DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 239

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PRODUK HUKUM DAERAH; BAB IV PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH; BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN; BAB VI PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI; BAB VII EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH; BAB VIII PENYEBARLUASAN PROLEGDA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH; BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT; BAB X PEMBIAYAAN; BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenru tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180):
3.Undang-Undang Nomor 12 Ta.hun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 17 Ta.hun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat.. Dewan Perwakilan Daerah. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara Republik rndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Ta.hun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerin tahan Daera.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7 . Peraturan Pemerin tah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintaha.n Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentru1g Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199):
10.Peratu ran Men teri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya. Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan Menetapkan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Pera.tu.ran Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murw1.g Raya yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerin tahan Daerah.
5.Pembentukan Pera.tu.ran Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan. penyusunan, pernbahasan. pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
6.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
7.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
8.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
9.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
10.Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
11.Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubemur.
12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
13.Materi Muatan produk hukum adalah materi yang dimuat dalam Perda sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang- undangan.
14.Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah PeraturanBupati yang bersifat pengaturan.
15.Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
16.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
17.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD.
18.Keputusan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Keputusan KDH adalah Keputusan Kepala Daerah berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual. dan final.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan d isetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
20.Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadti, dan sistematis.
21.Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
22.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Lembaga Teknis dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
23.Pirnpinan SKPD adalah pejabat Eselon II, Eselon III dan/ a tau Eselon IV di Lingkungan Pernerintah Kabupaten.
24.Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilrniah mengenai pengaturan rnasalah tersebut dalarn Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tarnbahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
26.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundangan-undangan yang le bih tinggi.
27.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
28.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, tergan&:,aunya ketentraman dan ketertiban umum, tergan&:,aunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/ a tau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
29.Bagian Hukum adalah bagian Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB II

Pasal .. .

Pasal 2

(1)Pembentukan Produk Hukum Daerah ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Murung Raya dalarn rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah pembentukan produk hukum daerah akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan dan akan menciptakan produk hukum daerah yang terencana, terarah, sistimatis, sinkron dan harmonis.

BAB III

RAGAM BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH A. BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Produk hukum daerah bersifat:

a.Pengaturan: dan
b.Penetapan.

Pasal 4

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berbentuk:

a.Perda: b . Perkada:
c.PB KOH; dan d . Peraturan DPRD.

Pasal 5

Prociuk hukum daerah sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 3 huruf b berbentuk:

a.Keputusan KDH;
b.Keputusan DPRD:
c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d.Keputusan Badan Kehonnatan DPRD.

Pasal 6

Prociuk hukum daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Perda, Perkacia. Peraturan DPRD, PB KDH. Keputusan KOH. Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV

BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 7

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perw1dang-undangan yang baik, yang meliputi:

a.kejelasan tujuan:
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antarajenis. hierarki. dan materi muatan: d . dapatdilaksanakan:
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan:
f.kejelasan rumusan: dan
g.keterbukaan.

Pasal 8

(1)Materi muatan Produk Hukum Daerah mencerminkan asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan; c . keba11.gsaan; d . kekeluargaan:
3. e.kenusantaraan;
4. f.bhinneka tunggal ika:
5. g.keadilan;
6. h.kesamaan kedudukan dalain hukum dan pemerintahan:
  1. 1.ketertiban dan kepastian hukum; J. keseimbangan. keserasian . dan keselarasan:dan/atau
7. k.Kearifan lokal.
(2)Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
1. a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat:
3. c.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. d.Peraturan Pemerintah; e . Peraturan Presiden:
5. f.Peraturan Daerah Provin si; dan
6. g.Peraturan Daerah Kabupaten.
(2)Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

Pasal 10

(1)Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaima11.a dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan. Kom.isi Yudisial. Bank Indonesia. Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk denga11. Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Gubemur. Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten.Kepala Daerah dan Kepala Desa atau yang setingkat.
(2)Peraturan Perundang-undangan sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperi.ntahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Isi peraturan

Teks239PDFHirarki

Memuat teks peraturan…