DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kelembagaan; Lambang, Tanda-Tanda Kebesaran, dan Gelar Kehormatan; Program Lembaga Adat Wuna; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Wuna; Penguatan Masyarakat Adat; Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Hubungan dan Ketentuan Kerjasama; Musyawarah dan Pengambilan Keputusan; Penyelesaian Sengketa; Pendanaan dan Aset; Pengawasan; Penghargaan dan Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya;
b.bahwa dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai budaya serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat Muna, perlu dibentuk lembaga adat sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam rangka penguatan nilai-nilai budaya Wuna dan peradaban Witeno Wuna;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Wuna.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor82, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5234)sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor13Tahun2022tentang PerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor12Tahun 2011tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2022Nomor 143,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6801); 5.Undang-UndangNomor17Tahun2013tentangOrganisasi Kemasyarakatan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2013Nomor116,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5430)sebagaimanatelahdiubah denganUndang-UndangNomor16Tahun2017tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2 Tahun2017tentangPerubahanatasUndang- UndangNomor17Tahun2013 tentangOrganisasi Kemasyarakatan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2017Nomor138,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6084); 6.Undang-UndangNomor6 Tahun2014tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor7, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5495)sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor11Tahun2020 tentangCipta Kerja(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2020 Nomor245,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6573); 7.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor244, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor11 Tahun2020 tentangCiptaKerja(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2020Nomor245,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6573); 8.Undang-UndangNomor5 Tahun2017tentang Pemajuan Kebudayaan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2017Nomor104,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6055); 9.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun 2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor123,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5539)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganPeraturanPemerintahNomor 11Tahun2021tentangBadanUsahaMilikDesa(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2021Nomor21, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6623); 10.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2016tentang PelaksanaanUndang-UndangNomor17Tahun2013tentang OrganisasiKemasyarakatan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2016Nomor261,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5958); 11.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor39Tahun2007 tentangPedomanFasilitasiOrganisasiKemasyarakatan BidangKebudayaan,KeratondanLembagaAdatdalam PelestariandanPengembanganBudayaDaerah; 12.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor52Tahun2007 tentangPedomanPelestariandanPengembanganAdat IstiadatdanNilaiSosialBudayaMasyarakat; 13.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036)sebagaimana telahdiubahdengandenganPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor120Tahun2018tentangPerubahan atasPeraturan MenteriDalamNegeriNomor80tahun2015tentang PembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor157);
14.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor56Tahun2017 tentangPengawasanOrganisasiKemasyarakatandi LingkunganKementerianDalamNegeridanPemerintah Daerah(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2017 Nomor1051);
15.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor57Tahun2017 tentangPendaftarandanPengelolaanSistemInformasi OrganisasiKemasyarakatan(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2017Nomor1052);
16.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor58Tahun2017 tentangKerjasamaKementerianDalamNegeri dan PemerintahDaerahdenganOrganisasiKemasyarakatandan Badan atauLembagadalamBidangPolitik danPemerintahan Umum(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2017Nomor 1053);
17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor18Tahun2018 tentangLembagaKemasyarakatanDesadanLembagaAdat (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor569); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENMUNA dan BUPATIMUNA MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURAN DAERAHTENTANGLEMBAGAADAT WUNA. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahiniyang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenMuna. 2.PemerintahDaerah adalahBupati sebagai unsurpenyelenggaraPemerintahan Daerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahanyangmenjadi kewenangandaerahotonom. 3.BupatiadalahBupatiMuna. 4.DewanPerwakilanRakyatDaerahyang selanjutnyadisingkatDPRDadalah DewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenMuna. 5.AdatIstiadatadalahserangkaiantingkahlakuyangterlembagadanmentradisi dalammasyarakatyangberfungsimewujudkan nilaisosialbudayakedalam kehidupansehari-hari 6.HukumAdatadalahkebiasaan-kebiasaanyangtumbuhdanberkembangsecara turuntemurundandiakuikeabsahannyaolehmasyarakatyang mengandung perintahdanlarangan, dan apabiladilanggarmendapatsanksi. 7.LembagaAdatadalahsebuahorganisasikemasyarakatanbaikyang sengaja dibentukmaupunyang secarawajartelah tumbuhdanberkembangdidalam sejarahmasyarakatyang bersangkutan ataudalammasyarakathukum adat tertentudenganwilayah hukumdi dalamwilayahhukumdanhak atasharta kekayaandi dalamwilayah hukumadattersebut,sertaberhakdanberwenang untukmengatur,mengurusdanmenyelesaikanpermasalahankehidupanyang berkaitandengandanmengacupada.adatistiadatdanhukum adatyang berlaku.
8.LembagaAdatWunaadalah sebuahorganisasikemasyarakatanyang sengaja dibentukuntukmenjalankanfungsi sebagaiLembagaAdatpadamasyarakat Muna.
9.Pemberdayaan adalahrangkaian upaya aktif agarkondisi dankeberadaan adat istiadat,kebiasaan-kebiasaanmasyarakatdanlembaga adatdapatlestaridan makin kukuh,sehinggahalituberperanpositif dalampembangunan nasional danbergunabagimasyarakatyang bersangkutan sesuaidengan tingkat kemajuandanperkembanganjaman.
10.Pelestarian adalah upayamenjaga danmemelihara nilai-nilai budaya masyarakatyang bersangkutan,terutama nilai-nilaietika,normadan adabyang merupakanintisariadatistiadat,kebiasaan-kebiasaan masyarakatdanlembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga.
11.Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, nilai-nilai budaya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan peru bahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang sedang berlaku.
12.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan basil karya masyarakat.
13.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD/ ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Wuna.
14.Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur secara khusus tentang organisasi Lembaga Adat Wuna yang ditetapkan oleh Lembaga Adat Wuna.
15.Sistem Informasi Ormas adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
16.Sanksi adalah sanksi adat yang berlaku setempat.

Pasal 2

Lembaga Adat Wuna berasaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan nilai-nilai adat dan agama.

Pasal 3

Lembaga Adat Wuna bertujuan:

a.menggali, membina kelestarian, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Wuna sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Muna dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Repu blik Indonesia; dan
b.mewujudkan harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4

Lembaga Adat Wuna tidak boleh ikut serta dalam politik praktis.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Lembaga Adat Wuna meliputi:

a.kelembagaan;
b.lambang, tanda-tanda kebesaran dan gelar kehormatan;
c.program Lembaga Adat Wuna;
d.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Wuna;
e.penguatan masyarakat adat;
f.wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
g.hubungan dan ketentuan kerjasama;
h.sistem pengambilan keputusan;
1. 1.penyelesaian sengketa;
j.pendanaan dan aset
k.pengawasan; dan
1. 1.penghargaan dan sanksi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Adat Wuna.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 7

( 1) Lembaga Adat Wuna wajib memiliki AD/ ART.

(2)AD/ ART disusun dan disahkan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan.
(3)AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
1. a.nama dan lambang;
2. b.tempat kedudukan;
3. c.asas, tujuan, dan fungsi;
4. d.kepengurusan;
5. e.hak dan kewajiban anggota;
6. f.pengelolaan keuangan;
7. g.mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
8. h.pembubaran organisasi.
(4)AD/ ART tidak boleh memuat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau nilai adat istiadat serta tujuan pendirian Lembaga Adat Wuna.

Pasal 8

(1)Perubahan AD/ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan pada Lembaga Adat Wuna.
(2)Perubahan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD/ ART.

Pasal 9

(1)Lembaga Adat Wuna berbentuk organisasi kemasyarakatan.
(2)Bentuk Lembaga Adat Wuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ ART dan/ atau Ketentuan Khusus.
(3)Bentuk Lembaga Adat Wuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum.

Pasal 10

(1)Lembaga Adat Wuna bersifat komunal dan tersusun berjenjang.
(2)Kedudukan dan wilayah Lembaga Adat Wuna terdiri dari:
1. a.Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten;
2. b.Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/ Kelurahan.
(3)Lembaga Adat Wuna di tingkat Desa selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(4)Lembaga Adat Wuna di tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Susunan pengurus Lembaga Adat Wuna diatur dan ditetapkan dengan AD/ART dan/ atau Ketentuan Khusus.
(2)Pengurus Lembaga Adat Wuna selain Ketua, dipilih dan disahkan dalam musyawarah sesuai dengan AD/ ART dan/ atau Ketentuan Khusus.
(3)Pengurus Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Pengurus Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
(5)Keputusan Lembaga Adat Wuna tingkat Kabupaten menjadi pedoman dan bersifat mengikat bagi Lembaga Adat Wuna tingkat Desa/Kelurahan beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…