DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; BAB m PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA; BAB IV PENGORGANISASIAN; BAB V PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA; BAB VI PENGENDALLAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA; BAB VII PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA; BAB VIII PELAPORAN; BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB X PENDANAAN; BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk memberikan payung hukum terhadap pedoman penyusunan rencana pembangunan desa di Kabupaten Murung Raya, sehingga penyusunan perencanaan pembangunan desa menjadi lebih tertib, teratur dan partisipatif maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu men etapkan Peraturan Daerah ten tang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 180); 3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangun an Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
4.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5.·newan Perwakilan Rakyat baerah yang se.lan3utnya dise-but DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
6.Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
7.Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut den gan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16.Keuangan Desa adalah semua hak. dan kewajiban Desa yang dapat d inilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17.Aset Desa adalah ha.rang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli a.tau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 4
18.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 {enam) tahun.
20.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21.Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
22.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 24 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25.Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia.
26.Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
27.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANG-DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 6 (enam) dan 1 (satu) tahunan.
28.Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 5
29.Ca.mat adalah perangkat daerah yang memimpin penyeienggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Murung Raya.
30.Kecamatan adaiah wii.ayah keqa camat sebagaJ. perangkat daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap penyusunan perencanaan pembangunan desa.
(2)'I'ujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.agar terwujudnya perencanaan pembangunan desa yang tertib prosedur dan substansi; b . agar terwujudnya perencanaan desa yang teratur dan partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. c.agar terpeliharanya dan untuk mendukung pengembangan hasil-hasil pembangunan desa; dan
3. d.agar terjaminnya penggunaan sumber daya desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.Perencanaan pembangunan desa; b . Pengorganisasian;
c.Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
d.Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan desa;
e.Perubahan rencana pembangunan desa;
f.Pelaporan;
g.Pembinaan dan pengawasan;
h.Pendanaan;
1. 1.Sanksi Administratif ; dan J . Ketentuan peralihan. 6 BABW PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 4

(1)Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
(2)Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
1. a.RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam} tahun; dan b . Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(4)Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
(5)RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(6)Program Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/ atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
(7)Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten.

Pasal 5

(1)Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
(2)Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
(3)Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi, APBN, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(4)Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksu.d pada ayat (3) diru.muskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
1. a.peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. b.pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; 7
3. c.pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. d.pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
5. e.peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

(1)Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa clan RKP Desa.
(2)Penyusunan RPJM Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
(3)Peserta forum MUSRENBANG desa terdiri atas:
1. a.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
2. b.Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai narasumber;
3. c.Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
4. d.Warga masyarakat sebagai anggota. BABV PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA

Pasal 7

(1)RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
(2)RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten.

Pasal 8

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Pasal 9

(1)Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui kegiatan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelembagaan. 8
(2)Kegiatan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa. PasallO
(1)Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.menyusun jadwal dan agenda;
2. b.mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda MUSRENBANG Desa;
3. c.membuka pendaftaran/ mengundang calon peserta; dan
4. d.menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
(2)Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pendaftaran peserta;
2. b.pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
3. c.pem aparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 6 (enam) tahun sebelumnya;
4. d.pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 6 (enam) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM Desa;
5. e.penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 6 (enam) tahunan di Desa;
6. f.penjelasan koordinator MUSRENBANG yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
7. g.pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;
8. h.pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam MUSRENBANG Tahunan Kecamatan;
  1. 1.perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta; J· penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa; dan
9. k.penetapan daftar nama 3 -5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta MUSRENBANG Desa untuk menghadiri MUSRENBANG Kecamatan.
(3)Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa. 9
(4)Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan/ atau media lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

a.masukan;
b.proses; c . hasil; dan
d.dampak.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…