Prosedur adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.
  10. 21.Lembaga Profesional adalah lembaga Pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya. '..,1,

Pasal 8

( 1) Kegiatan usaha Perumda Tirta Sugi Laende diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan Air Minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

(2)Kegiatan usaha Perumda Tirta Sugi Laende bertujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyediakan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
3. c.memperoleh laba atau keuntungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Wilayah kerja Perumda Tirta Sugi Laende berada di Daerah dan dapat berusaha di luar wilayah Daerah sesuai dengan keten tuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Jangka waktu berdiri Perumda Tirta Sugi Laende selama melakukan kegiatan usaha.

Pasal 5

Perumda Tirta Sugi Laende berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah.

Pasal 4

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan lambang Perumda Tirta Sugi Laende.

(2)Lambang dan arti lambang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

LAMBANG,KEDUDUKAN,DANJANGKAWAKTU

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna diubah menjadi Perumda Tirta Sugi Laende.

BAB II

PERUBAHANBENTUK DAN NAMA .,

Pasal 11

(1)Sumber modal Perurnda Tirta Sugi Laende terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjarnan;
3. c.hibah; dan/ atau
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf a, dapat bersurnber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjarnan.
(3)Pinjarnan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf b, dapat bersurnber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/ atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
1. a.Pernerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/ atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER MODAL

Pasal 10

Dalarn rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 9, Perurnda Tirta Sugi Laende rnernpunyai fungsi:

a.rnelakukan perencanaan, pembangunan, perneliharaan, dan pengawasan dalarn penyediaan Air Minurn yang bermutu;
b.rnelakukan pengelolaan Air Minurn;
c.pelaksanaan dan pengembangan kerjasarna; dan
d.rnengendalikan kearnanan dan ketertiban dalarn penyediaan Air Minurn yang bermutu.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Nomor 1 Tahun 1987

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Nomor 1 Tahun 1987

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2004