DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP; BAB III WEWENANG PEMBERIAN IUJK; BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK; BAB V TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN; BAB VI JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK; BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN; BAB VIII LAPORAN; BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN; BAB X SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa konstrusi Kabupaten Murung Raya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah Kabupaten Murung Raya tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2

2.Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 3
10.Peraturan Daerah kabupaten Murung Raya nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah kabupaten Murung Raya (Lembar Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4.Bupati adalah Bupati Murung Raya;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya; 4
7.Surat Permohonan Izin (SPI) adalah surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Murung Raya;
8.Jasa Konstruksi adalah layanan Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan, layanan Usaha Jasa Pelaksanaan dan layanan Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan konstruksi;
9.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
10.Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah izin yang diberikan kepada perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui pejabat yang ditunjuk;
11.Instansi pelaksana adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati Murung Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12.Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan;
13.Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan yang selanjutnya disebutkan Sertifikat Badan Usaha (SBU);
14.Perusahaan jasa konstruksi untuk selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi;
15.Pengurus perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi/ penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya;
16.Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang yang dibuktikan dengan akte pengangkatan Kepala Cabang;
17.Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha; 5
18.Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJKdan sesuai dengan asli IUJK perusahaan;
19.Badan Usaha Jasa Konstruksi ( BUJK ) adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, serta badan usaha lainnya;
20.Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Murung Raya untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Murung Raya.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan IUJK dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi wewenang pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ), persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha orang perseorangan, jangka waktu dan wilayah operasi IUJK, hak dan kewajiban, laporan serta pengawasan dan pemberdayaan.

BAB III

WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 4

(1)Setiap Orang Perseorangan atau badan yang melakukan Usaha Jasa Konstruksi Wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ).
(2)IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, kepada BUJK yang berdomisili di Murung Raya.
(3)Bupati menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK. 6
(4)Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi yang jika tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.

Pasal 5

(1)Bangunan lebih dari lantai 3 ( tiga ) yang berIzin Mendirikan Bangunan (IMB) digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual, disewakan, wajib direncanakan / dilaksanakan dan diawasi pembangunannya oleh perusahaan yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
(2)Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati;
(3)Perusahaan jasa konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan layanan usaha jasa konsultansi perencanaan dan layanan usaha jasa pelaksanaan konstruksi serta layanan usaha jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
(4)Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemegang IUJK wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(5)Bangunan yang dipergunakan untuk umum dan atau publik yang dibangun sesuai ayat 1 (satu) dengan pola dikerjakan sendiri tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Pasal 6

Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 10 ( sepuluh ) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin ( SPI ) secara lengkap dan sah.

Pasal 7

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 ( tiga ) tahun, dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku dan setiap 1 ( satu ) tahun harus Regestrasi Ulang. 7

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 8

(1)BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Unit kerja / Instansi yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.permohonan izin baru;
2. b.perpanjangan izin;
3. c.perubahan data; dan/atau
4. d.penutupan izin.

Pasal 9

(1)Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.mengisi Formulir Permohonan;
2. b.menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
3. c.menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga dan harus sudah ditayangkan di website LPJK pada alamat : www.lpjk.net;
4. d.menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga, rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, dan ijazah pendidikan formal dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU); 8
5. e.menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)
6. f.menyerahkan daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Badan Usaha;
7. g.menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk dan NPWP Penanggungjawab Badan Usaha;
8. h.menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
9. i.menyerahkan Surat Keterangan Izin Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisir oleh Badan/Kantor/Kelurahan yang berwenang memberi Izin Domisili;
10. j.menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi);
11. k.menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan. 2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
12. a.diajukan Paling Lama 14 (empat belas) hari kerja setelah habis masa berlakunya IUJK;
13. b.mengisi Formulir Permohonan;
14. c.menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga dan harus sudah ditayangkan di website LPJK pada alamat : www.lpjk.net; d menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; 9
15. e.menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
16. f.menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
17. g.menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
18. h.membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
19. i.menyerahkan Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisir oleh Badan/Kantor/Kelurahan yang berwenang memberi Izin Domisili;
20. j.menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
21. k.menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
22. l.menyerahkan IUJK asli;
23. m.menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi ( bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi ); dan
24. n.menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.
(3)Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat
(2)huruf c meliputi:
1. a.diajukan Paling Lama 14 (empat belas) hari kerja setelah habis masa berlakunya IUJK;
2. b.mengisi Formulir Permohonan;
3. b.Akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan 10
4. c.menyerahkan rekaman:
  1. 1.Akte Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
  2. 2.Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK yang di legalisir oleh Badan/Kantor/Kelurahan yang berwenang memberi Izin Domisili;
  3. 3.Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha dan harus sudah ditayangkan di website LPJK pada alamat : www.lpjk.net.
(4)Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.mengisi Formulir Permohonan;
2. b.menyerahkan IUJK yang asli; dan
3. c.menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Pasal 10

(1)Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan;
(2)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandantangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati Murung Raya;
(3)IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet dengan alamat : http://www.jasakonstruksi.net.
(4)Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU; 11
(5)Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil;
(6)Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin;
(7)Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan;
(8)IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…