DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

- Kedudukan, tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal - Susunan Organisasi - Kepegawaian - Kelompok Jabatan Fungsional - Tata Kerja

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan penzman dan non- perizinan kepada masyarakat serta memperpendek p roses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kabupaten Murung Raya;
b.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu didukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan di wilayah Kabupaten Murung Raya dengan pembentukan suatu organisasi dan tata kerja berupa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanarnan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
4.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya. 4
6.Produk hukum daerah adalah produk hukum daerah Kabupaten Murung Raya, baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Kabupaten Murung Raya yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
10.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya.
11.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
13.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
14.Non-perizinan adalah segala bentuk kemu dahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPMPTSP Kabupaten Murung Raya. 5

BAB III

KEDUDUKAN, T UGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

( 1) BPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada wilayah Kabupaten Murung Raya.

(2)BPMPTSP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 4

(1)BPMPTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Murung Raya dibidang pelayanan ad ministrasi bidang perijinan dan non perijinan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal berupa investasi dan promosi secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simpilikasi, keamanan dan kepastian sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), BPMPTSP menyelenggarakan fungsi : a. b. C. d. e. merumuskan kebijakan teknis, dan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan; koordinasi teknis diserahkan atau dengan ketentuan menyelenggarakan pelayanan teknis, pelayanan administrasi, dan pelayanan informasi penanaman modal dan investasi serta promosi di dalam dan di luar negeri; menetapkan besamya pajak dan retribusi daerah dibidang perizinan usaha; menyelenggarakan pelayanan teknis, pelayanan administrasi serta pelayanan informasi perizinan dan non-perizinan; melaksanakan evaluasi dan survey indeks kepuasan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non-perizinan; 6
1. f.menyelenggarakan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan badan; dan
2. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Ketentuan mengenai uraian rincian tugas pokok dan fungsi BPMPfSP sebagamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM).
(2)Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi komponen :
1. a.dasar hukum;
2. b.persyaratan;
3. c.sistem, mekanisme dan Operasional Prosedur (SOP); d . jangka waktu penyelesaian;
4. e.biaya/tarif;
5. f.produk pelayanan;
6. g.prasarana dan Sarana;
7. h.kompetensi pelaksana;
  1. 1.pengawasan internal; prosedur/ Standar
8. j.penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. k.jumlah pelaksana;
  1. 1.jaminan pelayanan;
10. m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
11. n.evaluasi kinerja pelaksana.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi BPMPfSP, terdiri dari :
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program.
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha dan kepegawaian. 7
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang, terdiri dari :
  1. 1.Bidang Penanaman Modal, membawahkan : a) Sub Bidang Pengembangan Investasi; dan b) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama investasi
  2. 2.Bidang Perijinan dan Non-Perijinan, membawahkan : a) Sub Bidang Perijinan; dan b) Sub Bidang Non-Perizinan.
  3. 3.Bidang Layanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat, membawahkan: a) Sub Bidang Pelayanan lnformasi dan Pendaftaran; dan b) Sub Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan.
  4. 4.Bidang Pendataan , Pengawasan, dan Pengendalian membawahkan: a) Sub Bidang Koordinasi Data dan Penelitian Lapangan;dan b) Sub Bidang Pengawasan dan pengendalian.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi BPMPTSP Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini BABV KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 7

(1)Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala BPMPTSP dilaksanakan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
(2)Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pejabat struktural lainnya termasuk pejabat fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. 8

Pasal 8

(1)Kepala BPMPTSP adalah jabatan struktural eselon 11.b./Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris BPMPTSP adalah jabatan struktural eselon III.a/ Jabatan Administrator.
(3)Kepala Bidang BPMPTSP adalah jabatan struktural eselon III.bf Jabatan Administrator.
(4)Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang BPMPTSP adalah jabatan struktural eselon IV.a/ Jabatan Pengawas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional pada BPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BPMPTSP sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
(3)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…