DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK; BAB IV SUSUNAN ORGANISASI; BAB V KEPEGAWAIAN; BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH; BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan salah satu elemen pokok dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan dikelola secara tertib dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 bab IV bagian Kesebelas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. . Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5.Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

(1)DPKAD merupakan unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah, penyusunan anggaran, pembinaan administrasi, penatausahaan, verifikasi dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah.
(2)DPKAD dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

DPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran, pembinaan administrasi, penatausahaan, verifikasi dan pembuatan laporan keuangan serta aset daerah secara terpadu bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi DPKAD terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, yang membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan.
3. c.Bidang Perencanaan Anggaran, yang membawahkan:
  1. 1.Seksi Pendapatan;
  2. 2.Seksi Belanja ;
  3. 3.Seksi Pembiayaan.
4. d.Bidang Perbendaharaan, yang membawahkan:
  1. 1.Seksi Perbendaharaan I ;
  2. 2.Seksi Perbendaharaan II;
  3. 3.Seksi Perbendaharaan III.
5. e.Bidang Akuntansi, yang membawahkan:
  1. 1.Seksi Akutansi;
  2. 2.Seksi Pelaporan;
  3. 3.Seksi Monitoring dan Evaluasi.
6. f.Bidang Aset Daerah, yang membawahkan:
  1. 1.Seksi kebutuhan dan Penilaian Aset;
  2. 2.Seksi Perbendaharaan Aset;
  3. 3.Seksi Penyimpanan dan Inventarisasi Aset.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(2)Susunan organisasi DPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 6

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan DPKAD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Susunan kepegawaian dan jenjang kepangkatan pada DPKAD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon II.b;
(2)Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon III.a;
(3)Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon III.b; dan
(4)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural IV.a.
(5)Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a

Pasal 9

Dalam setiap pengangkatan dan penempatan jabatan struktural disesuaikan dengan kemampuan dan bidang keahlian.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 10

(1)Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, di lingkungan DPKAD dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…