DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP; BAB IV KLASIFIKASI PERUSAHAAN PROGRAM TJSLP; BAB V PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TJSLP; BAB VI PELAKSANAAN TJSLP; BAB VII PROGRAM TJSLP; BAB VIII KELEMBAGAAN; BAB IX PELAPORAN PROGRAM TJSLP; BAB X PENGHARGAAN; BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA; BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Murung Raya; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha; Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6.Perusahaan atau pelaku usaha atau sebutan lain adalah :

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta, milik Daerah, maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
b.usaha-usaha sosial dan usaha–usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 7.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
2. 8.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
3. 9.Wilayah sasaran adalah kawasan industri kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan Kalimantan Tengah tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 54). 4 perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
4. 10.Forum pelaksana TJSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
5. 11.Perusahaan swasta lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/atau penduduk di daerah.
6. 12.Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan swasta milik Warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/atau penduduk di daerah.
7. 13.Perusahaan swasta asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar dan/atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum asing.
8. 14.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. 15.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. 16.Cabang perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor wilayah daerah.
11. 17.Pembiayaan TJSLP adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari sebagian keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahan, serta bentuk kontribusi iainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
12. 18.Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSLP di Daerah;
b.memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSLP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP berdaya guna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sebuah sistem yang terkoordinir; 5
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP bagi seluruh pemangku kepentingan;
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab;
e.meminimalisir timbulnya dampak negatif keberadaan perusahaan bagi masyarakat dan sebaliknya mengoptimalkan potensi dan sinergi kegiatan yang berdampak positif terhadap keberadaan perusahaan; dan
f.terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan dan kemudahan fasilitas dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian; dan
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

(1)Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip :
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.inisiasi;
10. j.mutualistis, dan non diskriminasi; dan
11. k.koordinatif.
(2)Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan berkelanjutan;
8. h.keadilan yang bijak; dan
9. i.kebijakan yang adil. 6

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TJSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan insentif pemacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program - program pemerintah daerah;
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kawasan yang secara langsung menerima dampak negatif atas kegiatan operasional perusahaan;
(3)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kawasan yang menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan tetapi kawasan tersebut sebagai penopang berlangsungnya kegiatan produksi perusahaan;
(4)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kawasan yang menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan tetapi kawasan tersebut merupakan wilayah rencana program perluasan operasi atau produksi perusahaan; dan
(5)Indikator dan ruang lingkup dampak negatif kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan program TJSLP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KLASIFIKASI PERUSAHAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 7

(1)Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TJSLP bagi masyarakat di Daerah.
(2)Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk program TJSLP.
(3)Penetapan kategori perusahaan berdasarkan klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TJSLP

Pasal 8

(1)Besarnya kewajiban penganggaran yang harus disisihkan oleh perusahaan untuk program TJSLP berdasarkan kategori perusahaan diatur dalam peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)Penganggaran biaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dalam program TJSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari pos biaya lain yang ditentukan perusahaan. 7

Pasal 9

(1)Kecamatan, kelurahan, dan/atau desa yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan yang wajib menjalankan program TJSLP atau memiliki program TJSLP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TJSLP kepada perusahaan di luar wilayahnya atau forum pelaksana TJSLP dengan tembusan kepada Bupati.
(2)Bupati dapat menindaklanjuti usulan Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TJSLP.

BAB VI

PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 10

(1)Pelaksana TJSLP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
(3)Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
(4)Pelaksanaan TJSLP dapat dilaksanakan melalui forum pelaksana program TJSLP.
(5)Perusahaan dapat melaksanakan program TJSLP secara mandiri yang selanjutnya dapat melaporkan program pelaksanaan TJSLP kepada forum pelaksana TJSLP.
(6)Perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk kemitraan TJSLP untuk Pelaksanaan program TJSLP yang selanjutnya dapat melaporkan program pelaksanaan TJSLP kepada forum pelaksana TJSLP.

Pasal 11

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib :

a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian,monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
c.menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan. 8

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…