DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA; BAB III BENTUK PARTISIPASI PIHAK KETIGA; BAB IV TATA CARA PENGELOLAAN; BAB V PEMANFAATAN; BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN; BAB VII PENYIDIKAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menggalang partisipasi aktif p i h a k ketiga baik melalui perorangan maupun badan dalam kegiatan pembangunan, baik dalam hal pembiayaan,kegiatan, maupun dukungan barang dan jasa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Pihak Ketiga Di Kabupaten Murung Raya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DI KABUPATEN MURUNG RAYA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah.
6.Pejabat adalah Kepala SKPD.
7.Perorangan adalah orang pribadi.
8.Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Partisipasi adalah ruang atau kesempatan bagi perorangan dan/atau Badan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan daerah sekaligus wujud nyata kepedulian dan rasa tanggung jawab pihak ketiga terhadap kesuksesan pembangunan daerah di Kabupaten Murung Raya.
10.Pihak ketiga adalah perorangan dan/atau badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
11.Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.
12.Wakaf adalah benda bergerak dan tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas.
13.Sumbangan adalah pemberian pihak ketiga secara ikhlas/sukarela tidak mengikat yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak. 5
14.Donasi adalah sumbangan sukarela, ikhlas dan tidak mengikat (berupa uang) dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.
15.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
16.Rekening Kas Daerah adalah Rekening Kas Daerah Kabupaten Murung Raya.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat menerima partisipasi dari pihak ketiga
(2)Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah berlandaskan pada asas:
1. a.kebersamaan;
2. b.keadilan;
3. c.ketaatan hukum;
4. d.tanggung jawab;
5. e.transparansi;
6. f.akuntabilitas; dan
7. g.manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

a.sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
b.sederhana dan transparan;
c.tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
d.hasil partisipasi dimanfaatkan untuk pembangunan daerah;
e.tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
f.tidak mengurangi kewajiban kepada negara maupun daerah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 4

Partisipasi Pihak Ketiga bertujuan memberi kontribusi nyata sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap pembangunan Daerah.

BAB III

BENTUK PARTISIPASI PIHAK KETIGA

Pasal 5

(1)Partisipasi Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.uang atau yang dipersamakan dengan uang;
2. b.barang;
3. c.jasa; dan
4. d.kegiatan.
(2)Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.hibah;
2. b.wakaf;
3. c.sumbangan;
4. d.donasi; dan
5. e.partisipasi lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Partisipasi Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga.
(2)Partisipasi Pihak Ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, barang berwujud atau barang tidak berwujud.
(3)Partisipasi Pihak Ketiga dalam bentuk Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa jasa konsultan, perencana, peneliti, tenaga ahli, dan jasa lainnya.
(4)Partisipasi dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan, penelitian, kajian akademik, dan kegiatan lainnya. 7

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 7

(1)Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang yang diterima SKPD disetor secara keseluruhan ke Rekening Kas Daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah.
(3)Partisipasi Pihak Ketiga berupa barang wajib dicatat dalam daftar inventaris barang daerah.
(4)Partisipasi Pihak Ketiga berupa jasa dikoordinasikan dengan SKPD Penerima selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(5)Partisipasi Pihak Ketiga berupa kegiatan dikoordinasikan dengan SKPD Penerima selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

(1)Bentuk, jumlah dan mekanisme penerimaan Pastisipasi Pihak Ketiga dituangkan dalam surat penyataan dari Pihak Ketiga atau kesepakatan tertulis antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Surat pernyataan dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan dan/atau perhitungan rencana Pendapatan Daerah dan/atau Penagihan kepada Pihak Ketiga.
(3)Pencatatan dan/atau perhitungan rencana Pendapatan Daerah dan/atau penagihan kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk penyelarasan program dan kegiatan yang ada pada SKPD/Unit Kerja Pemerintah Daerah.
(4)Tatacara pengelolaan Partisipasi Pihak Ketiga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam rangka optimalisasi Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah, dapat dibentuk Tim atau Forum Komunikasi Partisipasi Pihak Ketiga atau dengan nama lain.
(2)Pembentukan, tugas, fungsi dan kewenangan Tim atau Forum 8 Komunikasi Partisipasi Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik seluruh hasil penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dan pengelolaanya dalam pembangunan Daerah diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…