DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS DAN TUJUAN; BAB III PEDOMAN PENGELOLAAN; BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB V KETENTUAN LARANGAN; BAB VI KETENTUAN PIDANA; BAB VII PENYIDIKAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengaturan mengenai pengelolaan besi tua di Kabupaten Murung Raya diharapkan juga dapat meningkatkan potensi pendapatan masyarakat yang diharapkan dapat berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Murung Raya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Besi Tua di Kabupaten Murung Raya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BESI TUA DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya;
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya;
5.Intansi Teknis Terkait adalah Dinas yang mengurusi urusan Perijinan di Kabupaten Murung Raya;
6.Dinas adalah Dinas yang mengurusi urusan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya;
7.Limbah adalah suatu barang atau benda yang tidak digunakan atau tidak berfungsi lagi menurut tujuan semula;
8.Besi tua dalam peraturan daerah ini adalah limbah indrustri yang berupa limbah padat sisa-sisa perusahaan yang berupa rongsokan alat berat, kendaraan, mesin dan sejenisnya;
9.Limbah padat bernilai ekonomis adalah limbah diluar limbah cair dan gas yang merupakan hasil akhir dan tidak dimanfaatkan lagi dalam proses produksi atau barang buangan, sisa pengapalan (shipping), sisa bahan baku dan sisa bahan penolong atau jenis limbah padat lainnya yang bernilai ekonomis, tidak berbahaya atau residu yang tidak diperhitungkan sebagai limbah industri tetapi dimungkinkan untuk dipergunakan kembali (Re-use) atau didaur ulang (Re- cycling); 4
10.Izin adalah Izin Pengelolaan besi tua yang bernilai ekonomis yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang mengurusi perizinan kepada pengelola besi tua;
11.Pihak Ketiga dalam hal ini adalah pihak yang memanfaatkan besi tua untuk diperniagakan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengelolaan besi tua di Kabupaten Murung Raya dilaksanakan berdasarkan yang meliputi :

a.Asas Manfaat;
b.Asas Selaras;
c.Asas Seimbang;
d.Asas Terpadu;
e.Asas Keberlanjutan;
f.Asas Keadilan;
g.Asas Perlindungan Hukum; dan
h.Asas Kepastian Hukum.

Pasal 3

(1).Pengaturan pengelolaan besi tua dimaksudkan untuk memanfaatkan besi tua yang termasuk kategori limbah padat bernilai ekonomis tersebut untuk daerah dan masyarakat.
(2).Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan agar pengelolaan limbah padat berupa besi tua yang bernilai ekonomis dapat berusaha dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta berpihak kepada kepentingan umum.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengelolaan besi tua, Bupati berwenang menetapkan ketentuan mengenai :

a.Pemerintah Daerah dapat menerima hibah atau mengambil alih terhadap besi tua (limbah padat) perusahaan yang sudah ditinggalkan selama 3 (tiga) tahun dijadikan barang milik daerah yang diatur dengan surat keputusan Bupati;
b.Pengelolaan besi tua yang dapat menjadi aset daerah sesuai dengan Kesepakatan antara perusahaan dengan pemerintah daerah; 5
c.Inventarisasi aset berupa besi tua sesuai Kesepakatan perusahaan dengan pemerintah daerah terkait pelimpahan asset ketika kontrak perusahaan berakhir; dan
d.Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan besi tua tersebut yang akan dituangkan melalui Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEDOMAN PENGELOLAAN

Pasal 5

(1)Setiap orang pribadi atau badan usaha dalam hal ini pihak ketiga yang melakukan kegiatan usaha pemanfaatan besi tua, wajib memiliki ijin usaha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
(2)Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini, berlaku selama 1 (satu) tahun dan seterusnya dapat diperpanjang kembali;
(3)Permohonan untuk mendapatkan ijin usaha pengelolaan dan pemanfaatan besi tua dan ijin tempat usaha diajukan kepada Bupati melalui Instansi Teknis terkait; dan
(4)Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan besi tua sisa perusahaan Kayu dan perusahaan tambang berupa rongsokan alat-alat berat, secara berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dibidang pemanfaatan dan pengelolaan besi tua tersebut.
(2)Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

(1)Setiap orang dilarang mengelola besi tua tanpa ada izin terkait pengelolaan besi tua tersebut, memiliki, menguasai, membawa besi tua tersebut ke luar daerah untuk diperjual belikan akan dikenakan ancaman pidana. 6
(2)Instansi penerbit ijin dilarang menerbitkan surat ijin pengangkutan besi tua keluar daerah atau diperdagangkan sebelum ada bukti setor retribusi ke daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

(1)Barang siapa yang dengan sengaja melakukan pengelolaan dan pemafaatan besi tua secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 9

(1)Selain pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas Ketentuan-Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
3. c.Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.Melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
9. i.Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 7
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya. Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 15 Juni 2016 BUPATI MURUNG RAYA, ttd PERDIE Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 15 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, ttd SYARKAWI H. SIBU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2016 NOMOR 161 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 2/22/2016 8 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BESI TUA DI KABUPATEN MURUNG RAYA I. UMUM Dalam Undang-Undang Dasar, peran negara yang utama adalah mewujudkan cita-cita bangsa itu sendiri, dan cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen, memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia serta membentuk negara kesejahteraan. Cara pemerintah untuk mewujudkan itu adalah dengan mengoptimalkan sumber untuk pembiayaan dalam peningkatan potensi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dikembangkan dan dioptimalkan secara dinamis dan berkesinambungan. Salah satu cara pemerintah daerah yaitu membuat aturan terkait Pengelolaan besi tua yang merupakan besi-besi tua eks perusahaan kayu,perusahaan tambang berupa seperti eksavator dan alat berat lain nya yang sudah tidak berfungsi secara normal. Besi tua tergolong limbah padat bernilai ekonomis sehingga dapat dimanfaatkan kembali, peraturan daerah ini memberikan payung hukum berupa aturan setingkat peraturan daerah kabupaten, sehingga pemanfaatan besi tua tersebut dapat dilakukan dengan aturan hukum yang berlaku dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah Kabupaten Murung Raya. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…