DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS PEMBENTUKAN; BAB III JENIS PERATURAN DAN MATERI MUATAN; BAB IV PERATURAN DESA; BAB V PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA; BAB VI PERATURAN KEPALA DESA; BAB VII EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT; BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, peraturan perundang- undangan pada tingkat desa harus disusun dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum; b . bahwa dalam rangka menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan di desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2.· Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 180);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Murung Raya yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya .
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
6.Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Murung Raya.
7.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Murung Raya.
8.Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12.Produk Hukum Desa adalah peraturan perundang-undangan pada tingkat desa yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13.Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
14.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Perdes maupun Peraturan Kepala Desa.
16.Pengawasan adalah klarifikasi dan evaluasi terhadap Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Desa.
17.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan BPD yang bersifat menetapkan berdasarkan hasil musyawarah BPD.

BAB II

(Judul Bab) Pasal ...

Pasal 2

Dalam membentuk produk hukum desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

BAB III

(Judul Bab)

Pasal 3

Jenis Peraturan di desa meliputi:

a.Peraturan Desa;
b.Peraturan Bersama Kepala Desa;
c.Peraturan Kepala Desa;dan
d.Keputusan Kepala Desa

Pasal 4

Materi muatan produk hukum desa mengandung asas :

a.pengayoman;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kekeluargaan;
e.kenusantaraan;
f.bhineka tunggal ika;
g.keadilan;
h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
1. 1.ketertiban dan kepastian hukum; dan J. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 5

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/ a tau ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

(1)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berisi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berisi materi kerjasama antar desa.
(3)Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(4)Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d adalah Keputusan Kepala desa berupa penetapan yang bersifat konkrit dan individual.

BAB IV

PERATURAN DESA

Pasal 7

(1)Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
(2)Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 8

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
(2)Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat, atau pada SKPD yang membidangi urusan desa dan/atau bagian hukum pada Sekretariat Daerah untuk mendapatkan masukan.
(3)Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkai~ langsung dengan substansi materi pengaturan.
(4)Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(5)Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 9

(1)BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
(2)Penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
(3)Penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
(4)Kepala Desa dan BPD wajib memperhatikan dan menampung aspirasi masyarakat yang berkembang pada saat penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 4 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

(Judul Bab) Pasal ...

Pasal 2

(Judul Bab)

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PERATURAN DESA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

(Judul Bab) Pasal ...

Pasal 2

(Judul Bab)

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PERATURAN DESA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011