DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Bab III Penyelenggaraan Pencegahan Bab IV Upaya Khusus Bab V Penanggulangan Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Forum Koordinasi Bab VIII Partisipasi Masyarakat Bab IX Penghargaan Bab X Pelaporan Bab XI Pembiayaa Bab XII Sanksi Administrasi Bab XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pedoman operasional daJam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba;

b.menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi SosiaJ di daerah; dan
c.mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN

Pasal 7

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilaksanakan melalui kegiatan:

a.penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
b.pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba;
c.peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
d.peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
e.memberikan upaya khusus bagi penyalahguna Narkoba; dan
f.melakukan kegiatan tes urine berkerja sama dengan instansi vertikal dan/atau instansi terkait.

Pasal 8

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

a.ke]uarga
b.Satuan Pendidikan;
c.institusi Pemerintah Daerah, lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD·
d.Pemondokan; '
e.Badan Usaha;
f.Tempat Usaha;
g.Hotel/Penginapan;
h.Tempat Hiburan; dan
i.Media Massa. Dipindai dengan CamScanner I f 7 Baginn K c d u n Upaya Pencegahan m e l a l u i Kcluarpn

Pasal 9

Togas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

a.memberi pendidikan keagamaan;
b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan a n a k ;
c.melakukan pendampingan kepada anggota kcluarga agar mempunyai kckuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkoba; dan d . memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota kcluarga mcngrnai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
a.menetapkan tata tertib sekolah mengenai penyusunan kebijakan pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan;
b.membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba di masing-masing Satuan Pendidikan;
c.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
d.memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkoba;
e.berkoordinasi dengan orangtua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
f.melaporkan adanya indikasi penyaJahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
g.bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan satuan pendidikannya. Pasal 1 1 ( 1 ) Perangkat Daerah yang mempunyai tu gas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
a.pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 huruf b dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
b.pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 , bersama dengan PPNS.

(2)Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan. Dipindai dengan CamScanner - 8 Pasal 1 2 ( I ) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, Satuan Pendidikan wajib:
1. a.memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
2. b.memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/ a tau rehabilitasi.
(3)Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkoba, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
1. a.pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
2. b.sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
(4)Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangku tan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.
(5)Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/ a tau rehabilitasi.
(6)Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah:
1. a.dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
2. b.selesai menjalani hukuman.

Pasal 13

( 1 ) Setiap institusi Pemerintah Daerah dan lembaga Pemerintah di daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b di lingkungan kerjanya dan/ atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

(2)Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah/lembaga terkait. Dipindai dengan CamScanner ') Pasnl 1 4 ( I ) Setiap pimpinan i n s t i t u s i Pemcrintah Daerah dan lembagn Pemcrintah d i daerah wajib melakuknn upnya pencegnhan terhndap penyalahgunann dan percdaran gelap Narkoba dengan melakukan pengawasan tcrhadap lingkungan kcrjanya nyar tidak tcrjndi peredaran gclap dan penyalahgunaan Narkoba.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan antara lain dcngan cara:
1. a.meminta kcpada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selarna menjadi pegawai;
2. b.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran infonnasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, secara sendiri atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah/lembaga terkait;
3. c.memasang papan pengumuman Iarangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
4. d.melaporkan adanya indikasi penya1ahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
5. e.melakukan kegiatan tes urine berkerja sama dengan instansi vertikal dan/atau instansi terkait kepada seluruh Perangkat Daerah sebanyak 2 (dua) ka1i dalam setahun. Pasal 1 5 ( I } Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan da1am penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:
6. a.memiliki surat keterangan bebas Narkoba dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan/atau instansi vertikal;
7. b.menandatangani surat pernyataan di atas kertas benneterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menya1ahgunakan Narkoba selama menjadi Ca1on Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
(2)Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan bagi calon Pejabat Tinggi Pratama, antara lain:
1. a.memiliki surat keterangan bebas Narkoba dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan/atau instansi vertikal;
2. b.menandatangani surat pemyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menjadi Pejabat Tinggi Pratama dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Dipindai dengan CamScanner - 1 0 Pararaf 2 Pencegahan melalui DPRD Pas.al 1 6 ( I ) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaman gelap Narkol dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba.
(2)Pengawasan selagaimana dimaksud pada a y a t ( l ) antama lain dengan cara:
1. a.meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menjadi pimp:nan dan anggota DPRD;
2. b.ikut melaksanakan kampanye dan penyebarman informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan perdaran gelap Narkoba:
3. c.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tepat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya:
4. d.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap 'arcba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang: dan
5. e.melakukan kegiatan tes urine di lingkungan keranya berkera sama denga instansi vertikal danatau instansi terkait sebanyak 2 (dua) kali daa setahun. Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan Pasal 1 7 Penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asmama wajib melakukan pengaasan terhadap Pemondokan dan/atau Asmama yang dikelolanya agar tdak teadi penyalahgunaan dan peredaran gelap arkoba. dengan cara:
6. a.membuat peraturan y an g melamang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca:
7. b.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar zengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba:
8. c.meminta kepada penghuni Pemondokan dan/atau Asama yang dkelolanya untuk menandatangani surat pemnyataan di atas kertas bermeterai yang menyarakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selaa zenjadi penghuni;
9. d.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap 'arkoba yang terjadi di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama sang dikelolaya kepada pihak yang berwenang: dan
10. e.bertindak kooperatf dan proaktif kepada aparat penegak hukum jtka teadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di ingkungan Pemondckan dan/atau Asrama yang dikelolanya. Dipindai dengan CamScanner 1 1 Pasnl 1 8 Penanggung jawab Badan Uaahn, Tempat Unaha, H o t e l / P e n i n a p a n dan Trmpat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tcmpat Uaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikclolanya agar tidak terjadi percdaran clap dan penyalahgunaan Narkoba, antara lain dengan cara:
11. a.meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan d i atas kcrta bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan d a n / a ta u menyalahgunakan Narkoba selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
12. b.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
13. c.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Sadan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
14. d.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
15. e.bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.
16. a.melakukan kampanye dan penyebaran infonnasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
17. b.menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat mernicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

BAB IV

UPAYA KHUSUS

Pasal 20

( 1 ) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

(2)Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa:
1. a.pendampingan; dan
2. b.advokasi.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
1. a.Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui tes urine dan/atau tes darah (blood test);
2. b.Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang undangan; dan/ atau Dipindai dengan CamScanner 1 7
3. c.Penynlahgunn N a r k o t i k n , Pikotropika «dan 'Znt Achinif A n n y yn, e h c u k u p u m u r yang mclaporkan «diri a t a u dilporan rJarppnry
(1)A d v o k a i ebaniman dimaknud pad nyat (2) h u r u f h diherikan rpal
1. a.Penyalahunn Narkotika, Paikotropikn dnn Zn Adinif A n n y yan, run c u k u p u m u r , yang tcrindiknsi menpunaksn larotika, otropa, dan la Adiktif Lainnya m c l a l u i tcs urine d a n / a t a u tr darah (blood twtf,
2. b.Penyalahguna Narkotika, Pikotropika «dan Zat Adnif Lanny yan, wun c u k u p u m u r , yang t c r t a n a p tannn mnemnbawa larota, e i u r o a , dn Zat Adiktif Lainnya yan tidak mclcbihi rtrntuan prraturan prrunden undangan;
3. c.Penyalahguna Narkotika, Pikotropika dan Zat Adiktif Lainny yan, sudah c u k u p u m u r yang melaporkan diri atau dilaporan e l u a r y , dn/tu d . kcluarga dari Penyalahguna Narkotika, Pikotropika dan Zat Adiif Lanny scbagaimana dimaksud dalam h u r u f a, huruf b dan h u r u f c
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pclaksanaan pcndampinzn dan av'ti scbagaimana dimaksud pada ayat (33) dan ayat (4) diatur dcnyan eraturan upti BAB I V PENANGGULANGAN
1. a.penyalahgunaan Narkoba;
2. b.peredaran gelap Narkoba.

Pasal 22

( 1 ) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pas2l 2 1 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.

(2)Rehabilitasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.Rehabilitasi Medis;
2. b.Rehabilitasi Sosial;
(3)Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial swbagaimnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Penyalahguna Narkoba.

Pasal 23

( 1 ) Orang tua atau wali dari Penyalahguna Narkoba yang belum cukup u m u r wajib melaporkan kepada IPWL yaitu Rumah Sakit atau Puskesmas dan/atau embapa non IWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dipindai dengan CamScanner 1 3

(2)Penyalahguna Narkoba yan sudah c u k u p u r u r wajh mclapran di a u dilaporkan keluarganya kcpada R u m a h Sait, Pu·esmas, dan/tau e r t ; Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Soial yan ditunjuk oleh emerintah dan/tau Pemerintah Daerah u n t u k mendapatkan prnobatan dan/atau prrawatn r e ' a u Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Soial.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ta ta cara wajjb lapor e WL atu urah Sat atau Puskesmas dan/atau lembaga non IPWL swbazimana dimasud pada ya ( y diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

( 1 ) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, prnemuhn Penyalahguna Narkoba dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Darrah dan/tau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

(2)Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus rerenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan preraturan prrundan-undan2n.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi wba72.ran.2 dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 25

Rehabilitasi Sosial mantan Penyalahguna Narkoba diselenarakan oh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat .n2n1

Pasal 26

Penanggulangan terhadap peredaran gelap arkoba sebagairana dimzsud dzl2r Pasal 2 1 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan prndznz undangan.

Pasal 27

( 1 ) Terhadap Penyalahguna arkoba yang telah selesai menjalani rehab::tasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berelanjutan dengzan mengikutsertakan masyarakat.

(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) diaksana'an oleh Bupati melalui Perangat Daerah terkait
(3)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat [2 Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungiawab kepada Bupati. Dipindai dengan CamScanner I I I I I I - 1 4

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…